BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Paparan Konsultan GCB pada Rapat 8 Maret 2011 Pengelolaan Pasar Kahayan (USDRP)
Advertisements

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM ProDEP TAHUN 2015 PPPTK TK DAN PLB BANDUNG Jl. dr. Cipto No.9 Bandung, Website:
KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012.
DATA REGIONAL KALIMANTAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KAB. KAMPAR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Membimbing dan melatih petani korban kerusuhan Sambas
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Pembiayaan proyek infrastruktur
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
NOSATWIL JUMLAH TINDAK PIDANA KE T LSLSLSLSLSLSLSLSLS 1DIREKTORAT POLRES.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Tema Pembangunan Kota Baubau Tahun 2019
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pusat Pembangunan Wilayah Nama kelompok:  Agustio (1)  Matthew (23)  Rayhan (31)  Samuel (33)
Tujuan Pembangunan Zona Integritas
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 (BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH)

TAHAP PEMBANGUNAN TAHUN 2017 Tahun ke-4 (2017) : Tahap Pengembangan; Menuju Hilirisasi Industri. Upaya menuju hilirisasi industri memerlukan beberapa prasyarat seperti sistem konektivitas dengan dukungan infrastruktur yang mantap termasuk ketersediaan sumber energi, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas serta iklim investasi yang baik. Pada tahapan ini diharapkan bahwa roadmap industri hilir telah mulai diimplementasikan. Untuk mendukung upaya-upaya ini, juga perlu adanya perhatian terhadap penyiapan SDM yang siap memasuki pasar kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

11S1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DI BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Mendorong upaya pembangunan dan pengembangan air bersih. Mengoptimalkan aloksi anggaran pada pembangunan infrastruktur. Meningkatkan aksesibiltas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjanggkau yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan infrastruktur perhubungan baik udara, laut, darat, sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN C DAFTAR DESK/KELOMPOK PEMBAHASAN DI BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH NO DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN SKPD PROVINSI 1 DESK 06 / PERTAMBANGAN ENERGI, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PENANGGULANGAN BENCANA DISTAMBEN, BLHD, BPBD 2 DESK 07 / PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM 3 DESK 08 / PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERBATASAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BP2DT

PERTAMBEN, LINGK. HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA HASIL PEMBAHASAN DESK PERTAMBEN, LINGK. HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA

HASIL PEMBAHASAN DESK 06 BIDANG PERTAMBANGAN ENERGI, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA JUMLAH USULAN YANG MASUK DARI KABUPATEN/KOTA 308 USULAN JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN DARI KABUPATEN/KOTA 167 USULAN JUMLAH USULAN YANG DITOLAK DARI KABUPATEN/KOTA 141 USULAN JUMLAH USULAN YANG DITERIMA DARI KAB/KOTA 0 USULAN DENGAN PENJELASAN BAHWA BEBERAPA USULAN YANG DISAMPAIKAN SUDAH MASUK DALAM APBD PROVINSI, NAMUN LOKASI KEGIATANNYA BERADA DI KABUPATEN/KOTA. KEGIATAN DIMAKSUD SEPERTI KEGIATAN PEMBINAAN, SOSIALISASI DAN FASILITASI, SERTA BEBERAPA KEGIATAN TEKNIS LAINNYA.

HASIL PEMBAHASAN DESK 06 BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN (KETENAGALISTRIKAN) KAB. SINTANG 4 USULAN (PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK) KAB. SANGGAU 1 USULAN (PLTS TERPUSAT) KAB. KAPUAS HULU 14 USULAN (PLTS TERPUSAT) KAB. KAYONG UTARA 1 USULAN (PEMBANGKIT UTK BADAN USAHA) KAB. SAMBAS 2 USULAN (PERLUASAN JARINGAN LISTRIK) KAB. BENGKAYANG 4 USULAN (PENAMBAHAN JARINGAN LISTRIK) JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN (SUMUR BOR/AIR BAKU) KAB. KUBU RAYA 7 USULAN KAB. KAPUAS HULU 8 USULAN

