Jepang, 14 Oktober – 14 November 2008

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
3D BLOCKS UU RI No. 20/2003 Ps. 29 Ayat 1, menyebutkan tugas tenaga kependidikan melaksanakan: 1. Administrasi Pengelolaan Pengembangan Pengawasan Pelayanan.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
HASIL STUDY BANDING TTG KEPOLISIAN JEPANG DI PERFECTUR FUKUOKA
Comparative Study of Police System for Indonesian National Police Fukuoka, 13 Oktober- 7 November 2009.
Pedoman bagi petugas Polmas.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
1 Seminar Administrasi Kepolisian Indonesia 2009 Garis Besar Kepolisian Prefektur Fukuoka 1.Letak Pref. Fukuoka 2.Populasi Pref. Fukuoka 3.Susunan organisasi.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Penyusunam Program BIDANG GARAP PROGRAM di SEKOLAH
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Menuju UU Cyber Republik Indonesia
DALAM RANGKA PAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN UNAS THN PELAJARAN 2015/2016
RENCANA PAM UJIAN NASIONAL 2012/2013 DI WILAYAH JAWA TIMUR
BY LESSON STUDY BY
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
SMK3 : Pengelolaan SDM dan Kepemimpinan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BAB III. Kebijakan Strategis
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
OPTIMALISASI KINERJA SATLANTAS POLRES METRO GUNA MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN IMAM BONJOL KOTA METRO METRO, JULI AKP PADIL A ROHIM,
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
Muhammad Dimyati Ketua Dewan Pengawas
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

Jepang, 14 Oktober – 14 November 2008 PAPARAN PELAKSANAAN TUGAS PELATIHAN Comparative Study of Police System for Indonesian National Police Jepang, 14 Oktober – 14 November 2008

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Tujuan : Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan studi banding terhadap Sistem Kepolisian Jepang Tujuan : Memberi masukan terhadap reformasi Polri Memberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja community policing (Polmas) supaya Polri mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Tempat Latihan Paparan Hasil Pelaksanaan di Polda WAKTU / TEMPAT TANGGAL 6 – 10 OKTOBER 2008, JAKARTA TANGGAL 14 OKTOBER – 14 NOVEMBER 2008, JEPANG PESERTA 24 ORANG PERWIRA POLRI Tempat Latihan Studi banding dilaksanakan di dalam ruangan ( saat menerima Teori ) dan di luar ruangan ( saat menerima materi berupa Praktek kegiatan Paparan Hasil Pelaksanaan di Polda Dilaksanakan di depan Kepala Akpolnas, Kepala CICP, Perwakilan dari PPH (Polda) dan Staf Akpolnas tanggal 12 November 2008 PPH HOKKAIDO OLEH : KOMPOL AGUS SETYOKO, SIK PPH IBARAKI OLEH : KOMPOL YULMAR TRI HIMAWAN, SIK, MSI PPH AICHI OLEH : KOMPOL DANIEL W. MUCHARAM,SIK

Profil Peserta PPH HOKKAIDO PPH IBARAKI PPH AICHI KOMPOL AGUS SETIYOKO, SIK KOMPOL WINGTER FAUZI KURA,SH AKP NI LUH KOMPIANG SRINADI, SIK AKP ALFARIS PATTIWAEL, SIK AKP ASEP IRPAN ROSADI, SIK AKP ARY FADLI, SIK AKP ANDY DADI NURCAHYO, SIK AKP AGUNG NOVRIANTO MASLOMAN, SIK AKP DODDY FERDINAND SANJAYA, SIK Profil Peserta PPH IBARAKI KOMPOL ASEP ADI SAPUTRA, SIK, MH KOMPOL YULMAR TRI HIMAWAN, SIK, MSI KOMPOL RONALD REFLIE RUMONDOR, SIK, MSI AKP NURUL AZIZAH, SIK AKP ROKHMAD HARI PURNOMO,SIK AKP SHINTO SILITONGA,SIK PPH AICHI KOMPOL DANIEL W. MUCHARAM, SIK KOMPOL RONNY LUMBAN GAOL, SIK AKP RAHMAT BUDI HANDOKO, SIK, SH AKP FITRIA MEGA, MPSi (Psikolog) AKP LA ODE PROYEK,SH AKP GANDA MULIA H. SARAGIH, SIK AKP RICKY PURNAMA KERTAPATI, SIK AKP RENNY PUSPITA, SH, AKP SOEGIJOTO, SSi

