Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)
Bersama,berbagi & peduli
PERSEROAN TERBATAS.
MEDIASI MELALUI BANK INDONESIA
SEMINAR DIYAH WIDI HARTATI.
ALUR PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KINERJA GURU
E-Goverment Propinsi Jawa Timur
TM 5 Penyusunan Proposal
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Universitas Padjadjaran
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
BADAN HUKUM KOPERASI.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
TM 4 Penyusunan Proposal
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Program Lomba Ide Kreativitas, Input dan Usulan Untuk Kemajuan TVRI :
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Proposal “Temu kangen” 1969 – 2009
Temu Teknis Jabatan Fungsional Non Peneliti
TM 5 Penyusunan Proposal
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SEMINAR   PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Performance Based Budgeting System)   RENSTRA IV.
RAPAT PERDANA SNIS ke-5 8 Maret 2017.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
S E L A M A T D A T A N G.
Proses Pembentukan Koperasi
Pengukuran Kinerja Perbankan PT
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
serikat media siber indonesia
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran PROPOSAL Seminar Nasional Hukum “PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG PERCEPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA” Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Rabu, 20 Juli 2011, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta

Pendahuluan Indonesia telah memiliki tiga modal utama pertumbuhan ekonomi, yaitu (i) kekayaan sumber daya alam; (ii) pengalaman; dan (iii) sumber daya manusia. Dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan serta pencapaian target pembangunan ekonomi hingga 2025, perlu adanya rencana induk agar percepatan dan perluasan dimaksud dapat berlangsung efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yang mencanangkan suatu program pembangunan berkelanjutan, antara lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025. Dalam MP3EI dimuat mengenai rencana (i) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan enam koridor ekonomi, yaitu: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara; (ii) penguatan konektivitas nasional; dan (iii) penguatan kemampuan SDM dan Iptek.

Mengingat suatu pekerjaan yang dilakukan secara kolektif akan mampu menghasilkan kekuatan yang bersifat kolektif pula, maka rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia harus disusun secara bersama dengan melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya . Selain itu, terlepas dari pro dan kontra atas Rencana Kerja Pemerintah tersebut, acapkali suatu program percepatan pembangunan atau yang semacam itu, disusun dan dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terhadap kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Komisariat Luar Biasa dan Reuni Akbar Angkatan 1957-2007 Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

berinisiasi menyelenggarakan suatu seminar nasional hukum yang mencoba memberikan sumbangan pemikiran bagaimana seharusnya peran hukum dalam percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, utamanya pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian terpenting dari program pembangunan. Diharapkan, dengan kehadiran rencana induk yang lugas dan memiliki sasaran yang jelas dan terukur, serta dipandu dalam kerangka hukum yang mampu menjawab tantangan kekinian dan mendasar, akan menjadi titik tolak bagi penyusunan rencana ideologis, strategis, dan operasional selanjutnya sehingga pada akhirnya akan terjadi proses pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Maksud dan Tujuan Waktu dan Tempat Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah akan pentingnya peranan hukum untuk mendukung pelaksanaan percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menunjukkan eksitensi dan kepedulian IKA FH UNPAD dengan berperan secara aktif mendukung program pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Waktu dan Tempat Rabu, 20 Juli 2011, pukul 09.00 – 16.00 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jl. MH Thamrin Nomor 1, Jakarta, Indonesia 10310

Pembicara Keynote Speech: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Topik bahasan dan pembicara pada Seminar Nasional Hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pola Kerja Sama Swasta Nasional dan Asing dengan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur, dengan Pembicara: Kepala BKPM, Ketua Bappenas, Akademisi (Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., MH.), dan Praktisi Hukum (Tuti Hadiputranto, S.H., LLM). 2. Pelaksanaan Tender dalam Pembangunan Infrastruktur, dengan Pembicara: Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN, Ketua KADIN, Akademisi (Prof. Dr. Ningrum Sirait, S.H.), dan Praktisi Hukum (Dr. Pande Radja Silalahi). 3. Aspek Hukum Penyediaan Lahan dan Pelaksanaan Konstruksi Proyek Infrastruktur, dengan Pembicara: Wakil Menteri Perhubungan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktur Utama PT. Jasa Marga, Akademisi (Dr. Ida Nurlinda, S.H., MH.), dan Praktisi Hukum (Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia). 4. Aspek Hukum Pembiayaan dan Penjaminan dalam Pembangunan Infrastruktur, dengan Pembicara: Menteri Keuangan, World Bank, Akademisi (Dr. Lastuti Abubakar, S.H., MH.), dan Praktisi Hukum (Wahyuni Bahar, S.H., LLM)

