KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTISARI TENTANG KAMPUNG SIAGA BENCANA SEBAGAI MODEL PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT DIREKTORAT BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DIREKTORAT.
Advertisements

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
PENGUATAN KESERASIAN SOSIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
BERBASIS NILAI AGAMA SINERGI UNTUK MEMBANGUN INDONESIA
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) KEMENTRIAN KEUANGAN RI
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
JURUSAN REHABILITASI SOSIAL
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
Kurangnya Bersosialisasi Dengan Masyarakat
PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
S E L A M A T D A T A N G.
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Kom III SUHARI MM.
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT ( PPM )
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
STRATEGI PENANGANAN PMKS
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PUSPENSOS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL Prof. Dr. H. M. Mas’ud Said, MM STAF KHUSUS MENTERI SOSIAL

PUSPENSOS KEMENTRIAN SOSIAL DALAM KONTEKS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTRIAN SOSIAL ADALAH LEMBAGA NEGARA YANG BERPERAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM TERUTAMA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. PUSPENSOS, PEMERINTAHAN DAERAH DAN JUGA ORGANISASI SOSIAL, ADALAH BAGIAN INTEGRAL DARI GERAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERMASUK MEMBUAT PENYULUHAN TENTANG MASALAH SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.

DIAGNOSA PUSPENSOS SECARA KELEMBAGAAN, SUDAHKAH PUSPENSOS DAN DINAS SOSIAL DI DAERAH MEREFLEKSIKAN LEMBAGA DENGAN PROFESIONALITAS DAN EFEKTIFITAS TINGGI. APAKAH SKEMA PENYULUHAN SUDAH MENJAWAB TANTANGAN DI BERBAGAI BIDANG APAKAH TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN SOSIAL SEDEMIKIAN RUPA SUDAH TERINTEGRASI, DAN DIKELOLA OLEH ORGANIISASI DAN APARATUR YANG MENCERMINKAN PROFESIONALITAS DAN PRODUKTIFITAS KERJA DI BIDANG PENYULUHAN SOSIAL DAN APAKAH EFEK DARI PENYULUHAN SOSIAL TELAH TERASA DAN TERUKUR.

PROPOSISI; SINERGI ANTAR AKTOR DALAM KONTEKS MEDIA MODERN DALAM KONTEKS SITUASI KEMAJUAN TEKNOLOGI SEPERTI SEKARANG INI, MESTINYA MODULE PENTULUHAN, SISTEM PENYULUHAN DAN MEDIA PENYULUHAN DISESUAIKAN DENGAN SITUASI OBYEK YANG DISULUH. SEKARANG AKTOR PENTING BERALIH DARI JAKARTA DAN KOTA KOTA BESAR DI DAERAH DAERAH, DARI PETUGAS NEGARA KEPADA NON STATE ACTORS. PROLIFERASI KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL HARUS MENGGUNAKAN MEDIA MASSA SOSIAL DAN MEDIA MASSA MODERN YANG BERDAMPAK MASSIVE

MATERI YANG FILSAFATI, “BAHWA KEBAHAGIAAN ITU TIDAK HARUS DI KOTA” PENDIDIKAN

BUTUH BAHAN INFORMASI PENYULUHAN YANG CANGGIH.... DATA RANGE POPULASI PMKS SECARA SPATIAL 14.000 - 55.000 8.500 - 14.000 3.000 - 8.500 488 - 3.000 Sumber Data : Dit. RSTS

PERLU MEDIA YANG MODERN....

BAHAN TEMATIK, MASSIVE DAN MENARIK GELANDANGAN PENGEMIS PEMULUNG TUNA SUSILA KORBAN TRAFIKING PEREMPUAN BEKAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ORANG DENGAN HIV DAN AIDS KELOMPOK MINORITAS

POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

BAHWA BANYAK MASALAH SOSIAL DI INDONESIA YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH MASYARAKAT SENDIRI

MEMBANGUN GERAKAN KESETIAKAWANAN SOSIAL Kesetiakawanan Sosial atau solidaritas sosial adalah nilai atau sikap hidup dan perilaku individu atau perilaku kelompok yang memiliki rasa kebersamaan dalam mengatasi masalah, rasa kebersamaan dalam menanggung beban orang lain atau kelompok lain, dengan bentuk kemauan untuk berkorban waktu, memberikan sumbangan tenaga, pemikiran, biaya dan pengorbanan lain untuk mengatasi masalah bersama secara ikhlas tanpa pamrih. Kesetiakawanan sosial ini sangat terasa lebih kuat pada daerah daerah tertentu yang memiliki sejarah lokalitas yang sama, atau keluarga besar sosial tertentu yang hidup dalam kebersamaan sejak lama yang mengembangkan kesepakatan tak tertulis untuk bersedia berkorban mengatasi tantangan luarnya tanpa timbal balik yang langsung dan immaterial.

