TRANSPARAN – AKURAT – AKUNTABEL – TANPA KKN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Program Unggulan Bidang Keuangan 2014
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
Implementasi ONLINE TREASURY SYSTEMS
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2015
Rencana Kegiatan Pengembangan Data Center BKN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Direktorat Kompensasi ASN
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Keuangan Universitas Padjadjaran
PERKEMBANGAN SIG KONTEMPORER
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kepala Kantor III BKN Bandung
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Pertemuan 10 Struktur Organisasi
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
PERGUB NO. 193 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
ANGGARAN PRODUKSI.
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PROSES BISNIS Ni Ketut Sriwinarti.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
EKinerja Penilaian Kinerja Online Jakarta.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS RIAU
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Implementasi Audit Mutu Internal (AMI) via SI SPMI di USD Materi ini pernah disampaikan oleh Bapak Rohandi, Ph.D. dalam Lokakarya AMI USD.
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Transcript presentasi:

TRANSPARAN – AKURAT – AKUNTABEL – TANPA KKN Peningkatan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Oleh : Drs. Heru Purwaka, MM Plt. Kepala Biro Keuangan TRANSPARAN – AKURAT – AKUNTABEL – TANPA KKN

Anggaran 2017 227,590,547,000 98,77% 1,23% Biro Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang 98,77% 1,23% 224 Milyar 2 Milyar TOTAL PAGU 227,590,547,000

Existing RPA- BKN 01 SIAVA- BKN 02 TMIS- BKN 03 HONOR- BKN 04 Product RPA- BKN Sistem Monitoring Penyerapan Anggaran On line 01 SIAVA- BKN 02 Sistem Aplikasi Verifikasi Anggaran TMIS- BKN 03 Sistem Pengendalian Perjalanan Dinas HONOR- BKN 04 Sistem Aplikasi Honor & Pajak Kegiatan TUNJ. KINERJA Sistem Pengolahan & Pembayaran Tunj.. Kinerja 05

Kegiatan Unggulan meliputi BIRO KEUANGAN menjalankan fungsi Pengelolaan dan pembinaan Keuangan Kegiatan Unggulan meliputi Pembayaran Gaji, Tunjangan,Tunjangan Kinerja, Uang Makan PenusunanLaporan Keuangan (SAI) Verifikasi / Pengujian Tagihan berbasis IT Pembukuan Bendahara Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Kanreg

2017 Integrasi Sistem 01 Sistem Monitoring 02 Inovasi Biro Keuangan Integrasi Sistem Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Kehadiran BKN Pusat & Kanreg 01 Integrasi Sistem Sistem Prencanaan VS Pealaksanaan Anggaran Pembayaran berbasis WEB Sistem Monitoring Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran 02 Sistem Monitoring

STRATEGI IMPLEMENTASI Program Inovasi Biro Keuangan - 2017 Integrasi Sistem Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Kehadiran BKN Pusat & Kanreg 01 TUJUAN MANFAAT Menjaga integritas data, mencegah duplikasi dan mencegah redundansi Menyederhanakan sistem aplikasi dan mengotomasi Proses Bisnis STRATEGI IMPLEMENTASI Pengadaan Alat Absensi Pembangunan Sistem Integrasi Ujicoba dan Sosialisasi Sistem Running Triwulan I Triwulan I Triwulan I Triwulan I

02 Program Inovasi Biro Keuangan - 2017 Pengembangan Sistem Monitoring Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran 02 TUJUAN Mengetahui tingkat Deviasi antara Perencanaan dgn Pelaksanaan Anggaran MANFAAT Memonitor unit kerja dlm konsistensi perencanaan dgn pelaksanaan anggaran, Mempercepat proses penyerapan anggaran dan Bahan Evaluasi pimpinan dalam megambil kebijakan