UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Peraturan LPJK Nasional tentang Registrasi Usaha Penyedia Jasa Konstruksi “Sosialisasi Peraturan Registrasi & Persyaratan Asosiasi VVA” Pekanbaru,
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PENGERTIAN, TUJUAN, PERSYARATAN DAN KEGUNAAN :
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
SOSIALISASI PERUNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.
PETEMUAN 4 ETIKA PROFESI.
PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi
Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2007 Sertifikasi Dosen.
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INISIATIF DPR RI
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
RAPAT KERJA PERSIAPAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI TERKAIT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
PROSPEK JASA KONSTRUKSI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGATURAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
upaya meningkatkan daya saing SDM Indonesia di Pasar Global
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
PENGAWAS SEKOLAH YANG PROFESIONAL
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
PROGRAM KERJA DPP IHGM 2015 – 2019
Grha LPJK Nasional, 9 Februari 2009 DISAMPAIKAN OLEH
RUU KEINSINYURAN Rabu, 12 September 2012.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
IMPLEMENTASI PERAN PPNI dalam meningkatkan kesejahteraan perawat
Sertifikasi Insinyur Profesional
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
Selamat Pagi.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UMB
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
DONGKRAK KARIR LULUSAN PERSPEKTIF SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Badan Standardisasi Nasional
PRODI D III KEBIDANAN Hanny Desmiati legislasi dalam praktek kebidanan.
No 7 tahun 2017 : Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
Transcript presentasi:

UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA Disampaikan oleh: Ir. Tri widjajanto J., MT Ketua LPJK Nasional Jakarta, 2 November 2015 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Profile Tenaga Kerja Nasional OUTLINE MATERI Tugas LPJK Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Profile Tenaga Kerja Nasional Upaya LPJK Dalam Percepatan Sertifikasi

TUGAS LPJK Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Visi LPJK menjadi Lembaga terkemuka yang bermutu Internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima di bidang Jasa Konstruksi Misi LPJK memajukan dan mengembangkan Jasa Konstruksi Indonesia yang handal, bermutu dan profesional serta mampu bersaing di pasar domestik dan Internasional melalui penelitian, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan yang berkelanjutan .

Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Mengapa Perlu Sertifikasi? Menurut Undang-Undang, Tenaga kerja ahli dan terampil di bidang jasa konstruksi perlu dilengkapi dengan sertifikat yang diregistrasi Sertifikat tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengakuan formal atas tingkat kompetensi keahlian/keterampilan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi Memberikan Identitas Diri Memberikan Pengakuan atas keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang Memudahkan dalam menetapkan standar gaji Memotivasi pekerja untuk meningkatkan keahlian atau keterampilan yang dimilik sesuai tuntutan profesi Melindungi tenaga kerja Indonesia di persaingan dalam dan luar negeri Melindungi pengguna jasa konstruksi

Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Asosiasi Profesi LPJK Sertifikat Kompetensi Tenaga Terampil Verifikasi & Validasi Awal, CPD Pembinaan Uji Kompetensi dan Registrasi SKTK Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3 LPJK PROVINSI Tenaga Ahli Verifikasi & Validasi Awal, CPD Pembinaan Uji Kompetensi dan Registrasi SKA Utama LPJK NASIONAL SKA Muda & Madya LPJK PROVINSI

PROFILE TENAGA KERJA NASIONAL NO KUALIFIKASI JUMLAH PEMBANDING INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE VIETNAM FILIPINA MYAMMAR THAILAND BRUNAY LAOS 1. TENAGA AHLI Bersertifikat 116.402 - 2. TENAGA TERAMPIL Bersertifikat 168.364 3. ASEAN (MRA) 653 263 304 143 172 145 76 3 9 INSINYUR (ACPE) 569 228 230 134 119 133 65 2 ARSITEK (AA) 84 35 74 53 12 11 1 6 Catatan: Jumlah pemegang SKA/SKTK Permohonan Baru dan Konversi/Registrasi Ulang

UPAYA LPJK DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI (Berdasar Rensra LPJK 2011-2015) Penyempurnaan Peraturan Peraturan registrasi & sertifikasi, lisensi, pembentukan USTK Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Konstruksi Registrasi On Line, Penunjukan & Rekomendasi Asesor Online , GIS Pembentukan USTKN Tahun 2012 terbentuk Pembentukan dan Lisensi USTKP Telah terlisensi di 33 Prov sd tahun 2014 Lisensi USTK M Telah terlisensi 26 USTKM di 10 Provinsi Meningkatkan Kompetensi dan Jumlah Asesor Telah teregistrasi 1.859 asesor dan tersebar di 33 Provinsi Penyempurnaan program sertifikasi Melengkapi skema sertifikasi untuk setiap subklasifikasi ahli (36) dan terampil (204) Mendorong Partisipasi Asosiasi/Institusi Lain Continuing Professional Development (CPD), kerjasama pelatihan RENSRA OUTPUT

Terimakasih