Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK FK UGM) 1 November 2012
Laksono Trisnantoro dan Dwijo Susilo
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
LINGKUP DAN PERAN FUNGSI KEPERAWATAN GERONTIK
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
Strategi dan Program 5 tahunan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
Diskusi: Peran Departemen dalam AHS
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
Sistem Pembayaran Ina-CBGs
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
SJSN.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
OVERVIEW SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON (SKDR) BERBASIS WEB PROV
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Health Cluster Framework for Policy Change F2H, Pattiro,WRI
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
KONSEP KEBIDANAN KOMUNITAS
Departemen Kebijakan dan Manjemen Kesehatan FK UGM
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
RIWAYAT HIDUP Nama : dr. Febriyanti Eka Lukmana
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
KONSEP KEBIDANAN KOMUNITAS
Sistem informasi kesehatan
Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
1 By : Ns. WIDYAWATI, S.Kep, M.Kes. Latar belakang Krisis multidimensional berdampak negatif terhadap status kesehatan dan ketahanan keluarga di Indonesia.
Strategi berbasis Skenario
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI INDIKATOR INDEKS DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Umur Panjang dan Sehat Pengetahuan.
Sesi – 10.00: Mengapa dibutuhkan Pemimpin Kesehatan Masyarakat di era JKN? Bandar Lampung, 16 Oktober 2018 Laksono Trisnantoro Prodi S2 Ilmu.
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Transcript presentasi:

Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN Laksono Trisnantoro, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM

Isi: Bagian 1: Pengantar: Sistem Kesehatan Bagian 2: Berbagai Peran Pemerintah di sistem kesehatan sebelum JKN Bagian 3: Sistem Kesehatan Daerah pasca JKN Bagian 4: Peran Dinas Kesehatan di era JKN dan Strateginya

Bagian 1 Sistem Kesehatan

Health System menurut WHO [1] ‘’Health system adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan.

Apa cakupannya? + Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Mencakup pula: Promosi Kesehatan Pencegahan Penyakit Formal Health services Pelayanan kesehatan oleh tenaga medik profesional Pengobat tradisional Pengobatan Alternatif Penggunaan obat dengan resep atau tanpa resep + Berbagai kegiatan memperkuat kesehatan seperti: Keselamatan di jalan raya, lingkungan hidup, pendidikan khusus kesehatan dan berbagai hal lainnya

SKD Pendekatan Sistemik: Dilakukan dengan 2 cara: (1) identifikasi komponen pembentuk sistem; dan (2) menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu.

Regulasi Pembiayaan Pelayanan Pusat Propinsi Kab/Kota Pemerintah/Dinas Kesehatan/Dinas lainnya Lembaga Swasta Masyarakat Pusat Propinsi Kab/Kota Pembiayaan   Pelayanan Regulasi Comunity Empowerment Sumber Daya Obat dan Alkes

Berbagai Peran Pemerintah di sistem kesehatan kesehatan Bagian 2: Berbagai Peran Pemerintah di sistem kesehatan kesehatan

Berbagai fungsi dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000) Regulasi/stewardship Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan kesehatan Pengembangan SDM dan sumber daya lain

masyarakat Pemerintah Usaha Sebagai pemberi dana dan pelaksana. Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana. Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta Sebagai pelaksana.

Sistem Kesehatan Daerah pasca JKN Bagian 3: Sistem Kesehatan Daerah pasca JKN

Situasi saat ini Sistem Kesehatan BPJS Menggunakan UU Kesehatan, UURS, UU mengenai pemerintahan daerah Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Bukan lembaga kesehatan Merupakan lembaga keuangan UU SJSN dan UU BPJS tidak ada “hubungan” dengan Dinas Kesehatan Sistem manajemen yang sentralisasi

Data daripelayanan kesehatan terendah langsung ke pusat Situasi saat ini Sistem Kesehatan BPJS Menggunakan UU Kesehatan, UURS, UU mengenai pemerintahan daerah Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Bukan lembaga kesehatan Merupakan lembaga keuangan UU SJSN dan UU BPJS tidak ada “hubungan” dengan Dinas Kesehatan Sistem manajemen yang sentralisasi Data daripelayanan kesehatan terendah langsung ke pusat

Situasi saat ini: Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten kota tidak pernah menganalisis data BPJS Puskesmas yang mempunyai tugas kewilayahan tidak mempunyai data FKTP swasta Data klaim tidak dapat dianalisis untuk keperluan respon: Respon segera Respon terencana

Siapa yang seharusnya melakukan respon? Respon dapat berupa a.l: Respon terhadap mutu pelayanan Respon terhadap promosi kesehatan Pemerintah Propinsi Pemerintah kabupaten Kecamatan