KEPOLISIAN JEPANG GAMBARAN UMUM A. STRUKTUR ORGANISASI B. KEPANGKATAN 2. COMMUNITY POLICING PADA SISTEM KEPOLISIAN JEPANG STRUKTUR ORGANISASI COMMUNITY POLICE (DARI NPA-PPH-PS-KOBAN-CHUZASHO) REFORMASI JEPANG (SETELAH PD II DAN PROPOSAL DARURAT) KEBIJAKAN INTERNAL KEPOLISIAN JEPANG LEGAL CULTURE

BADAN KEPOLISIAN JEPANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPOLISIAN JEPANG Commisioner General Wakil Comm. Gen Sekretariat Comm.Gen Direktorat Comm. Safety Direktorat Invest. Krim Direktorat Lantas Direktorat Pam Direktorat InfoKom Organisasi Terkait Markas Kepolisian Wilayah Penasehat Senior Penasehat Evaluasi Kebijakan Penasehat (4) Penasehat Teknis Penasehat (5) Penasehat Inspeksi Kepolisian Divisi Umum Divisi Personalia Divisi Keuangan Divisi Upah & Kesejahteraan Divisi Hubungan Internasional Asisten Eksekutif Untuk KKU Nasional Divisi - Divisi Perenc Community Safety Community Police Remaja Perlindungan Konsumen & Lingk hidup Cyber Crime Divisi Perencanaan Investigasi Divisi Investigasi I Divisi Investigasi II Direktur Invest.Krim Subdit Penanggulangan Kejht Terorganisir Divisi Perencanaan Analisa Strategi Divisi Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Divisi Penanggulangan Narkoba & Senjata Api Direktur Operasi Investigasi Lintas Nasional Direktur Pencegahan Pencucian Uang (JAFIC) Perencanaan Lalu Lintas Penguatan Lalu Lintas Pengawasan & Pengaturan Lalu Lintas Surat Izin Mengemudi Divisi Perencaan Pengamanan Divisi Keamanan Publik Divisi Pengamanan Subdit Urusan Luar Negeri & Intelejensi Divisi Urusan Luar Negeri Divisi PerlawananTeroris me International Perencaan Infokomunikasi Sistem Informasi Fasilitas Komunikasi Teknologi Penanggulangan High Tech Crime

Struktur Organisasi Polisi prefektur

Struktur Organisasi kantor kepolisian Kepolisian Prefektur Kantor Kepolisian Bag Adm Bag Community Police Patroli Masy Invest Kriminal Bag Lantas Sekuriti Masy Sekolah Polisi Prefektur Koban/chuzasho

Kepangkatan Kepolisian Jepang

STRUKTUR FUNGSI COMMUNITY POLICE PADA SISTEM KEPOLISIAN JEPANG NPA PPH PS SEKSI COMMUNITY POLICE DIV COMMUNITY SAFETY BAG COMMUNITY POLICE KANIT KOBAN/CHUZAISHO

Metode PELATIHAN STUDI BANDING : ALUR PIKIR PERMASALAHAN Metode PELATIHAN STUDI BANDING : Pengamatan Wawancara Pelajari dokumen DISKUSI HASIL TEMUAN sdm anggaran METode saRpras ANALISA sdm anggaran METode saRpras SARAN APLIKATIF

PERMASALAHAN BANYAK PETUGAS YANG MENGELUH / MERASA JENUH. 1. SDM : BANYAK PETUGAS YANG MENGELUH / MERASA JENUH. KEINGINAN UNTUK PINDAH KE FUNGSI LAIN. KETIDAKPAHAMAN PETUGAS SEBAGAI PENGEMBAN POLMAS. JUMLAH PETUGAS YANG TIDAK MEMADAI. 2. ANGGARAN : KETERBATASAN ANGGARAN 3. METODE : TIDAK BERBASIS KEPADA KEBUTUHAN MASYARAKAT. METODE YANG SUDAH ADA BELUM DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL. 4. SAPRAS : HARWAT MATERIL.

