KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bab 8 Akuntansi Investasi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Akuntansi Sektor Publik
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LAPOP0RAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
PEMBIAYAAN.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
PSAP NO 06 AKUNTANSI INVESTASI
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
AKUNTANSI INVESTASI (Aplikasi pada SAPD PPKD)
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka.
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
Akuntansi Keuangan Menengah 1
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Penyusunan anggaran kas
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Kewajiban dan Ekuitas Dana
AKUNTANSI EKUITAS SOERATNO, SE, MM, DR..
Chapter 6 Temporary Investment or Marketable Securities (Surat surat berharga atau investasi sementara) By: Lisa Kustina SE.,M.B.A.
PERTEMUAN 11.
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
Laporan arus kas Disusun oleh : NASIRIN.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
Laporan realisasi anggaran
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Penyusunan anggaran kas
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI ASET AKUNTANSI PEMERINTAH WIDIA NATALIA
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA AKUNTANSI PEMBIAYAAN - Elisa feat Anindya Virnita -

DEFINISI PEMBIAYAAN Seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENGUKURAN Pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto POS PEMBIAYAAN PENGUNGKAPAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Pinjaman Luar Negeri Penerimaan pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan landasan hukum tentang Penerimaan Pinjaman, Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENGUKURAN Pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto POS PEMBIAYAAN PENGUNGKAPAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan landasan hukum tentang Pemberian Pinjaman Daerah, pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

Elisa feat. Anindya Virnita