LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Advertisements

PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Peningkatan Layanan Pendidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SKENARIO PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN EDS/M-MSPD KABUPATEN JEMBER DAN NGAWI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR TAHUN 2011.
RTL : PENDAMPINGAN DAN PENGIMBASAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PEMETAAN MUTU SEKOLAH
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DAN PENGIMBASAN
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
SPMP DISKUSI INTERAKTIF
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
Lanjar Pramudi,M.Pd. LPMP Bengkulu
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH INSTRUMEN MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
RAPOR MUTU. 1.Akses peta/rapor mutu wilayah/ sekolah Alamat akses rapor mutu: Alamat akses bersifat.
Kebijakan implementasi
Akreditasi Institusi.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
SPMP DIKDASMEN 1 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 BIMTEK SPMP BAGI KS.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan DITJEN GTK - KEMDIKBUD Bimtek Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN NARASUMBER.
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - BPSDMPK & PMP – KEMENDIKBUD
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Jakarta, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
Palembang, 11 Oktober 2019 SUMBER DATA RAPOR MUTU IMPLEMENTASI SPMI DI SATUAN PENDIDIKAN.
Transcript presentasi:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TIMUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR Surabaya, 2016

SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) Target kinerja SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)

A. Target kinerja KHUSUS LPMP

TARGET KINERJA UNIT KERJA DALAM LPMP No Rencana Aksi UIC Output (kriteria/ukuran keberhasilan) Outcome/Impact 1 Pengumpulan Data Mutu SI Data mutu seluruh SP telah masuk dalam sistem informasi Outcome: Peningkatan mutu pendidikan sekolah model. Terimbasnya mutu pendidikan dari sekolah model ke sekolah lain. Meningkatnya komitmen daerah dalam PMP Impact: Budaya mutu pendidikan pada level satuan pendidikan dan pemerintah daerah. 2 Validasi Data Data mutu seluruh SP yang telah tervalidasi 3 Pengelolaan Data Mutu Data mutu seluruh SP yang telah tervalidasi dan siap diolah Tersampaikannya data mutu kepada PMS 4 Analisis Data Mutu PMS Hasil analisa data mutu pendidikan pada skala wilayah. 5 Peta Mutu Pendidikan Peta tematik mutu pendidikan pada skala wilayah 6 Identifikasi Permasalahan Daftar karakteristik permasalahan pendidikan hingga level area terkecil 7 Analisis Mutu Pendidikan Laporan analisa mutu pendidikan sesuai karakteristik permasalahan tiap kab/kota/kec/des/SP 8 Perencanaan Mutu Rencana program peningkatan mutu wilayah 9 Diseminasi Laporan tindak lanjut perencanaan peningkatan mutu sesuai analisis mutu antara LPMP dan Pemerintah Daerah Tersampaikannya laporan dan perencanaan kepada FPMP 10 Penyiapan fasilitator nasional FPMP Tersedianya fasilitator nasional berkompeten dan memadai 11 Pelatihan fasilitator daerah Setiap daerah memiliki fasilitator daerah yang memadai dan berkompeten. Terpantaunya kinerja fasilitator daerah yang telah dilatih 12 Pengembangan sekolah model Tersedia sekolah model untuk setiap jenjang pada wilayah dan didaftarkan pada SI; Hasil SPMI seluruh sekolah model (rapor sekolah) terupdate dalam SI 13 Pengimbasan sekolah model Tersedia dan terdokumentasinya model2 pengimbasan; Daftar sekolah imbas dan pengimbas terupdate dalam SI; Hasil SPMI sekolah imbas terupdate dalam SI; 14 Bimbingan teknis/pendampingan Terdatanya jenis-jenis dan modul pendampingan yang diberikan pada sekolah. Terupdatenya data sasaran pendampingan pada SI Tersedianya laporan perubahan hasil SPMI sasaran. Tersedianya rekomendasi perencanaan mutu kepada PMS Tersampaikannya perubahan data mutu kepada SI

