PENANGANAN BENCANA NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SISTIM TANGGAP BENCANA
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Topik Bahasan RENCANA KONTINJENSI PRB-BK PNPM Mandiri Perkotaan.
RENCANA KONTINJENSI (Contingency Plan).
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT MODUL 3 1.
POSKO LAPANGAN DAN SATGAS SAR
Ns. Sitti Nurchadidjah S.Kep
PENGANTAR TANGGAP DARURAT
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MENULIS BERITA BENCANA
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
TANGGAP DARURAT BENCANA PALANG MERAH INDONESIA
Penanggulangan Bencana
SATGANA PMI.
UNCLASSIFIED SEP 2015 Jakarta, Indonesia GEMA BHAKTI 15 Urban Search and Rescue.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
Elemen Sistem Manajemen Bencana
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
PENGELOLA GUDANG.
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Proses Manajemen Bencana
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
PANITIA FARMASI DAN TERAPI
TANGGAP DARURAT BENCANA MERAPI Kementerian Pendidikan Nasional
Simulasi Bencana & Kampanye Hidup sehat
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
STANDAR KESELAMATAN KERJA
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
LEMBAGA INT’L & LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA ALAM DI INDONESIA
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
Disusun oleh : Dra. Prasinta Dewi, MAP
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Salam Pramuka Nama : Kak Totok TTL : Semarang, 3 Maret 1962
Logistic Management in Disaster
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
PERENCANAAN SDM RAPAT. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia.
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

PENANGANAN BENCANA NASIONAL 1 PENYEMPURNAAN ORGANISASI PENANGANAN BENCANA NASIONAL NAD & SUMUT TUGAS POKOK BAKORNAS: “ PENANGGULANGAN BENCANA PROPINSI NAD DAN SUMUT DALAM RANGKA MELAKUKAN TANGGAP DARURAT, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN BERJALAN NORMAL DI PROPINSI NAD DAN SUMUT”

SISTEM KODAL YANG BELUM EFEKTIF; 2 II. DASAR HASIL PENINJAUAN KE LAPANGAN DAN PENERAPAN PROSEDUR SERTA MEKANISME ORGANISASI YANG SEDANG BERJALAN, TERDAPAT KELEMAHAN-KELEMAHAN SEBAGAI BERIKUT: SISTEM KODAL YANG BELUM EFEKTIF; SISTEM INVENTORI MANAGEMEN TENTANG BANTUAN; JARING LOGISTIK YANG BELUM TERTATA DENGAN BAIK; TIDAK TERKOORDINIR PENATAAN RELAWAN; LEGALISASI WEWENANG JABATAN; MEKANISME ADMINISTRASI PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK;

PERMINTAAN TRANSPORTASI ATAS DASAR PAKET; 3 PERMINTAAN TRANSPORTASI ATAS DASAR PAKET; SISTEM DAN PUKBLIKASI TERBATAS; BANTUAN TENAGA ASING YANG BELUM TERKOORDINIR DENGAN BAIK.

III. SARAN DAN LANGKAH TINDAK LANJUT 4 SINKRONISASI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA ATAS DASAR KESERASIAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN; PENATAAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN (WEWENANG); LEGALISASI KEWENANGAN; PERLU ADA INVENTORI MANAGEMEN; DUKUNGAN BAHAN BAKAR; PENENTUAN PRIORITAS JENIS LOGISTIK; PENAMBAHAN KEBUTUHAN ALAT-ALAT BERAT YANG DIBUTUHKAN

Organisasi Penanggulangan Bencana Nasional NAD dan SUMUT 5 PRESIDEN WAKIL PRESIDEN Ketua Bakornas PBP DEPDAGRI POSKO BAKORNAS POSKO LOG MEDAN DEP NON DEP SATGAS PROPINSI NAD PEMDA SUMUT PEMDA NAD PEMDA KABUPATEN NIAS PEMDA KABUPATEN SATLAK KABUPATEN Catatan _______________________ : Garis Komando - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : Garis Kordinasi

Organisasi Bakornas Penanggulangan Bencana Nasional NAD 6 KETUA WAKIL PRESIDEN WAKIL KETUA MENKO KESRA POSKO BAKORNAS SUPERVISI Menko Polhukam Menko Ekuin Kementrian Lingkungan Polhukam Kementrian Lingkungan Ekuin Kementrian Lingkungan Kesra Posko Log Medan SATGAS NAD Catatan: _________: Garis Komando -------------: Garis Kordinasi

ORGANISASI POSKO BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL 7 WAPRES/ KETUA BAKORNAS PBP SUPERVISOR KETUA POSKO Staf Wapres Staf BAKORNAS PBP SEKRETARIAT Koordinator Bidang Logistik Koordinator Bidang Hubungan LN/ Antar Instansi Koordinator Bidang Penunjang Koordinator Bidang Humas Koordinator Bidang Logistik

ORGANISASI POSKO LOGISTIK BENCANA NASIONAL MEDAN 8 Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Harian SATGAS OPS SATGAS MIN SATGAS HUKKESRA SUB SATGAS DARAT SUB SATGAS UDARA SUB SATGAS SAR SUB SATGAS KESEHATAN SUB SATGAS DOKPEN SUB SATGAS HUKHAM SUB SATGAS RELAWAN SUB SATGAS SOSIAL SUB SATGAS LAUT SUB SATGAS KEPOLISIAN SUB SATGAS HUBLU SUB SATGAS LOGISTIK SUB SATGAS PENDUKUNG SUB SATGAS KOMLEK SUB SATGAS UMUM

