PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA
NUROKHIM HP KEPALA SUBAG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN KEBUDAYAAN Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
SHIP PARTNER.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Penumbuhan Budi Pekerti dalam Mencapai Penampilan, Pelayanan dan Prestasi (3P) di SMA 1.
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kebijakan implementasi
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan) MATERI PEMBAHASAN PENGUATAN BUDAYA DI MASYARAKAT PENGUATAN BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN PEMBICARA : TRIANA WULANDARI (DIREKTUR SEJARAH) SRI HARTINI (DIREKTUR KEPERCAYAAN THD TUHAN YME DAN TRADISI) FASILITATOR : MULA SINAGA (KASUBDIT PROGRAM, EVALUASI DAN DOKUMENTASI DIT KEPERCAYAAN) SAINIH (KASUBDIT PROGRAM, EVALUASI DAN DOKUMENTASI DIT SEJARAH) SAMSUL HADI (SUBDIT PEMBINAAN TENAGA KEPERCAYAAN DAN TRADISI DIT KEPERCAYAAN) CO FASILITATOR DUDI ARDIANSAH ATIKA TIM PERUMUS KETUA : IRWAN LAHACE (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH) SEKRETARIS : ASEP KAMBALI (KOMUNITAS HISTORIA INDONESIA) ANGGOTA : EVI SILVIADI (KOMUNITAS GALUH PAKUAN) ENGKUS RUSWANA MAJELIS LUHUR PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (MLKI) SYAHRUL QODRI (DEWAN KEBUDAYAAN/KESENIAN NUSA TENGGARA BARAT)

PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN NO ISU STRATEGIS MASALAH YANG DIHADAPI PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN RENCANA AKSI PENGUATAN BUDAYA DI MASYARAKAT Penguatan Budaya lokal dan sejarah lokal Kurangnya Literasi Sejarah Lokal dan Budaya Lokal Kajian Terhadap Literasi Budaya Lokal dan Sejarah Lokal Melaksanakan Lomba Penulisan Sejarah Lokal Untuk Masyarakat di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota   Kurangnya Internalisasi Nilai budaya dan Kesejarahan Pemutaran Film, Jelajah Sejarah (Lawatan Sejarah Nasional), Pameran, Lomba, Festival, dan Jejak Tradisi Melaksanakan Jambore/ Kemah Budaya, Film, Jelajah Sejarah (Lawatan Sejarah Nasional), Pameran, Lomba, Festival, Kunjungan Museum di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Generasi Muda (Anak-anak) dalam menggali Potensi Budaya Lokal dan sejara Permainan Tradisional, Game Sejarah, Kesenian (Egrang, Puzzle Tokoh Sejarah Jambore/ Kemah Anak Tahunan Penguatan Pendidikan Karakter Kesekolah-sekolah dengan pendekatan Sejarah, Tradisi, dan Kesenian Beasiswa/ Award Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Konservasi dan Publikasi lewat media sosial kepada aset-aset kebudayaan didaerah Sosialisasi Kepada Masyarakat lewat media Sosial Secara Masal (Youtubers) Kurangnya Sosialisasi Kebudayaan Publikasi cerita rakyat melalui Radio RRI Kalender Event Kebudayaan di Provinsi, Kabupaten, Kota Melaksanakan publikasi Cerita rakyat, buku kesejarahan, tokoh dan peristiwa sejarah serta Program Kebudayaan melalui berbagai media penyiaran lainnya melalui kerjasama dengan kominfo Memunculkan Tokoh-tokoh sejarah lokal yang selama ini kurang terpublikasikan, melalui Media dan Industri Kreatif Regulasi Pusat dan Daerah Kurangnya Sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan budaya di Masyarakat Menerbitkan Regulasi Daerah untuk mengatur sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan budaya di Masyarakat

PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN ISU STRATEGIS MASALAH YANG DIHADAPI PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN RENCANA AKSI   Ada Perda yang mengatur tentang edukasi, advokasi dan fasilitasi kesenian dan kebudayaan Pendirian dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga adat, kebudayaan, Kesenian disetiap Provinsi dan Kabupaten Kota Sarana, Prasarana dan pemberdayaan Kebudayaan Kurangnya Fasilitasi, Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pendampingan Masyarakat dalam Bidang Budaya Bantuan Rumah Budaya Nusantara Revitalisasi Museum Revitalisasi Desa Adat Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Perluasan dan Pemerataan Bantuan dari Pusat, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota terhadap komunitas budaya dan komunitas adat Musyawarah antara Pemerintah Daerah dengan Komunitas Budaya Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Komunitas Budaya Pemerintah Pusat Memfasilitasi Pembentukan Forum Musyawarah antara Pemerintah Daerah dengan Komunitas Budaya Hak Masyarakat Adat dan Budaya Kurang Sinergitas antara menteri Pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian kehutanan serta masyarakat adat terkait Hak masyarakat Adat pada kawasan hutan bersejarah Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan telah melakukan pembicaraan resmi dengan dewan kehutanan nasional dan kementerian kehutanan Mendorong Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kehutanan untuk mengkaji ulang perizinan pengelolaan hutan yang memiliki hubungan sejarah Adat dan Budaya Terbatasnya Ruang-ruang ekspresi Budaya/ Kesenian di lingkungan Masyarakat Pemerintah sudah mulai membuka ruang untuk ekspresi budaya namun masih minim Pelibatan sanggar-sanggar seni dan komunitas adat/kepercayaan dalam kegiatan (even) pesta daerah atau nasional maupun dalam acara-acara rapat seminar dsb Minimnya penggalian nilai-nilai luhur yang tergantung didalam budaya dan tradisi meningkatkan upaya penggalian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya dan tradisi Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Bidang Kebudayaan Terjadinya Pelarangan secara sepihak oleh sekelompok Masyarakat terhadap kegiatan ekspresi Budaya Menerbitkan payung hukum yang melindungi asistensi komunitas adat dan kepercayaan termasuk kegiatannya Memberikan Advokasi Terhadap Komunitas adat dan Komunitas Budaya

PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN NO ISU STRATEGIS MASALAH YANG DIHADAPI PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN RENCANA AKSI PENGUATAN BUDAYA DISATUAN PENDIDIKAN Penguatan SMK Kesenian Kurangnya Sekolah-sekolah SMK yang berbasis Kesenian dan Kebudayaan dibandingkan terhadap jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota Baru 14 SMK Sekolah Kesenian di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Pendirian Sekolah-sekolah Kesenian dikabupaten/Kota   Ekstra Kurikuler Bidang Kebudayaan Kurangnya Ekstra Kurikuler bidang Seni dan Budaya khususnya penguatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah Mewajibkan Pihak Sekolah untuk melaksanaan Program Ekstra Kurikuler bidang seni budaya (Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional) Lomba Seni di Lingkungan Sekolah Belum Optimalnya Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Lomba-lomba seni di Satuan Pendidikan Dilaksanakan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Lomba Cipta Seni Siswa Nasional (LCS2N) Meningkatkan Koordinasi antara Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen Kebudayaan dalam Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Lomba Cipta Seni Siswa Nasional (LCS2N) Regulasi Kurikulum Pendidikan Bidang Sejarah dan Nilai Budaya 1. Belum tersedianya tenaga pendidik dibidang kepercayaan terhadap Tuhan YME 2. Kurang dihargai Talen/Prestasi anak dibidang Budaya/Tradisi Melaksanakan Standarisasi Kompetensi Bagi Penyuluh Pendidikan Kepercayaan Segera Melaksanakan Pelatihan-pelatihan bagi penyuluh Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME oleh Direktorat-Direktorat Menyiapkan Kurikulum Pendidikan Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai sejarah dan nilai budaya 1. Minimnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Generasi Muda terhadap nilai-nilai luhur budaya dan Tradisi adat 2. Belum Optimalnya Pengajaran sejarah yang mengarah kepada nilai-nilai moral Melaksanakan Pendidikan Nilai-nilai luhur, budaya dan tradisi melalui kurikulum disatuan pendidikan Memasukkan Nilai-nilai moral didalam pengajaran sejarah