Peran Dinas Kesehatan dalam Sistem Kesehatan di era JKN Bagian 4: Peran Dinas Kesehatan dalam Sistem Kesehatan di era JKN

Apa peran Dinas Kesehatan? Penyusun kebijakan Pemberi perijinan, termasuk untuk rumahsakit daerah, dan rumahsakit pemerintah lainnya. Pemantau Mutu Pelayanan. (termasuk pelayanan BPJS) Pemberi dana pelayanan kesehatan Pemberi pelayanan umum, khususnya untuk preventif dan promotif Pengelola SDM

Dalam konteks Data BPJS Contoh: Mengurangi fraud Melakukan kegiatan preventif dan promotif

Mengurang Fraud Mengacu pada Permenkes no 36 tahun 2015

Proyeksi BPS, Prov Riau 2015

Nama Penyakit / Diagnosa Diagnosa Penyakit RITL No Nama Penyakit / Diagnosa Jumlah Kasus Biaya Kenaikan 2014 2015 Kasus 1 OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN 5,948 10,782 28,994,234,135 51,895,509,838 81% 79% 2 NEONATAL, BBL GROUP-5 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN 3,115 3,975 6,553,848,328 8,201,842,389 28% 25% 3 PERSALINAN VAGINAL RINGAN 2,663 3,450 6,292,061,298 8,150,134,113 30% 4 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) 1,880 3,347 5,586,088,063 8,712,845,754 78% 56% 5 KEMOTERAPI RINGAN 1,115 2,459 2,605,953,292 5,486,219,043 121% 111% 6 DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,979 2,450 6,692,854,491 8,327,034,034 24% 7 INFEKSI NON BAKTERI RINGAN 1,255 2,367 3,111,289,832 5,745,642,112 89% 85% 8 GANGGUAN ANTEPARTUM RINGAN 1,261 2,109 3,116,134,658 5,270,323,388 67% 69% 9 PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN 893 1,755 2,995,487,620 5,960,649,790 97% 99% 10 PROSEDUR JARINGAN LUNAK RINGAN 1,143 1,716 6,746,472,340 9,922,620,207 50% 47% Diagnosa Penyakit  CS Apa yang menarik dari data ini? 2x lipat Jumlah kasus

Nama Penyakit / Diagnosa Diagnosa Penyakit RJTL No Nama Penyakit / Diagnosa Jumlah Kasus Biaya Kenaikan 2014 2015 Kasus 1 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 150,844 306,164 25,406,991,129 51,063,138,493 103% 101% 2 PROSEDUR REHABILITASI 16,919 42,371 4,153,608,832 10,406,415,508 150% 151% 3 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 10,765 27,923 1,689,643,694 4,386,892,879 159% 160% 4 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 17,028 22,917 2,382,772,744 3,197,948,022 35% 34% 5 PROSEDUR DIALISIS 11,307 22,763 10,886,395,470 21,772,783,684 100% 6 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 5,674 16,308 1,537,922,585 6,674,031,472 187% 334% 7 PERAWATAN LUKA 6,469 14,949 1,210,922,784 2,797,135,642 131% 8 PROSEDUR PADA GIGI 4,499 12,585 775,795,416 2,159,298,142 180% 178% 9 PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK 7,200 10,277 1,596,258,464 3,394,368,400 43% 113% 10 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 1,780 6,370 269,760,396 945,214,184 258% 250% Apa yang menarik dari data ini? Diagnosa Penyakit Kronis 2x lipat Jumlah kasus

Preventif dan Promotif

Kepesertaan JKN  Gap Kepesertaan di Ibukota Provinsi dengan Kabupaten Kepesertaan JKN tumbuh Positif Terjadi kenaikan kepesertaan selama tahun 2015

Pola Rujukan di FKTP

Rasio rujukan Kab Kuantan Singingi, Kab Indragiri Hulu, dan Kab Indragiri Hilir cenderung lebih tinggi daripada kab/ kota lainnya

Apabila digambarkan untuk Provinsi Riau, ratio rujukan per bulan justru masih cenderung meningkat. Fungsi FKTP sebagai gatekeeper perlu lebih diperhatikan

