P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA. 2017 Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah PALANGKA RAYA, 12 JULI 2017 2017 1 1

APBD MURNI PROVINSI KALTENG TA. 2017 Ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2017 Tgl. 30 Januari 2017 Ttg APBD TA. 2017 dan Pergub No. 2 Tahun 2017 Tgl. 30 Januari 2017 Ttg Penjabaran APBD TA. 2017. Dengan Volume sebagai berikut : NO URAIAN APBD MURNI TA. 2017 1. Pendapatan Rp. 4.086.898.379.226,00 2. Belanja Rp. 3.984.273.203.226,00 3. Surplus/(Defisit) Rp. 102.625.176.000,00 4. Pembiayaan Netto (Rp. 102.625.176.000,00)

BELANJA DAERAH PER PER 30 JUNI 2017 NO   URAIAN TARGET REALISASI % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.412.546.747,00 883.970.436.061,32 36,49 1 Belanja Pegawai 1.284.287.554.021,00 466.163.809.684,00 36,30 2 Belanja Bunga 0,00 3 Belanja Subsidi 1.163.300.000,00 622.000.000,00 53,47 4 Belanja Hibah 437.578.149.100,00 249.258.212.080,00 56,96 5 Belanja Bantuan Sosial 43.165.641.626,00 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 597.917.902.000,00 167.277.046.597,32 27,98 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 38.300.000.000,00 600.000.000,00 1,57 8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00 49.367.700,00 0,25   B BELANJA LANGSUNG 1.561.860.656.479,00 352.332.013.943,08 22,56 162.636.102.768,00 68.056.084.720,20 41,85 Belanja Barang dan Jasa 814.120.354.586,00 195.684.823.379,88 24,04 Belanja Modal 585.104.199.125,00 88.591.105.843,00 15,14 JUMLAH 3.984.273.203.226,00 1.236.302.450.004,40 31,03

PEMBIAYAAN DAERAH PER PER 30 JUNI 2017 NO   URAIAN TARGET REALISASI % A PENERIMAAN 62.364.824.000,00 311.638.652.438,63 499,27% 1 SiLPA B PENGELUARAN 164.990.000.000,00 50.000.000.000,00 30,30% Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah PEMBIAYAAN NETTO (102.625.176.000,00) 261.638.652.438,63 254,94% Catatan : SiLPA sebesar Rp.311.638.652.438,63 sudah termasuk SiLPA BLUD sebesar Rp.38.049.258.394,70

REALISASI PENDAPATAN MENURUT SOPD PER 30 JUNI 2017

PROYEKSI POTENSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 Rp. 754.487.057.277,00 1. POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH - SEKTOR PAJAK DAERAH SEBESAR Rp.173.196.643.477,00 TERDIRI DARI : POTENSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) SEBESAR Rp.171.681.643.477,00 MILYAR (DARI PERHITUNGAN SEBESAR 5% POTENSI BBM SUBSIDI YAITU JENIS PREMIUM, SOLAR DAN BIO SOLAR DAN SEBESAR 7,50% DARI POTENSI BBM NON SUBSIDI YAITU JENIS PERTAMAX, PERTAMAX DEX, PREMIUM, SOLAR, PERTALITE DAN DEXLITE). POTENSI PENAGIHAN PAJAK ALAT BERAT SEBESAR Rp.1.515.000.000,00 (DARI PERHITUNGAN SEBESAR 3.030 UNIT x Rp. 500.000,- ALAT BERAT DARI SEKTOR 3P (PERTAMBANGAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN).

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 2. POTENSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DENGAN TOTAL Rp.531.086.413.800,00 - SUMBANGAN PIHAK KETIGA : POTENSI SEKTOR PERTAMBANGAN SEBESAR Rp.69.576.639.400,00 (BERASAL DARI HASIL PRODUKSI BATUBARA, MINERAL BAUKSIT DAN MINERAL GALENA DAN SENG) POTENSI SEKTOR PERKEBUNAN SEBESAR Rp.452.509.774.400,00 (BERASAL DARI PUNGUTAN CPO DENGAN PRODUKSI 377.091.478,67 KG X Rp. 200/KG CPO X 6 BULAN) POTENSI SEKTOR KEHUTANAN SEBESAR Rp.9.000.000.000,00 (BERASAL DARI PEMANFAATAN DARI HASIL HUTAN KAYU DENGAN PRODUKSI 23.000 M3) RENCANA AKSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

3. POTENSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBESAR Rp. 50. 204. 000 3. POTENSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBESAR Rp.50.204.000.000,00 TERDIRI DARI : PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG Rp. 50.000.000.000,- PT. JAMKRIDA Rp. 204.000.000,00 PERUSDA (PT. BANAMA TINGANG) Rp.-

4. REALISASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI SEKTOR 3P SEBESAR Rp. 200.001.000,00

RENCANA AKSI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 1. Untuk PBBKB telah dilakukan kegiatan Operasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan lokasi Pos Anjir, Pasar Panas, Mentaya dan Rangga Ilung. 2. Membentuk Tim Terpadu untuk melakukan kegiatan door to door ke perusahaan berdasarkan data potensi pemakaian PBBKB dari instansi terkait. 3. Menyusun regulasi berupa Pergub dan Nota Kesepakatan terkait SPK Sektor 3P.

4. Koordinasi langsung ke perusahaan wajib pungut untuk menagih Pajak Alat Berat yang belum dibayar. 5. Dengan mengefektifkan dan memperkuat peran aktif UPTPPD Badan Keuangan Daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengintensifkan pungutan PBBKB dan Pajak Daerah.

KESIMPULAN REALISASI APBD TA. 2017 PER 30 JUNI REALISASI PENDAPATAN 52,13 % REALISASI BELANJA 31,03% REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,49 % REALISASI BELANJA LANGSUNG 22,56 % REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 254,94%

SEKIAN DAN TERIMA KASIH