RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014.
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pengelolaan Keuangan Negara
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
Rapat Koordinasi Nasional
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PBJ OLEH APIP Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Kesehatan
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
PENGENDALIAN KONTRAK.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH "REVIU PBJ DAN PENYERAPAN ANGGARAN OLEH APIP K/L/P" BINSAR H. SIMANJUNTAK DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PIP POLHUKAM DAN PMK JAKARTA, 19 JANUARI 2016

PERNYATAAN PRESIDEN 19 Januari 2016 2

CATATAN UNTUK MEMPERBAIKI REALISASI APBN 2016 Instruksi Presiden Kepada K/L yang memiliki belanja infrastruktur agar melakukan lelang lebih cepat (lelang pra-DIPA) Meningkatkan pemahaman PPK dan ULP dalam pemanfaatan LPSE dalam pelaksanaan PBJ khususnya belanja modal Membangun sistem peringatan dini di internal K/L/P dan berkoordinasi dengan APH lainnya. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan APBN/D dan optimalisasi peran APIP Peraturan yang membolehkan proses lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran. (Sumber: Tayangan TEPRA, 20 Desember 2015) 19 Januari 2016 3

U/ REVIU PELAKSANAAN PBJ DANPENYERAPAN ANGGARAN PERAN DAN FUNGSI APIP FUNGSI APIP PERAN APIP APIP HARUS RESPONSIF U/ REVIU PELAKSANAAN PBJ DANPENYERAPAN ANGGARAN 19 Januari 2016 4

PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN: KERANGKA PIKIR WHY : 1) Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 dan harapan 2016 yang lebih baik; 2) Adanya bottlenecking penyerapan anggaran, serta 3) Peran APIP melakukan Reviu WHAT : Monev oleh TEPRA, PBJ Pra DIPA , dan Reviu oleh APIP WHO : APIP K/L/P dan TEPRA WHEN: Januari 2016 penyerapan anggaran sdh harus jalan dan jangan menumpuk di akhir tahun. HOW : Reviu oleh APIP sebagai “pemberi nilai tambah” dari suatu proses manajemen, Perlunya Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan PBJ 19 Januari 2016 5

KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK Fenomena penyerapan anggaran yang rendah telah menjadi permasalahan dalam pertumbuhan perekonomian nasional Permasalahan Sudah menjadi bahan pembahasan atau atensi dalam sidang kabinet dan sudah menjadi agenda utama pemerintah Agenda Pemerintah Lelang Pra DIPA, pelaporan manajemen kepada TEPRA (existing) dan reviu oleh APIP K/L/P (proposed) Instrumen yang digunakan Beberapa K/L/P telah melakukan tender Pra DIPA dan proses manajemen melalui TEPRA sudah dilakukan. Penerapan Kebijakan APIP melakukan reviu terhadap kebijakan percepatan penyerapan anggaran (Lelang Pra DIPA dan Penyerapan Anggaran) Reviu Kebijakan Bagaimana proses implementasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh satu K/L/P dapat diadopsi atau dikembangkan oleh K/L/P lainnya Proses Pembelajaran 19 Januari 2016 6

MENGAPA PERLU KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN FAKTA TAHUN 2015 (DATA TEPRA 20/12/15 HARAPAN THN 2016 MENGURANGI EXPECTATION GAP Presiden Jokowi: Tak Ada Alasan Penyerapan Anggaran 2016 Terlambat Presiden Jokowi Minta Kementerian Langsung Kebut Penyerapan Anggaran NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI % BARANG 238.82 188.43 78.90% MODAL 275.79 160.35 58.14% Akhiri Pola Penyerapan Belanja Akhir Tahun Presiden Jokowi Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat pada Awal 2016 PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN Komitmen Penganggaran untuk Rakyat di Tahun 2016 Rendahnya Penyerapan PBJ MENDORONG PERAN APIP SBG EARLY WARNING SYSTEM BOTTLENECK DEBOTTLENECKING REVIU APIP 19 Januari 2016 7

OUTPUT LAPORAN NASIONAL: HASIL REVIU APIP PRESIDEN LKPP KMK/DJPB K/L/P sirup SATGAS BPKP sispan sai/span KSP TEPRA Ka BPKP APIP sismontep pmk 249 OUTPUT LAPORAN: PROSES MANAJEMEN OUTPUT LAPORAN NASIONAL: HASIL REVIU APIP 19 Januari 2016 8

REVIU PBJ PRA DIPA VS REVIU PENYERAPAN ANGGARAN Pengisian entry sheet: Jumlah yang sdh ditender dan dikontrak per tgl reviu Fokus pada MAK 52 dan 53 Kompilasi entry sheet per 31/1/2016 REVIU PBJ DAN PENYERAPAN ANGGARAN Laporan Reviu dan Pendekatan Web_based Semua MAK (51 s.d. 58) Periodik (bulanan) 19 Januari 2016 2017年10月21日星期六 9 9

REVIU PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 APA YANG DILAKUKAN DAN KAPAN DILAKUKAN: REVIU TENDER PRA DIPA/PRA DPA K/L/P Reviu Tender PRA DIPA / PRA DPA OLEH BPKP DAN APIP K/L/P REVIU PENYERAPAN ANGGARAN 25/11/ 2015 31 /1/ 2016 Minggu I Feb 2016 31/3/2016 31 DESEMBER 2016 31/12/ 2015 15 /1/ 2016 19 /1/ 2016 Pengesahan APBN BEBERAPA K/L /P TELAH MELAKUKAN PROSES LELANG Reviu Tender PRA DIPA OLEH BPKP 10 K/L dan 8 Pemda (*) RAKOR APIP K/L/P Selesai PengIsian Entry Sheet oleh APIP K/L/P REVIU PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2016 (*) masih dalam progress 19 Januari 2016 Kompilasi Entry Sheet 10

HASIL REVIU TENDER PRA DIPA/DPA OLEH APIP K/L/P Jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) APBN/D TA 2016 per tanggal DIPA/DPA No Nama Eselon I K/L atau SKPD Belanja Barang dan Belanja Modal dan Tahun 2016 Jumlah Lelang Paket yang sudah diumumkan pemenangnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 Capaian (%) Prosentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah ditender (sudah diumumkan pemenang) Prosentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah kontrak   Rencana Tender Sudah Diumumkan Pemenang Sudah Kontrak Jumlah Paket Anggaran (Rp) Anggaran (RP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (5)/(3) (10)=(6)/(4) (11)=(7)/(5) (12)=8/6 1 2 3 4 Jumlah Dari data tabel di atas termasuk pemenang lelang yang sudah diumumkan sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak …… paket dengan total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp……. Hambatan pelaksanaan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) Belanja Modal APBN/D TA 2016 (Tersedia Template) Solusi terhadap hambatan disusun oleh APIP K/L/P Kontrak yang sudah ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 19 Januari 2016 11

PENYEBAB/HAMBATAN DAN SOLUSI A. PENYEBAB/HAMBATAN B. SOLUSI ATAS HAMBATAN/PENYEBAB Solusi atas hambatan/penyebab ditentukan oleh APIP K/L/P. 19 Januari 2016 12

TERIMA KASIH 19 Januari 2016 13