SATGAS PENANGGULANGAN PROPINSI NAD 9 TNI POLRI POLHUKAM EKUIN KESRA WAS KETUA WAKIL KETUA STAFF PAM EVAKUASI Pengungsi & Relokasi REKONSTRUKSI LOGISTIK PERSONIL HUMAS/ MEDIA MASSA KEUANGAN SET BINTAL KES DIK TEKNIK HUKUM PELAKSANA Satlak Lhokseumawe Satlak Banda Aceh Satlak Meulaboh Satlak Relawan Satlak Khusus TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN TIM ALAT BERAT TIM SUNGAI & PERAIRAN TIM BANGUNAN TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN

SARAN DAN LANGKAH TINDAK LANJUT 10 No MASALAH TINDAKAN / SARAN KETERANGAN 1 Organisasi penanggulangan bencana atas dasar keserasian tugas, fungsi dan keuangan belum sinkron. Akibat yang ditimbulkan: Organisasi Pusat dan daerah belum dapat berkomunikasi secara efektif Pembagian fungsi antara pusat dan daerah tidak selaras Fungsi-fungsi yang disusun belum memasuki masalah aktual dilapangan Perlu segera kebijakan pimpinan untuk : . Menyempurnakan organisasi Posko Nasional, Satgas Propinsi dan Satlak Kabupaten dalam rangka tugas melaksanakan tanggap darurat dalam 3 bulan meliputi prioritas evakuasi, pengungsian, distribusi logistik dan pelayanan kesehatan serta masalah-masalah aktual yang muncul di lapangan . Setelah 3 bulan organisasi di evaluasi kembali untuk disesuaikan dengan keadaan lapangan Terlampir konsep struktur organisasi. 2 Belum efektif Komando dan Pengendalian organisasi Penataan Komando dan Pengendalian dengan melakukan : . Jalur komando yang jelas mulai dari Bakornas (Wapres) – Ketua Satgas Propinsi dan Ketua Pelaksana di Kabupaten, . Jalur koordinasi yang jelas dari staf (Posko Bakornas) – Posko Logistik Medan – Satgas Propinsi – Satlak Kabupaten. . Penataan job description tiap-tiap bagian / unsur dalam organisasi . Penataan sistem laporan dari satuan bawah. Komando dan Pengendalian akan semakin efektif dengan melakukan sinkronisasi organisasi meliputi struktur, fungsi dan wewenang. 3 Belum ada legalisasi kewewenangan Perlu segera Surat Perintah Penugasan dengan tugas dan wewenang yang jelas

Mekanisme Penyusunan Laporan 11 Laporan dari Satgas NAD dan Pemda Kabupaten Nias. Laporan dari masing-masing Departemen. Hasil Kordinasi/pengecekan dari masing-masing Penanggung Jawab Bidang sesuai Organisasi Posko Bakornas. Proses Analisa. Penyusunan Laporan sesuai Format yang sudah ditentukan. Format Situasi Laporan Harian

SUBTANSI LAPORAN HARIAN 12 SUBTANSI LAPORAN HARIAN SITUASI DAN KEGIATAN HARI ITU 1. SITUASI UMUM a. NAD b. SUMUT

2. KEGIATAN KEGIATAN UTAMA (MENONJOL) EVAKUASI DAN PERAWATAN KESEHATAN 13 KEGIATAN UTAMA (MENONJOL) EVAKUASI DAN PERAWATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PENGUNGSI PENAMBAHAN LOGISTIK PEMBERSIHAN KOTA NORMALISASI ANGKUTAN NORMALISASI TELEPON, LISTRIK & BBM NORMALISASI PASAR & EKONOMI RAKYAT NORMALISASI PEMERINTAHAN DAERAH NORMALISASI PENDIDIKAN

3. POSISI DAN KEGIATAN KEMANUSIAAN 14 CIVIL SOCIETY + LSM DALAM NEGRI NEGARA SAHABAT + LEMBAGA INTERNASIONAL

REKAPITULASI KEKUATAN DAN KEGIATAN UTAMA HINGGA HARI INI (….HARI) 15 REKAPITULASI KEKUATAN DAN KEGIATAN UTAMA HINGGA HARI INI (….HARI) JUMLAH KORBAN MENINGGAL HILANG DIRAWAT JUMLAH KERUSAKAN BANGUNAN NEGARA RUMAH RAKYAT INFRASTRUKTUR

BIDANG SOSIAL (+PENGUNGSI) BIDANG PEKERJAAN UMUM BIDANG PERHUBUNGAN 16 BIDANG KESEHATAN BIDANG SOSIAL (+PENGUNGSI) BIDANG PEKERJAAN UMUM BIDANG PERHUBUNGAN BIDANG ENERGI BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG EKONOMI + USAHA BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KEAMANAN

PENGERAHAN TNI DAN POLRI BANTUAN DUNIA BANTUAN MASYARAKAT 17 PENGERAHAN TNI DAN POLRI BANTUAN DUNIA BANTUAN MASYARAKAT III. PERMASALAHAN MENONJOL IV. SARAN