Kesetiakawanan Sosial dan Kearifan Sosial Dalam Masyarakat Indonesia Di Nusantara, kesetiakawanan sosial itu sangat terbina sebagai kearifan sosial (local wisdom) yang dicontohkan dan dipertahankan secara komunal oleh pemimpinan informal di kawasan desa dan beberapa suku di beberapa pulau kecil dan perbatasan.

Sangatlah penting mensinergikan tokoh tokoh lokal yang saleh (informal leaders) untuk dapat bekerja secara paralel dan saling mengisi sebagai driving forces mengatasi masalah sosial. Masalah sosial seperti kemiskinan, kesulitas akses terhadap pembangunan dan hasil hasilnya, bencana alam, kelaparan, anak anak yatim harus diatasi bersama. SINERGI TOKOH LOKAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGATASI MASALAH SOSIAL

KERJA BAKTI, GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT

PELAYANAN SOSIAL DI 82.000 DESA DAN KELURAHAN, MEMBACA PETA ORGAN KEMENTRIAN SOSIAL DI DAERAH PELAYANAN SOSIAL DI 82.000 DESA DAN KELURAHAN, PELAYANAN DI 6. 600 KUA KECAMATAN , PELAYANAN DANPEMBINAAN DENGAN JALAN: PEMBUATAN STANDARD OPERATING PROCEDURES INTEGRASI PROGRAM, SISTEM DAMINISTRASI MENATA DAN MEMPERKUAT PENGAWASAN ANGGARAN MENJADIKAN APARATUR KEMENSOS USWAH KHASANAH

TRILOGI MATERI PENYULUHAN PUSPENSOS BAHAYA NARKOBA DARURAT NARKOBA PENANGANAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH TOPIK PORNOGRAFI DAN DAMPAK BURUKNYA

solusi

Kementrian Sosial PENGEMBANGAN MODUL

PERBAIKAN MODULE PENYULUHAN MATERI YANG BAIK DINAS SOSIAL KEMENSOS METODE PENYULUHAN MATERI PENYULUHAN PUSPENSOS IMPACT ATAU HASIL MEDIA PENYULUHAN

APBN, BUMN, KEMENTRIAN, APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH MEMPERKUAT SUMBER “KEKUATAN” DARI EMPAT PILAR APBN, BUMN, KEMENTRIAN, APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH SEKTOR USAHA, SEKTOR INDUSTRI , YG RELEVAN DENGAN DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL YAYASAN DONASI 20

POTENSI SINERGI ANTAR LEMBAGA SINERGITAS ANTAR AKTOR KALANGAN INDUSTRI PUSPENSOS KEMSOS ORGANISASI SOSIAL NASIONAL DAN DAERAH MEDIA MASSA PEMERINTAH DAERAH

ACTIONS PLAN PENYEMPURNAAN BUKU MODULE DAN METODE PENYULUHAN SINERGI PUSPENSOS PUSAT DENGAN PUSPENSOS DAERAH DAN ORGANISASI SOSIAL PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN, PENGUATAN LEMBAGA PELAKSANA PENYULUHAN KODIFIKASI DATA DAN INFORMASI SPATIAL MAUPUN PERMASALAHAN PROLIFERASI KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL 22 22

PERTANYAAN TERSISA SUDAHKAH KITA MEMBUAT PEMBAHARUAN METODE PENYULUHA DAN SISTEM SINERGI ANTARA PUSPENSOS DENGAN STAKE HOLDER LAINNYA SUDAHKAH KITA MENGEMBANGKAN SISTEM PENYULUHAN, PENGUATAN LEMBAGA PELAKSANA PENYULUHAN SUDAHKAH KITA MELAKUKAN KODIFIKASI DATA DAN INFORMASI SPATIAL MAUPUN TEMATIK SAUDAHKAH KITA MELAKUKAN PROLIFERASI KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

Terima Kasih M Mas’ud Said dengan penduduk ADI Pulau Rote NTT