Rekomendasi pancasila di bidang ekonomi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
BAB 7 Otonomi Daerah.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Tentang Keuangan Negara
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
HUKUM INVESTASI dan PENANAMAN MODAL
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
KONSTITUSI & RULE OF LAW
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Membumikan Politik Luar Negeri Bagi Kepentingan Rakyat
Indonesia TIK Menghadapi FTA
PEREKONOMIAN INDONESIA
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
AKUNTABILITAS BIROKRASI
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Tentang Keuangan Negara
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Demokrasi.
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Bela Negara: KONSEP dan praktek
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Muchamad Ali Safa’at
Desain Industri Desain Industri sebagai sebuah karya cipta
Perkembangan Otonomi Daerah
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku.
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
RPJMN Bidang Tata Ruang
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
GEOSTRATEGI KETAHANAN NASIONAL (2).
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Transcript presentasi:

Tantangan Pancasila di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan

Rekomendasi pancasila di bidang ekonomi Menggalakkan kembali Ekonomi Pancasila dalam bentuk Koperasi dan bidang Kewirausahaan rakyat. Mengganti peraturan – peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila Pengawasan Penerapan UU Desa untuk Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menggiatkan Nasionalisasi Aset Ekonomi Yg dikuasai Asing Membatasi Sistem kapitalisme tiap tiap daerah dalam sistem ekonomi di Indonesia Pengembangan produk- produk ekonomi Lokal & Mencintai Produk - Produk Indonesia Resolusi Matakuliah tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang mencakup ontologi, aksiologi dan epistimologinya. Mengembangkan ekonomi diwilayah perbatasan

Rekomendasi Pancasila di Bidang Politik Mempercepat Reformasi Birokrasi menuju terciptanya birokrasi yang profesional. Pengayaan kurikulum pendidikan politik yang bermuatan pancasila. Tidak menggunakan SARA dalam berpolitik Menolak PANSUS Hak Angket KPK

Rekomendasi Pancasila di Bidang Sosial, Budaya, dan Agama Pembuatan peraturan atau kebijakan daerah yang pro pembangunan sosial Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat di sektor kesehatan, contoh: Toga dan jamu Mencintai kebudayaan Lokal dan memperkuat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kebudayaan sebagai menyelesaikan Konflik baik horisontal maupun vertikal. Diferensiasi agama dan politik/negara.

Rekomendasi Pancasila di Bidang Pertahanan dan Keamanan Mendesak DPR RI untuk mengesahkan UU Terorisme Mendorong penguatan produk alutsista dari dalam negeri Memperkuat Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan

Mendorong pembuatan indeks pencapaian pembangunan berbasis pancasila