Partai Politik & Pemilu Yusnedi achmad, sh.m.hum

PARTAI POLITIK & SISTIM KEPARTAIAN Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem politik modern. Partai politik merupakan suatu kelompok khusus yang berupaya untuk mempengaruhi proses politik dan berupaya untuk meraih kekuasaan. Keanggotaannya bersifat terbuka dan berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan politik suatu negara.

FUNGSI PARTAI POLITIK PADA LEVEL MASYARAKAT, partai politik merupakan mekanisme umum untuk mengatasi konflik PADA LEVEL SISTEM POLITIK, partai politik merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat kebijakan yang diformulasikan atau jika tidak merumuskan kebijakan, digunakan sebagai penekan oleh kelompok lain PADA LEVEL KEHIDUPAN SEHARI-HARI, partai politik memainkan peranan sebagai bagian penting di dalam rekrutmen kelas-kelas politik.

FUNGSI PARTAI POLITIK II Sarana Komunikasi Politik Sarana Artikulasi Politik Sarana Sosialisasi Politik Sarana Rekrutmen Politik Sarana Pembuatan Kebijakan Sarana Pengatur Konflik

Komunikasi Politik DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK SELURUH PROSES TRANSMISI, PERTUKARAN, DAN PENCARIAN INFORMASI (TERMASUK FAKTA, OPINI, KEYAKINAN, DAN LAINNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PARA PARTISIPAN DALAM KERANGKA KEGIATAN KEGIATAN POLITIK YANG TERLEMBAGA. Definisi ini menghendaki proses komunikasi politik yang dilakukan secara terlembaga. Sebab itu, komunikasi yang dilakukan di rumah antarteman atau antarsaudara tidak termasuk ke dalam fokus kajian.

Artikulasi Politik Suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat.

Sosialisasi Politik Proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Proses tersebut hakikatnya merupakan upaya mempelajari nilai-nilai atau budaya politik masyarakat.

Rekrutmen Politik Proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117). Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi.

Pembuatan Kebijakan

Pengatur Konflik

KUNCI SUKSES PARTAI POLITIK Kunci terpenting dari suatu Partai Politik untuk dapat meraih sukses adalah dengan MENDAPATKAN DUKUNGAN DALAM JUMLAH YANG CUKUP SECARA CEPAT Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui TRANSFER LEGITIMASI (Partai Politik tersebut berawal atau berbasis dari kelompok- kelompok dalam masyarakat, baik komunal ataupun assosiasional)

Proses legitimasi partai politik PROSES LEGITIMASI ALAMIAH (NATURAL), jika partai politik tersebut mendapat dukungan dari salah satu atau lebih kelompok-kelompok masyarakat yang luas, yang berbasis pada suku, etnis, keagamaan dan kelas. Tipe-tipe partai politik tersebut adalah: partai politik suku (tribal or clientele parties); partai politik etnis (ethnic parties); partai politik keagamaan (religious parties); partai kelas (class-based parties). PROSES LEGITIMASI YANG DIPAKSAKAN (IMPOSED), yakni jika tujuan pembentukan partai bertentangan dengan kehendak masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Sering kali digunakan oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan atau memaksakan suatu tujuan atau kebijakan, di mana anggota masyarakat sulit menerimanya. Tujuannnya adalah untuk memobilisasi masyarakat bukan untuk menggabungkan tuntutan.

TIPE PARTAI POLITIK BERDASARKAN TUJUANNYA, Partai Politik terbagi kedalam tiga tipe: Partai Perwakilan kelompok (parties of group representation) Partai Pembinaan Bangsa (nation building parties) partai mobilisasi atau integrasi. Partai politik dapat juga berbeda berdasarkan Struktur Organisasi, Konsentrasi Kekuasaan, Hubungan Masing-masing Unit Dalam Organisasi Dan Kriteria Dalam Merekrut Anggota

SISTEM KEPARTAIAN Sistem kepartaian pada umumnya terdiri dari tiga macam dengan sub-sub kategori di dalamnya, yaitu: 1. SISTEM SATU PARTAI (Single Party System) Demokratis Totaliter 2. SISTEM DUA PARTAI (Bi-party System). dua dua-plus 3. SISTEM MULTY PARTAI

KEPEMIMPINAN POLITIK KEPEMIMPINAN merupakan suatu konsep khusus dari kekuasaan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan suatu tindakan tertentu. PEMIMPIN dapat dikategorisasikan berdasarkan tujuannya, luasnya area pemerintahan yang ingin diubah dan ikatannya dengan masyarakat. Dalam realitasnya, ada beberapa upaya untuk membatasi kekuasaan para pemimpin negara. Perdana menteri dalam sistem kabinet dan presiden dalam sistem presidensial terbatas adalah mereka yang kekuasaannya dapat dibatasi di bawah suatu peraturan yang LEGAL-FORMAL, seperti Undang Undang Dasar.

