Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL DI MAN 1 KOTA BANDUNG 9 OKTOBER 2013.
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO
Topik Bahasan RENCANA KONTINJENSI PRB-BK PNPM Mandiri Perkotaan.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
HASIL DISKUSI KELOMPOK TANGGUH
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
JAMPERSAL Kelompok 2.
DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) HASIL ASISTENSI
KESEPAKATAN PERTEMUAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD CECEP KURNIA.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
LAPORAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KARHUTBUNLAH TAHUN 2018 Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Karhutbunlah Griya.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Transcript presentasi:

Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA

Kepala Subbidang Fasilitasi Tanggap Darurat Anggota Kelompok No Anggota Kelompok Moderator Notulen 1 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Kepala Subbidang Fasilitasi Tanggap Darurat Rakhmad Ramadhanjaya 2 Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah 3 Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 4 Dinas Kesehatan Kab. Lebong 5 Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Utara 6 Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko 7 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 8 Dinas Kesehatan Kab. Sambas 9 Dinas Kesehatan Kab. Ketapang 10 Dinas Kesehatan Kab. Landak 11 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer 12 Direktorat Kesehatan Lingkungan 13 Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 14 Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 15 Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB 16 MDMC

PROVINSI BENGKULU

Hambatan dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Melakukan advokasi lintas kementerian untuk dukungan program pengurangan risiko bencana bidang kesehatan Anggaran kegiatan penanggulangan krisis kesehatan sering tidak disetujui pimpinan daerah PRB belum menjadi perhatian dalam program pembangunan daerah

Peluang dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Dinkes Kabupaten dapat mengusulkan penambahan jumlah faskes melalui Provinsi untuk dianggarkan program terkait kemenkes (melalui skema dana dekon khusus program krisis kesehatan) utk daerah risti bencana Dinkes Kabupaten melakukan upaya pemanfaatan tenaga kesehatan di kab terdekat , Prov terdekat untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Atau dapat mengusulkan penambahan tenaga kesehatan melalui Provinsi untuk diajukan ke Pusat melalui program Nusantara Sehat atau lewat penugasan khusus.

Peluang dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Dinkes Kabupaten dapat meminta pendampingan kepada Provinsi maupun kemenkes untuk melatih tenaga di kabupaten terkait penilaian fasyankes aman bencana dan Hosdip Dinkes Kabupaten bekerjasama dengan SKPD lain di Kabupaten serta didampingi PKK dalam penyelenggaraan simulasi dan gladi Penyelenggaraan simulasi dan gladi bisa juga melibatkan masyarakat dengan menggunakan pembiayaan dana desa

Peluang dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Dinkes Kabupaten dapat meminta kepada Provinsi maupun PKK atau Ditjen Yankes untuk melatih tenaga di kabupaten terkait penilaian fasyankes aman bencana dan Hosdip Dinkes Kabupaten bekerjasama dengan SKPD lain di Kabupaten serta didampingi PKK dalam penyelenggaraan simulasi dan gladi Penyelenggaraan simulasi dan gladi bisa juga melibatkan masyarakat dengan menggunakan pembiayaan dana desa

PROVINSI KALBAR

Hambatan dalam Menindaklanjuti Rekomendasi BPBD belum terbentuk ( Kab Sambas) PRB belum menjadi perhatian dalam program pembangunan daerah Kesulitan dalam penganggaran kegiatan PKK (tidak disetujui DPRD)

Peluang dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Dinkes dapat bekerjasama dengan SKPD lain selaku penanggungjawab pelaksana teknis upaya penanggulangan bencana, mengadvokasi pimpinan daerah (bupati, DPRD) agar dibentuk BPBD Dinkes dalam mengajukan penganggaran untuk penanggulangan bencana bidang kesehatan agar menggunakan nomenklatur “penanggulangan krisis kesehatan” agar dapat disetujui Dinkes dapat menugaskan Puskesmas untuk memetakan bahaya, kapasitas dan kerentanan di wilayah kerjanya masing-masing dgn melibatkan petugas yang sudah mengikuti pelatihan peta respon

Peluang dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Dinkes dapat menyelenggarakan kegiatan penyusunan renkon karena sudah ada penganggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinkes dapat mengajukan usulan pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan kepada UPT Kemenkes yang tersebar di wilayah masing-masing

TERIMA KASIH