Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PENGELOLAAN PASAR DESA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan

PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Universitas Indo Global Mandiri

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.

Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)

Pertemuan 14 Pemerintah Desa.

Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Inspektorat Kabupaten Sleman

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.

PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA

Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.

Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015

Pertemuan 14 Pemerintah Desa.

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

S E L A M A T D A T A N G.

PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Karyawan Karyawati DINPERMADES

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang.

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

Muara badak, jumat, 26 desember 2014

Administrasi Pemerintahan Desa

RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.

MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tata Kelola Pemerintahan Desa

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015

Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina

MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

Perubahan alamat Perusahaan

Transcript presentasi:

Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah

DATA DESA Berdasar KODE DAN DATA WILAYAH ADM PEMERINTAHAN Provinsi (34) Kabupaten (416) Kota (98) Kecamatan (7.160) Desa (74.754) Kelurahan (8.430)

Ruang Lingkup Administrasi Umum; Administrasi Penduduk; Administrasi Keuangan; Administrasi Pembangunan; dan Administrasi Lainnya.

Kewenangan Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelaksanaan pembangunan Desa; Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dilakukan melalui Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyesuaian kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Administrasi Umum meliputi Buku Peraturan Di Desa; Buku Keputusan Kepala Desa; Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; Buku Aparat Pemerintah Desa; Buku Tanah Kas Desa; Buku Tanah di Desa; Buku Agenda; Buku Ekspedisi; dan Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Administrasi penduduk Buku Induk Penduduk; Buku Mutasi Penduduk Desa; Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; Buku Penduduk Sementara; dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

Catatan adminduk Buku rekapitulasi jumlah penduduk wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

Administrasi Keuangan Desa Buku APB Desa; Buku Rencana Anggaran Biaya; Buku Kas Pembantu Kegiatan; Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu; dan Buku Bank Desa.

Administrasi Pembangunan meliputi Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; Buku Kegiatan Pembangunan; Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Administrasi antara lain meliputi Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa; Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat. Diatur Perkada