KEPEMIMPINAN PRESIDEN yang otoriter cenderung mempunyai kekuasaan yang lebih luas bahkan terkadang sangat kuat. Para pemimpin mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan politik negaranya masing-masing. Keberhasilan mereka selain bergantung kepada KUALITAS PRIBADI, juga dipengaruhi oleh KUATNYA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT

KLASIFIKASI PEMIMPIN Blondel dan Weber : Blondel memberikan dua ukuran kepemimpinan yaitu berdasarkan scope dan sikap pemimpin terhadap perubahan. Max Weber : Pemimpin yang berdasarkan tradisi; Pemimpin yang berdasarkan ethos legalistik birokratik Pemimpin yang berdasarkan kharisma.

PEMIMPIN NEGARA Pemimpin negara juga dapat dibedakan DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, apakah dibatasi oleh konstitusi atau tidak sehingga dapat diklasifikasikan menjadi: Raja Simbolik dan Presiden Simbolik. Perdana Menteri dalam sistem Kabinet. Presiden dan Raja yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Raja Otoriter

ELITE POLITIK Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas, yang mencakup: SEKELOMPOK KECIL MANUSIA yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah SEJUMLAH MASSA yang ditakdirkan untuk memerintah

ASAS-ASAS UMUM DALAM TEORI ELIT POLITIK Kekuasaan didistribusikan dengan tidak merata Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya secara internal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok; Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (self perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (exclusive); Karena keempat hal di atas, kelompok elit itu pada hakikatnya bersifat otonom, kebal terhadap gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

STUDI ELIT POLITIK Dalam studi elit politik, kekuasaan diartikan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijakan dan kegiatan negara atau (dalam istilah teori sistem) probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif. Dalil yang harus senantiasa diingat dalam studi elit politik adalah bahwa kekuasaan didistribusikan dengan tidak merata. Dan Hanya sedikit sekali proporsi warga negara yang mampu secara langsung mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional.

DISTRIBUSI KEKUASAAN Penggambaran secara langsung mengenai distribusi kekuasaan ini dapat dilihat pada suatu model umum stratifikasi politik. Melalui model umum stratifikasi politik ini, sistem politik dapat dipandang berlapis-lapis atau dengan kata lain bahwa sistem politik tersebut berstratifikasi politik, yang terbagi dalam enam lapisan atau strata umum, yaitu (dari atas ke bawah): KELOMPOK PEMBUAT KEPUTUSAN, KAUM BERPENGARUH, AKTIVIS, PUBLIK PEMINAT POLITIK, KAUM PARTISIPAN, DAN NON PARTISIPAN

PENELITIAN EMPIRIS Dalam penelitian empiris, tidak cukup hanya mengetahui bahwa dalam setiap sistem politik ada yang berkuasa, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa kita harus mengetahui siapa yang berkuasa itu. Secara umum, ahli-ahli ilmu sosial telah menggunakan tiga strategi untuk mengidentifikasi elit politik, yaitu dengan : analisis posisi; analisis reputasi; analisis keputusan.

PEMILU DI INDONESIA A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer) B. Pemilu 1971 – 1997 (Masa Orde Baru) C. Pemilu 1999 – 2009 (Masa Reformasi) D. Pemilu 2009-2014 (Masa Reformasi) E. Pemilu 2014-2019 (Masa Reformasi)

A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer) Sistem Pemilu Pemilu pertama Masa Demokrasi Parlementer Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, memilih anggota DPR & memilih anggota Dewan Konstituante Asas Pemilu Jujur, Umum, Berkesamaan, Rahasia, Bebas, Langsung

lanjutan Dasar Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 Badan Penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia Pemilihan (PP) Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Peserta Pemilu 1955

lanjutan DPR 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan

Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru) Sistem Pemilu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Dasar Hukum TAP MPRS No. XI/MPRS/1966

Badan Penyelenggara Pemilu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia PemungutanSuara (PPS) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).