Prasetijono Widjojo MJ

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
DATABASE MDGs & DATABASE
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Logical Framework Penyusunan RPJMD
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Prasetijono Widjojo MJ
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN (P3BM) Prasetijono Widjojo MJ Plh. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS

PENDAHULUAN P3BM adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini Bappenas) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pengalokasian anggaran serta pemantauan yang lebih fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan multidimensi dengan menggunakan indikator MDGs.Tujuan akhirnya adalah percepatan pencapaian target-target MDGs. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2008 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan NTT dengan dukungan ADB dan pada tahun 2009-2010 di 18 kabupaten/kota di Provinsi NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara dengan dukungan UNDP.

PRODUK KEGIATAN P3BM BUKU III MEMBANGUN DBASE MDGs & PROGRAM BUKU I PANDUAN P3BM BUKU II ALAT ANALISA TEPAT GUNA Disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan P3BM di 11 dan 18 kabupaten/kota serta sudah diujicobakan di 7 kabupaten/kota dan pada TOT P3BM tingkat nasional

BAHASAN BUKU I Pemahaman mengenai kemiskinan Pengertian P3BM secara umum Bagaimana melibatkan para pihak dalam penyusunan rencana dan anggaran Bagaimana menyusun rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin Bagaimana menyusun dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi program

BAHASAN BUKU II BAHASAN BUKU III Bagaimana mengetahui kinerja pembangunan dgn score card MDGs Bagaimana mengetahui lokasi masalah MDGs dengan peta kemiskinan Bagaimana mengetahui kualitas dokumen perencanaan Bagaimana mengetahui profil dan ketepatan Alokasi Anggaran Bagaimana menjamin keberlanjutan Pelaksanaan P3BM Bagaimana memahami permasalahan, sumber dan pentingnya data Bagaimana membuat proses pengumpulan dan pengelolaan data berkualitas Bagaimana menyusun dbase MDGs untuk menjamin kualitas score card, pemetaan kemiskinan & keberlanjutannya. Bagaimana menyusun dbase program utk menjamin kualitas musrenbang.

Score Card MDGs Memiliki kejelasan indikator, target dan batas waktu. Memiliki formula yang jelas dan kuantitatif dalam menyusun score cards. Kondisi pencapaian indikator dapat dijadikan sebagai isu untuk menentukan prioritas kebijakan, program dan alokasi anggaran.

Rumus jelas utk tentukan warna Goal 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam Sanitasi dasar 40,69 Masih sangat jauh dari Global Target 2015. Rumus jelas utk tentukan warna Akses terhadap sanitasi Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bima 2007; Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2007 7

Membidik Sasaran Permasalahan Dengan Pemetaan Kemiskinan Secara nasional pencapaian MDGs relatif baik  namun terjadi perbedaan pencapaian antar provinsi dan juga antar Kab/Kota, kecamatan, desa Pemetaan kemiskinan akan membantu melihat perbedaan tersebut sehingga dapat ditentukan fokus lokasi intervensi MEMBANTU PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2015 (SESUAI ARAHAN PRESIDEN DI TAMPAKSIRING BALI)

KONSISTENSI DAN RELEVANSI PERENCANAAN Proses perencanaan di daerah dimulai dari penyusunan RPJMD dan kemudian diterjemahkan kedalam RKPD sebagai rencana tahunan untuk menapaki rencana jangka menengah RKPD menjadi dasar perumusan KUA dan PPAS yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA Apakah semua tahapan itu konsisten dan relevan sampai ke penganggaran  dpt diketahui melalui analisa kualitas dokumen

4.2. Sektor kesehatan Dinkes KUA 2008 PPAS 2008 APBD 2008 Tingginya malnutirisi Tingginya AKB, AKABA Tingginya AKI Rendahnya cakupan air bersih Permasalahan kesehatan Dinkes KUA 2008 PPAS 2008 APBD 2008 11

MENGETAHUI KETEPATAN ALOKASI PEMBIAYAAN Menentukan ketepatan alokasi berdasarkan permasalahan antar dan inter sektor. Namun dukungan data di kecamatan dan desa sangat minim. Sehingga sangat mungkin terjadi alokasi anggaran tidak tepat pada lokasi yang paling bermasalah. Hal tersebut dapat diketahui melalui analisa anggaran dan dipetakan kedalam peta kemiskinan yang sudah disusun

BAGAIMANA MENJAMIN KUALITAS DAN PENGORGANISASIAN DATA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN P3BM Penyusunan sistem dbase MDGs Penyusunan sistem dbase Program Pemb. Data berkualitas utk produksi score card, mapping & dokumen perencanaan Mudah untuk up dating dan produksi data MDGs Musrenbang, monev & rekam jejak lebih berkualitas Koordinasi antar pelaku dlm musrenbang mudah Tumpang tindih program teratasi (mapping) Mendukung mapping program dan anggaran Mendukung monev program (rekam jejak)

PERAN P3BM MEMBANTU PEMDA DALAM: “DIAGNOSA” STATUS/CAPAIAN MDG DI DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENYUSUNAN LANGKAH DAN INSTRUMEN UNTUK MENGARAHKAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN MDG. PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK MONITORING LANGKAH DAN HASIL. 15

Terima Kasih Atas Dukungan Berbagai Pihak Dalam Penyusunan 3 Buku P3BM SEKIAN Terima Kasih Atas Dukungan Berbagai Pihak Dalam Penyusunan 3 Buku P3BM