B. Target kinerja UMUM/BERSAMA (MUTU PENDIDIKAN JATIM)

1. Peningkatan lulusan yang bermutu nasional dan internasional 2. Peningkatan kurikulum yang bermutu nasional dan internasional NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 a Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Kurikulum:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad b Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana K-13 c Meningkatnya sekolah menerapkan kurikulum plus (lebih dari SNP): D Meningkatnya penerapan KKNI dalam bidang kejuruan di SMK: Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNI NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 a Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah:   Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal dan UN SMK b Meningkatnya prestasi akademik tingkat nasional c Meningkatnya prestasi akademik tingkat internasional/regional d Meningkatnya prestasi non akademik tingkat nasional e Meningkatnya prestasi non akademik tingkat internasional/regional f Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah: Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik

4. Peningkatan Mutu Proses Penilaian 3. Peningkatan Pembelajaran Bermutu dan Bermakna 4. Peningkatan Mutu Proses Penilaian NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Proses Penilaian:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad B Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana proses penilaian berbasis autenthic dan lainnya sesuai kebijakan K-13 C Meningkatnya sekolah menerapkan penilaian dengan bilingual: D Meningkatnya sekolah menerapkan IT dalam proses penilaian: E Meningkatnya sekolah menerapkan perangkat penilaian berbasis IT) NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Proses Pembelajaran:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad B Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana proses pembelajaran berbasis saintifik dan lainnya sesuai kebijakan K-13 C Meningkatnya sekolah menerapkan bilingual: D Meningkatnya sekolah menerapkan IT dalam proses pembelajaran (e-learning, e-class, e-library, dll) E Meningkatnya sekolah menerapkan materi berbasis IT)

6. Peningkatan PTK yg Kompeten dan Kuat 5. Peningkatan Sarpras yang Memadai dan Bermutu 6. Peningkatan PTK yg Kompeten dan Kuat NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Meningkatnya jumlah sekolah memiliki laboratorium lengkap:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad B Meningkatnya jumlah sekolah memiliki sistem IT dalam proses pembelajaran (e-learning, e-class, e-library, dll) dan penilaian: C Meningkatnya jumlah sekolah menerapkan materi berbasis IT: D Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Sarpras: NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pendidik dan Tenaga Kependidikan:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad B Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95% serta Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95% c Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah kepala sekolah professional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95% dan Jumlah kepala sekolah professional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95% d Meningkatnya jumlah pengawas professional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, Jumlah pengawas profesional di SMP minimal sebanyak 95% Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95 e Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71% Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83% Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% Jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%.

7. Peningkatan Kerangka Pendanaan yang Memadai NO PROGRAM 2016 (Rp) 2017 2018 2019 TOTAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2 Program Spervisi Pemetaan Mutu Pendidikan 3 Program Fasilitasi PMP 4 Program Sistem Informasi Peningkatan Pendanaan Peningkatan Mutu Pendidikan NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pembiayaan:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad B Meningkatnya jumlah du/i dalam bantuan dana pendidikan: c Meningkatnya jumlah peranserta orangtua untuk memenuhi SNP pembiayaan:

8. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan yang Kuat dan Bermutu NO SS DAN IKSS SAT Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 a Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pengelolaan Sekolah:   Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad b Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah: Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2% Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61% Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurangkurangnya sebanyak 81% Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75% Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85% Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurangkurangnya 65% Persentase SMA yang memenuhi SPM sebanyak 75% Persentase SMK yang memenuhi SPM sebanyak 75% Persentase SMP dan sederajad yang memenuhi SPM sebanyak 75% Persentase SD dan sederajadyang memenuhi SPM sebanyak 75% Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota MENCAPAI SPM Pendidikan Dasar Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota MENCAPAI SPM Pendidikan Menengah Meningkatkan akuntabilitas kinerja LPMP Jawa Timur Skor LAKIP minimal sebesar 80 c Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi Kerjasama dengan stakeholder: Tingkat SMA Tingkat SMK Tingkat SLA lainnya

9. Peningkatan Pelaku Pendidikan yang Kuat NO SS DAN IKSS SAT. Kondisi awal 2015 2016 2017 2018 2019 A Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan tingkat kab/kota   B Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan tingkat propinsi C Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan oleh masyarakat

Kerangka pendanaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya NO PROGRAM 2016 (Rp) 2017 2018 2019 TOTAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya   2 Program Spervisi Pemetaan Mutu Pendidikan 3 Program Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan 4 Program Sistem Informasi CATATAN: DALAM MILYAR RUPIAH

Terima Kasih Terima Kasih