Moderator Hadiyanto, S.H., LL.M Bebeb AKN Djundjunan, S.H., LL.M Herdy Harman, S.H., MBA, LL.M Arief Suditomo, S.H. Najwa Shihab

Peserta Seminar terbuka untuk anggota IKA UNPAD dan masyarakat umum, baik yang berasal dari kalangan profesi, pejabat instansi pemerintah, swasta, dan mahasiswa dengan jumlah maksimal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Investasi: Umum: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (early bird Rp1.500.000,00 jika pendaftaran mulai dari tanggal 13 s.d 30 Juni 2011) Anggota IKA UNPAD: Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (menunjukkan keterangan/rekomendasi dari Dekan FH UNPAD) Mahasiswa S2/S3 UNPAD: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Mahasiswa S1 UNPAD : gratis untuk 50 orang (harus mendapatkan undangan terlebih dahulu sebelum tanggal 15 Juli 2011 dengan melampirkan kartu mahasiswa).

Pendaftaran Pendaftaran Seminar Nasional Hukum dapat dilakukan di: 1. Sekretariat Panitia Musyawarah Komisariat Luar Biasa & Reuni Akbar IKA FH UNPAD Jl. CimandiriNomor 2 Bandung Telepon 022-4233203 & 022-61098951, Fax. 022-4220697 2. Program Pascasarjana UNPAD Graha Mandiri lantai 2, Jl. Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat Telepon 021-39838757 3. Rekening BCA KCP Sabang, Nomor 0751454260, atas nama: Fauzia Harsono dan Amy Rachmi Budiati, S.H. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tini Martini: 0817707200

Susunan Panitia Pelindung dan Penasihat: Panitia Musyawarah Komisariat Luar Biasa dan Reuni Akbar IKA FH UNPAD Panitia Pengarah: Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., MH. Dr. Ida Nurlinda, S.H., MH Hadiyanto, S.H., LL.M Wahjuni Bahar, S.H., LL.M Bebeb AKN Djundjunan, S.H., LL.M Ikhsan Baidirus, S.H., LL.M Panitia Penyelenggara: Ketua: Hj. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci. Sekretaris: Prio Trisnoprasetio, S.H. Titih D. Syarif, S.H. Bendahara: Fauzia Harsono, S.H., LL.M Amy Rahmi Budiati, S.H. Koordinator Persidangan: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M Sugeng Supartono, S.H., MH Mariyanto, S.H. Koordinator Acara: RMZ. Ismet Soemadiredja, S.H. Maskum, S.H., ME Koordinator Undangan: Sri Esti S Apung, S.H., MKn Ita Ruswita, S.H. Koordinator Dokumentasi: Dadang Gantina, S.H.

Penutup Besar harapan kami, Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Hukum ini. Jakarta, 6 Juni 2011, Panitia Penyelenggara Hj. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci. Ketua Mengetahui/Menyetujui, Panitia Muskomlub & Reuni Akbar IKA FH UNPAD Prof. Dr. Wiratni Achmadi, S.H. Dr. Hj. Antje M. Ma’moen, S.H. Penasihat Ketua

Sekretariat: Panitia Seminar, Musyawarah Komisariat Luar Biasa & Reuni Akbar IKA FH UNPAD Jl. CimandiriNomor 2 Bandung Tel. 022-4233203 & 022-61098951, Fax. 022-4220697 Email: mubesfhunpad.2011@gmail.com