BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun No Telpon : 021 3822332 Fax : 021 3822932 jakgov.jakarta.go.id/pensiun Subbid Cuti dan Pensiun  

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 256 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

INSFEKTORAT/SATPOL/DINAS/BIRO ALUR USULAN PENSIUN SUDIN SETKO/KEL/KEC INSFEKTORAT/SATPOL/DINAS/BIRO GOL I S/D III D GOL IV S/D IV E BKD SUKU BADAN BKN/SEKAB KANREG V BKN

BUP (BATAS USIA PENSIUN) PENSIUN JANDA DUDA / YATIM PROSES PENSIUN SKPD/UKPD USULAN BUP (BATAS USIA PENSIUN) PENSIUN JANDA DUDA / YATIM SKPD USULAN PENSIUN DINI / APS, MPP BKD GOL IV KEATAS BKD / KANREG V SUKU BADAN GOL I S/D III D

PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI PENSIUN PEGAWAI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI JENIS PENSIUN PENSIUN ANAK/YATIM PENSIUN ORANG TUA/TEWAS

PROSES PENSIUN TERLAMBAT PERMASALAHAN TINDAK LANJUT USULAN TERLAMBAT PERBEDAAN BIODATA BERSAMAAN USULAN KENAIKAN PANGKAT BERKAS TIDAK SESUAI CEKLIST TIDAK MENGIKUTI PROSES PUPNS DIUSULKAN 1 TAHUN SEBELUM PENSIUN PERMUTAHIRAN DATA SEBELUM TMT PENSIUN USUL PENSIUN DITUNDA SEBELUM KENAIKAN PANGKAT BERKAS USULAN DISESUAIKAN DENGAN CEKLIS PROSES LANGSUNG KE INKA KANREG V

PERMASALAHAN PELAYANAN PENETAPAN PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA NO PERMASALAHAN KEPUTUSAN 1 Dalam usulan pensiun, masih diketemukan adanya Akta Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan tidak dilampirkan Lampirkan foto copy Akta Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/daftar susunan keluarga yang baru yang dikeluarkan Kecamatan/Lurah 2 Dalam usulan pensiun PNS yang berhak mendapatkan KPP, masih diketemukan adanya Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilampirkan tidak lengkap Lampirkan foto copy Penilain Prestasi Kerja PNS yang lengkap meliputi : Sasaran Kerja Pegawai dan Capaian Sasaaran Kerja Pegawai 3 Dalam usulan pensiun masih diketemukan datanya belum dientry dengan SAPK Sebelum berkas usulan pensiun disampaikan ke Kanreg BKN, datanya harus dientry terlebih dahulu dengan SAPK 4 Dalam usulan pesiun masih diketemukan adanya Surat Akta Nikah yang tidak dilampirkan Lampirkan Surat Akta Nikah harus dilampirkan, karena untuk menentukan status keluarga pensiunan sebagai istri atau suaminya berhak menerima tunjangan dan pensiun janda/duda

5 Dalam usulan pensiun masih diketemukan bahwa data penetapan BUP 56 tahun yang sudah dibatalkan karena berlakunya BUP 58 tahun, dalam data SAPK yang ada pada inbox instansi belum diklik hapus sehingga masih muncul BUP 56 tahun Data SAPK pada inbox instansi harus diklik hapus supaya usul pensiun mulai tahun 2016 dapat diproses dengan SAPK 6 Dalam usulan pensiun masih diketemukan adanya pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada waktu penetapan SK pensiunnya muncul permasalahan Supaya tidak timbul permasalahan ketika pensiun, maka pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus mengacu pada peraturan jabatan fungsional yang berlaku 7 Dalam usulan pensiun masih diketemukan bahwa anak angkat dimasukan dalam DPCP sebagai anak kandung Anak angkat tidak perlu dimasukan dalam DPCP karena anaka angkat hanya mendapat tunjangan anak sedangkan ahli pensiun janda/duda anak angkat tidak berhak 8 Dalam usulan pensiun masih diketemukan bahwa anak yang dicantumkan dalam DPCP hanya 2 atau 3 orang Anak yang masih dalam tanggungan seharusnya semuanya dicantumkan dalam DPCP selama belum menikah, belum bekerja

Sekian TERIMA KASIH Semoga bermanfaat Sibbid cuti dan pensiun