UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Advertisements

Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
BTN Housing Index Triwulan IV-2014.
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Bisnis Internasional
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Hasil Permodelan Tahap I
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Studi Kasus Upah Minimum
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Studi Kasus Upah Minimum
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
Efek Dari Upah Minimum di Indonesia
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Negara Kesatuan Republik Indonesia
TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.
Transcript presentasi:

UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti Dyah Ayu L. Riska Aini

UPAH MINIMUM Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman

Jenis Upah Minimum Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Penetapan Upah Minimum Semula Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Digantikan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Formulasi Perhitungan Upah Minimum UMn=UMt+{Umt x (%Inflasit+%∆ PDBt)} Umn = upah tahun berikutnya Umt = upah tahun berjalan ∆ PDBt = pertumbuhan ekonomi Sumber : http://ksp.go.id/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-tingkatkan-kesejahteraan-pekerja/

Kasus Upah Minimum di Indonesia Indonesia merupakan Negara yang tingkat upah buruhnya tergolong murah. Hal ini diakibatkan oleh sistem penentuan upah minimum berdasarkan standar KHL yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan rill kehidupan buruh International Labour Organization (ILO) juga memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara yang upahnya naik akibat demonstrasi.

Kenapa upah minimum para buruh bisa sedemikian rendah? Jika dilihat kilas baliknya, negara Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan tenaga kerja murah. Murahnya tenaga kerja Indonesia ini juga yang menjadi salah satu alasan banyak perusahaan asing yang membuka perusahaan di Indonesia.

Hal ini berhubungan dengan teori supply and demand. Mengapa tenaga kerja Indonesia diberi upah murah? Hal ini berhubungan dengan teori supply and demand. Jika persediaan tenaga kerja di pasar kerja berada dalam jumlah besar, sementara permintaan tetap atau lebih rendah, maka harga tenaga kerja akan menurun.

Daftar Kenaikan Upah Minimum Karyawan 2015 di Seluruh Indonesia UMP Aceh Rp 1,900,000 UMP Kalimantan Selatan Rp 1,620,000 UMP Banten Rp 1,600,000 UMP Kalimantan Tengah Rp 1,896,367 UMP Kalimantan Barat Rp 1,615,000 Rp 1,870,000 UMP Jambi Rp 1,710,000 UMP Sulawesi Tenggara Rp 1,652,000 UMP Sumatera BaratRp Rp 1,490,000 UMP Sumatera Selatan Rp 1,974,346 UMP Provinsi Bangka-Belitung Rp 2,100,000 UMP Papua   UMP Bengkulu Rp 1,350,000 UMP NTB Rp 1,330,000 UMP Jakarta Rp 2,441,301 UMP Kepulauan Riau Rp 1,665,000 UMP Riau Rp 1,700,000 UMP Sumatera Utara Rp 1,505,850 UMP Kalimantan Timur Rp 1,886,315 UMP Nanggroe Aceh Darussalam NAD Rp 1,750,000 UMP Sulawesi Tengah Rp 1,500,000 UMP Tenggara UMP Sulawesi Barat Rp 1,655,500 UMP Sulawesi Selatan Rp 2,000,000 UMP Bali Rp 1,621,172 UMP Maluku Rp 1,650,000 UMP Gorontalo

Dampak Upah Minimum (Contoh Kasus) Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum Kabupaten Bogor 2015 mencapai Rp 2.655.000, naik dari Rp 2.243.240 pada 2014. Tingginya upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Bogor berimbas banyaknya pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat 2.600 pekerja di Kabupaten Bogor terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sudah ada 4 perusahaan (PT Harmoni Indah, PT Dianing Sari, dan PT Eurogate, PT Jalon) yang menutup usahanya setelah keputusan penangguhan UMK 2015 ditolak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan hanya satu perusahaan (PT Samudra Biru) yang direlokasi oleh pemiliknya ke Wonogiri, Jawa Tengah dengan alasan untuk menekan upah yang lebih murah. Dengan demikian maka 2.600 pekerja dari empat perusahaan tersebut terpaksa harus terkena PHK. (http://bisnis.liputan6.com/)

Bidang usaha yang berinvestasi di bidang padat karya, seperti PT Chingluh Indonesia dalam pembuatan sepatu memang rentan terhadap kelangsungan usaha. Hal itu akibat relatif mahal upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2015 sebesar Rp 2,71 juta yang harus diterima buruh setiap bulan. Pernyataan itu terkait sejak sepekan ini, sekitar 2.500 dari 13 ribu buruh PT Chingluh Indonesia kena PHK akibat perusahaan sepi pemesanan sepatu dari negara lain. Upaya yang dilakukan manajemen perusahaan melakukan PHK itu adalah dengan pengurangan buruh agar kelangsungan usaha tetap berjalan. (http://www.republika.co.id/)

Paket Kebijakan Jilid IV Penentu Kenaikan Upah Buruh Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV ini berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP), memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. Adapun untuk KUR, bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. Selain itu, penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas.

T E R I M A K A S I H