Variasi Kapitasi Aktual di FKTP Total Kapitasi /Kunjungan

Kapitasi Aktual per Kabupaten/Kota Prov. Riau Th 2015 No Kabupaten / Kota Kunjungan Total Kapitasi Kapitasi Aktual 2015 1 KAB. ROKAN HULU 229,876 11,122,913,250 48,387 2 KAB. KAMPAR 487,625 23,814,997,500 48,839 3 KOTA PEKAN BARU 1,063,053 55,800,820,000 52,491 4 KAB. PELALAWAN 233,502 13,927,285,000 59,645 5 KAB. BENGKALIS 268,961 18,697,204,500 69,516 6 KOTA DUMAI 129,982 14,137,324,000 108,764 7 KAB. ROKAN HILIR 132,177 14,572,491,500 110,250 8 KAB. SIAK SRI INDRAPURA 96,192 11,828,000,500 122,962 9 KAB. MERANTI 63,712 8,226,400,000 129,119 10 KAB. INDRAGIRI HILIR 105,723 17,556,376,500 166,060 11 KAB. KUANTAN SINGINGI 44,205 8,163,526,000 184,674 12 KAB. INDRAGIRI HULU 62,367 13,430,539,500 215,347 Belum optimalnya tingkat utilisasi dan masih meningkatnya rasio rujukan menjadi bagian indikator kualitas utama di FKTP, terlebih kapitasi aktual yang sebenarnya diterima oleh FKTP cukup tinggi Cth: Kab. Rokan Hulu biaya kapitasi per kunjungan pasien = 48.387

10 Diagnosa Terbanyak di FKTL

Nama Penyakit / Diagnosa Diagnosa Penyakit RITL No Nama Penyakit / Diagnosa Jumlah Kasus Biaya Kenaikan 2014 2015 Kasus 1 OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN 5,948 10,782 28,994,234,135 51,895,509,838 81% 79% 2 NEONATAL, BBL GROUP-5 TANPA PROSEDUR MAYOR RINGAN 3,115 3,975 6,553,848,328 8,201,842,389 28% 25% 3 PERSALINAN VAGINAL RINGAN 2,663 3,450 6,292,061,298 8,150,134,113 30% 4 NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) 1,880 3,347 5,586,088,063 8,712,845,754 78% 56% 5 KEMOTERAPI RINGAN 1,115 2,459 2,605,953,292 5,486,219,043 121% 111% 6 DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) 1,979 2,450 6,692,854,491 8,327,034,034 24% 7 INFEKSI NON BAKTERI RINGAN 1,255 2,367 3,111,289,832 5,745,642,112 89% 85% 8 GANGGUAN ANTEPARTUM RINGAN 1,261 2,109 3,116,134,658 5,270,323,388 67% 69% 9 PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN 893 1,755 2,995,487,620 5,960,649,790 97% 99% 10 PROSEDUR JARINGAN LUNAK RINGAN 1,143 1,716 6,746,472,340 9,922,620,207 50% 47% Diagnosa Penyakit  CS 2x lipat Jumlah kasus

Nama Penyakit / Diagnosa Diagnosa Penyakit RJTL No Nama Penyakit / Diagnosa Jumlah Kasus Biaya Kenaikan 2014 2015 Kasus 1 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 150,844 306,164 25,406,991,129 51,063,138,493 103% 101% 2 PROSEDUR REHABILITASI 16,919 42,371 4,153,608,832 10,406,415,508 150% 151% 3 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 10,765 27,923 1,689,643,694 4,386,892,879 159% 160% 4 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 17,028 22,917 2,382,772,744 3,197,948,022 35% 34% 5 PROSEDUR DIALISIS 11,307 22,763 10,886,395,470 21,772,783,684 100% 6 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 5,674 16,308 1,537,922,585 6,674,031,472 187% 334% 7 PERAWATAN LUKA 6,469 14,949 1,210,922,784 2,797,135,642 131% 8 PROSEDUR PADA GIGI 4,499 12,585 775,795,416 2,159,298,142 180% 178% 9 PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK 7,200 10,277 1,596,258,464 3,394,368,400 43% 113% 10 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 1,780 6,370 269,760,396 945,214,184 258% 250% Diagnosa Penyakit Kronis 2x lipat Jumlah kasus

Data menunjukkan: Perlunya Promotif dan Preventif BPJS: untuk preventif dan promotif perorangan Pemerintah daerah untuk preventif dan promotif kesehatan masyarakat

Kerjasama Lintas Sektoral Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dengan Dinas-dinas dan lembaga lain untuk preventif dan promotif? Dinas PU Dinas Pendidikan ….

Diskusi: Apa yang perlu dilakukan dalam jangka pendek ini?

Penggunaan Data: Sistem Kesehatan BPJS Pemerintah daerah merencanakan respon Propinsi Kabupaten/Kota Puskesmas Pemerintah Data klaim di RS Data di FKTP pemerintah dan swasta

Diperlukan: Penguatan Sistem IT di Dinas Kesehatan Pengetahuan kemampuan pengawasan mutu Ketrampilan melakukan kegiaten preventif dan promotif berbasis data riil

Plus: Kerja sama antara DinKes dengan BPJS Sistem Kesehatan BPJS Pemerintah daerah merencanakan respon Propinsi Kabupaten/Kota Puskesmas Pemerintah Data klaim di RS Data di FKTP pemerintah dan swasta

Terimakasih