HASIL PEMBAHASAN DESK 06 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN KAB. SANGGAU 2 USULAN (DIKLAT PEMADAM KEBAKARAN & PENGADAAN PERAHU KARET) KAB. BENGKAYANG 114 USULAN (REHABILITASI/REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DAN LONGSOR)

HASIL PEMBAHASAN DESK 06 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN = KAB. MEMPAWAH 1 USULAN (PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU) KAB. LANDAK 1 USULAN KAB. SANGGAU 2 USULAN KAB. SINTANG 1 USULAN (PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN) KAB. KAYONG UTARA 2 USULAN (DUKUNGAN PENYUSUNAN SLHD & PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN)

HASIL PEMBAHASAN DESK PEKERJAAN UMUM

JUMLAH USULAN YANG MASUK JUMLAH USULAN YANG MASUK SETIAP KABUPATEN/KOTA NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG MASUK 1 KOTA PONTIANAK 2 KOTA SINGKAWANG 8 3 KABUPATEN MEMPAWAH 12 4 KABUPATEN LANDAK 100 5 KABUPATEN KUBU RAYA 19 6 KABUPATEN SANGGAU 18 7 KABUPATEN SEKADAU KABUPATEN SINTANG 61 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 29 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 105 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG 48 T O T A L 429

JUMLAH USULAN YANG DITERIMA JUMLAH USULAN YANG DITERIMA SETIAP KABUPATEN/KOTA NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITERIMA 1 KOTA PONTIANAK 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 5 4 KABUPATEN LANDAK KABUPATEN KUBU RAYA 6 KABUPATEN SANGGAU 7 KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 10 9 KABUPATEN KAPUAS HULU KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 13 12 KABUPATEN KAYONG UTARA KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 62

JUMLAH USULAN YANG DITOLAK JUMLAH USULAN YANG DITOLAK SETIAP KABUPATEN/KOTA NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITOLAK 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 5 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 70 KABUPATEN KUBU RAYA 12 6 KABUPATEN SANGGAU 7 KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 43 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 23 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 56 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 269

JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN SETIAP KABUPATEN/KOTA NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 25 5 KABUPATEN KUBU RAYA 6 KABUPATEN SANGGAU 7 KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 36 12 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 98 NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN

HASIL PEMBAHASAN DESK HUBKOMINFO DAN PERBATASAN

JUMLAH USULAN YANG MASUK JUMLAH USULAN YANG MASUK SETIAP KABUPATEN/KOTA NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG MASUK PERHUBUNGAN KOMINFO PERBATASAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 12 5 KABUPATEN KUBU RAYA 11 6 KABUPATEN SANGGAU 7 KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 10 KABUPATEN MELAWI KABUPATEN KETAPANG KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 79 17

JUMLAH USULAN YANG DITERIMA JUMLAH USULAN YANG DITERIMA SETIAP KABUPATEN/KOTA NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITERIMA PERHUBUNGAN KOMINFO PERBATASAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 7 5 KABUPATEN KUBU RAYA 6 KABUPATEN SANGGAU KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 12 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 27

JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN SETIAP KABUPATEN/KOTA NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITANGGUHKAN PERHUBUNGAN KOMINFO PERBATASAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 5 KABUPATEN KUBU RAYA 7 6 KABUPATEN SANGGAU KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 12 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 25

JUMLAH USULAN YANG DITOLAK JUMLAH USULAN YANG DITOLAK SETIAP KABUPATEN/KOTA NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH USULAN YANG DITOLAK PERHUBUNGAN KOMINFO PERBATASAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 KABUPATEN MEMPAWAH 4 KABUPATEN LANDAK 5 KABUPATEN KUBU RAYA 6 KABUPATEN SANGGAU 7 KABUPATEN SEKADAU 8 KABUPATEN SINTANG 9 KABUPATEN KAPUAS HULU 10 KABUPATEN MELAWI 11 KABUPATEN KETAPANG 12 KABUPATEN KAYONG UTARA 13 KABUPATEN SAMBAS 14 KABUPATEN BENGKAYANG T O T A L 27

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH