PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
Advertisements

Aspek bisnis di bidang TI
Studi Kelayakan Bisnis
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan
YAYASAN Stichting.
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
KELAYAKAN USAHA Usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pencapaian tujuan usaha harus.
Kegunaan Klasifikasi Pengumpulan data dan atau metode mengorganisasi data yang telah dikumpulkan Agregasi dan disagregasi serta untuk memberi makna pada.
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Perusahaan dan Pekerjaan
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
MEKANISME PMA 1. MELALUI PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA 2. MELALUI PEMBELIAN
Kewirausahaan “Mendirikan Usaha”
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
MENGANALISA ASPEK-ASPEK
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
CARA MENDIRIKAN USAHA.
Aspek Hukum.
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
Prosedur Pendirian Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN USAHA
PERUSAHAAN.
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Studi Kelayakan Bisnis
Cara Mendirikan Usaha.
Presented by: Cempaka Paramita,
General Affair (Izin Usaha)
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
YAYASAN Stichting.
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
CARA MENDIRIKAN USAHA.
Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Cara Mendirikan Usaha Kuliah V Jumat, 21 September 2018.
ASPEK BISNIS BIDANG TI.
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
Disampaikan oleh : FULLY HANDAYANI RIDWAN
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Perubahan alamat Perusahaan
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT

Klasifikasi Dimensi Lingkungan Eksternal Kegiatan Usaha Perekonomian Global dan Kerjasama Internasional (Ekonomi) Pembangunan dan Perekonomian Nasional (Ekonomi) Politik, Hukum dan Perundang-Undangan (Non-Ekonomi) Teknologi (Non-Ekonomi) Demografi, Sosial dan Budaya (Non-Ekonomi)

Dokumen yg perlu di Siapkan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bukti diri  Selain itu terdapat beberapa Izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperoleh melalui Kementrian Perdagangan Surat Izin Usaha Industri (SIUI), diperoleh melalui Kem. Perindustrian Izin Domisili Izin Gangguan / HO. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin dari Departemen Teknis terkait

Tahapan pengesahan menjadi badan hukum Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar. maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA )

Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame.