IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Riska Sarofah (20161040002) Muhammad Zulkifri Syahmat (20161040015) Fatturrahman (20161040013) Radinal Mahdi (20161040003) Rosdiana Sugeha (20161040014)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OUTLINE Teknik-Teknik Implementasi dan Faktor-Faktor Implementasi Konsep dan Studi Implementasi Kebijakan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Model-Model Implementasi Kebijakan Studi Kasus : Implementasi Program (Jamkesda) Di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Studi Kasus : Implementasi Kebijakan e-KTP

Pengertian Implementasi implementasi/im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan: (KBBI) Permenpan No. 4 Tahun 2007 : implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik Menurut lester dan stewards : Fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) Pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program

Repley dan Franklin Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangile output)

Program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan Repley dan franklin Program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan Arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial

Studi implementasi Dampak negatif mengenai proses implementasi : Tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan Kesempatan/peluang untuk memberikan saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan. Dampak negatif mengenai proses implementasi :

Alasan study implementasi kebijakan di abaikan oleh imuan politik : Pertama Asumsi yang naïf yang tersirat dalam studi kebijkan Keputusan-keputusan dan interaksi-interaksi biasa yang tidak layak Kedua System anggaran belanja, penyusunan program dan perencanaan (PPP) merupakan teknik analitik utama dalam mengkaji kebijakan Ketiga Usaha mengkaji secara terinci proses implementasi kebijakan Dalam upaya membatasi aktor-aktor yang relevan

TEKNIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1. Pendekatan Perintah dan Pengawasan Pendekatan perintah dan pengawasan meliputi penggunaan makanisme-mekanisme yang sedikit koersif, seperti pembentukan standar atau aturan baku, inspeksi, dan pengenaan sanksi terhadap pada pelanggar 2.Pendekatan Ekonomi dan Pasar

2. Pendekatan Intensif ekonomi atau pasar Pendekatan intensif ekonomi mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi, atau ganjaran lain atau pinalti untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta supaya mematuhi aturan

FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Menurut Goggin et al.(1990), 1. Isi kebijakan (the content of the policy message) 2. Format kebijakan (the from of the policy message) 3. Reputasi aktoer (the reputation of the communitators)

Rondinelli dan Cheema (1983: 28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi , yaitu: 1. Kondisi lingkungan (enviromental conditions) 2. Hubungan antar organisasi ( inter-organization relationship) 3. Sumberdaya (resources) 4. Karakter institusi implementor (charecterisic implementing agencies)

MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1. Model Implementasi top-down 2. Model Implementasi Bottom-up 3. Model Linier Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Top-Down 1. Model Van Meter dan Van Horn Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Karakteristik agen pelaksana/implemen Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kecenderungan (dispotion) pelaksana/implementor.

2. Model Implementasi Grindle Kepatuhan dan daya tanggap. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Karakteristik lembaga dan penguasa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SECARA BOTTOM-UP Memetakan Stakeholders (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level diatasnya. Peneliti bergerak keatas dengan mencari informasi yang sama, Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para policy maker).

MODEL LINIER IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

TAHAPAN-TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2007) 1.Penyiapan Implementasi kebijakan sebanyak (0-6 Bulan, termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan, baik dari kalangan pemerintah (birokrasi), maupun publik (masyarakat). 2. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan tanpa sanksi dilakukan setelah masa ujicoba dengan jangka waktu selama 6 bulan s/d 1 tahun 3. Implementasi kebijakan publik dilakukan dengan sanksi dilakukan setelah uji coba selesei disertai pengawasan dan pengendalian. Setelah dilakukan implementasi kebijakan selama 3 tahun dilakukan evaluasi kebijakan.

STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) STUDI KASUS DI KECAMATAN DENPASAR UTARA PROVINSI BALI

Dalam studi kebijakan publik model implementasi kebijakan publik Dalam studi kebijakan publik model implementasi kebijakan publik. ada empat faktor yaitu: 1. komunikasi 2. Sumber daya 3. disposisi 4. Struktur birokrasi

Komunikasi komunikasi yang terjalin antara Kementrian Dalam Negeri, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berjalan dengan baik karena terhambat oleh kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Kementrian Dalam Negeri masih menjadi kunci dalam pelaksanaan e-KTP

Sumber Daya Semua yang menangani di bidang rekam data diri maupun pencetakan telah mendapatkan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Disposisi Pada konteks permasalahan ini, Kementrian Dalam Negeri tidak menjalankan kebijakannya dengan baik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menunggu konfirmasi blanko sejak bulan April namun hingga bulan September, blanko tidak dikirim dari pusat.

Struktur Birokrasi Jika, dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya, komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Tetapi struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik, maka dalam pelaksanaan akan mengalami kendala yang mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara organisasi bersangkutan.

KESIMPULAN Pelaksanaan (e-KTP) belum berjalan dengan baik terdapat kesalahan jaringan komunikasi dalam proses pelaksanaannya kurangnya blanko di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurangnya komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI PUSKESMAS SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA  

Model Yang Digunakan Implementasi Kebijakan yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn ialah model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Dalam imlementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Horn (dalam Nawawi : 139-141).

6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Komukasi antar organisasi Standar dan sasaran kebijakan Sumber daya implementasi Karakteristik agen pelaksana Disposisi implementor Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Teknik analisa kasus Standar Dan Sasaran Kebijakan Kebijakan Program Jamkesda Haruslah Benar-benar Warga Yang Membutuhkan Jamkesda. Sumber daya para pegawai Puskesmas baik dari dokter, perawat dsb apakah faham akan Program Jamkesda,serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berada di Puskesmas Sidomulyo.

Disposisi Implementor Karakteristik Agen Pelaksana Karakteristik agen pelaksananya yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dalam pelaksana kebijakan Program Jamkesda yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan Disposisi Implementor Kemauan para pegawai Puskesmas dalam melayani masyarakat yang dapat dengan berbagai macam keluhan, disini dapat dilihat respon yang ditunjukan petugas kepada masyarakat yang berobat menggunakan Jamkesda.

Komunikasi Antar Organisasi Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari suatu program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Untuk itu disini dapat dilihat bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak Puskesmas Sidomulyo kepada instansi lainnya Lingkungan Ekonomi, Politik dan Budaya Instansi terkait yang mempunyai andil didalam melaksanakan Program Jamkesda maupun masyarakat yang menerima ataupun menolak dengan adanya Program Jamkesda di Puskesmas Sidomulyo.