Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
Advertisements

REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh: Hj. Suzanna Eddy Yusuf (Wakil Ketua I TP. PKK.
Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo
RAKERTA UNIVERSITAS DIPONEGORO Awal Tahun 2015 Semarang, 25 Maret Implementasi Tata Kelola PTN-BH dalam Memperkuat Universitas Riset HASIL SIDANG.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah ”TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN”
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Penguatan Pendidikan Karakter
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Pemaparan Hasil FGD STANDAR PROSES
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN (REGIONAL DAN KABUPATEN/KOTA)
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi …..:

TIM KOMISI …….. TEMA...................... Ketua Komisi : Sekretaris : Koordinator Perumus : Tim Perumus : .. Anggota Komisi : ….. Anggota Komisi yang Hadir : ….. Anggota Komisi yang Tidak Hadir : ….. Tim Substansi : …..

TIM KOMISI VI TEMA...................... Anggota Komisi yang Hadir : Masri, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau Suharja, Kantor Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Ediwar, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang Yusuf, BPCB Serang Jumhari, BPNB Padang Dewa Putu Bharata, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Bali Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Barat Syahriat Tajudin, Dewan Kesenian Sulawesi Barat Dana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Dyah Chandraria, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jakarta Utara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bekasi Pujianto, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang Siswadi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik Sinarto, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Timur

TIM KOMISI …….. TEMA...................... Anggota Komisi yang Tidak Hadir : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan Dewan Kesenian Jogjakarta Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polewali Mandar

SUB-TEMA …. PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI ……

SUB-TEMA 3 : PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan kebudayaan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memberikan fasilitasi. Penyediaan dana dalam mendukung partisipasi publik. Peran organisasi masyarakat sebagai partisipator. Media sebagai pihak yang mempublikasikan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai motivator. Peran generasi muda sebagai pelaku budaya sekaligus inovator Eksekutif Legislatif Pengusaha Tokoh masyarakat /agama Lembaga pendidikan Generasi muda Organisasi masyarakat Pers Dewan kesenian Sanggar seni budaya

SUB-TEMA 3 : PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 2 Terlalu kuatnya pengaruh budaya luar (globalisasi) terhadap budaya lokal IT sebagai penyedia informasi dan publikasi. Pelaku budaya sebagai creator budaya. Orang tua sebagai pendamping. IT (Teknologi) media cetak/elektronik Pemerintah Sektor pendidikan Keluarga (orang tua) Pelaku budaya 3 Kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekosistem seni dan budaya Komitmen kepala daerah DPRD bisa mengakomodir aspirasi masyarakat khususnya yang terkait dengan kebudayaan. Program kebudayaan Pengelolaan program kebudayaan Kepala daerah Pemerintah (DPRD) Dinas kebudayaan

SUB-TEMA 3 : PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 4 Kurang tersedianya sarana prasarana yang bisa mendukung pelibatan publik Fasilitasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah Pelaku usahan sebagai CSR Tokoh masyarakat/adat sebagai inspirator Pemerintah pusat Pemerintah daerah Pelaku usaha Tokoh masyarakat/adat 5 Regulasi yang tidak memadai terutama yang mengakomodir terkait pelibatan publik Pemerintah (DPR/DPRD) Pelaku budaya Lembaga adat

TERIMAKASIH