TEMUAN

sdm TEMUAN HASIL STUDI BANDING d. Pola Pembinaan Kemampuan A. Pola rekrutmen Kampanye saat perekrutan disampaikan akan ditempatkan sebagai petugas CP. Prioritas merekrut pers dengan kepribadian terbuka, aktif, mudah bergaul dan komunikatif. b. Pola Pendidikan Pembentukan Pemberian pelajaran Polmas min 35 % bagi siswa Diktuk SPN. Pola pengasuhan yg tunjang puan/trampil berkomunikasi Hanjar teknik ident yang berkualitas dan bersertifikasi c. Pola Penempatan dan sistem mutasi lulus Diktuk ditgskan sbg petugas Polmas. petugas Polmas bermasa dinas min 2 tahun. MENJAGA KONSISTENSI JUMLAH PETUGAS Polmas sebanyak 35% sehingga tetap terpenuhi d. Pola Pembinaan Kemampuan Sistem Mentor Pelatihan berkala ttg puan teknis kepolisian Pelatihan penanganan thd kontijensi. E Sistem Penghargaan dan sanksi Pemberian penghargaan oleh pimpinan Sanksi bagi petugas yang melanggar akan diberikan teguran dan petunjuk utk memperbaiki

ANGGARAN TEMUAN HASIL STUDI BANDING Anggaran operasional dan pembinaan kepolisian bersumber dari NPA dan prefectur. Operasional kepolisian dilaksanakan berdasarkan anggaran yang disediakan

MetODE TEMUAN HASIL STUDI BANDING a. Pelayanan polisi bersifat Akomodatif dan aspiratif berdasarkan kebutuhan masyarakat. b) Berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan (HARUS DILAKSANAKAN) c) FKPM dibentuk oleh polisi berdasarkan asas kesukarelaan. d) Asosiasi pencegahan kejahatan terbentuk dari masyarakat itu sendiri (dg dukungan dari Pemda) e) Metode Shokumu shitsumon / shokushitsu / menghentikan dan menanyai orang yang dicurigai. f) Setiap fungsi melaksanakan kampanye pencegahan kejahatan.

SARPRAS TEMUAN HASIL STUDI BANDING a. Penyediaan Kaporlap , fasilitas gedung dan Ranmor disiapkan oleh NPA (Mabes) dan didukung oleh Prefektur (Pemda) b. Harwat : Penyimpanan dan perawatan perlengkapan perorangan (larangan khusus bagi petugas untuk membawa perlengkapan dinas ke rumah) kecuali kartu identitas. Supervisi dilakukan oleh setiap level pimpinan secara berkesinambungan. Cek barang inventaris tiap petugas saat serah terima tugas.

ANALISA

ANALISA SDM : ADANYA KEBIJAKAN PIMPINAN UNTUK MENEMPATKAN SEMUA ANGGOTA LULUSAN DIKTUK MASUK KE FUNGSI CP. CALON ANGGOTA POLISI JEPANG SEBELUMNYA TELAH MENGERTI BAHWA SETELAH DIKTUK AKAN DITEMPATKAN DI FUNGSI CP. SELAMA MENJALANKAN PROSES DIKTUK, POLA PENGAJARAN DAN PENGASUHAN DITITIK BERATKAN UNTUK MENYIAPKAN TENAGA SIAP PAKAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN CP.

ANALISA ANGGARAN : ADANYA KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM CP (BIAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN, BIAYA UMUM UNTUK AKTIVITAS INVESTIGASI KRIMINAL, BIAYA FASILITAS POLISI; KANTOR KOBAN,CHUZAISHO) SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA DIIMBANGI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH.

ANALISA MetodE : SEGALA SESUATU YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN BERBASIS KEPADA DUA PENDEKATAN : 1. TUGAS KEPOLISIAN (POLICE APPROACH) 2. KEBUTUHAN MASYARAKAT (SOCIETY APPROACH) PELAKSANAAN KEGIATAN BERDASARKAN METODE YANG TELAH DITETAPKAN DIIMBANGI DENGAN WASDAL YANG KETAT.

ANALISA SARPRAS : PEMENUHAN KEBUTUHAN MATERIAL BERSUMBER DARI NPA (MABES) DAN DIDUKUNG OLEH PREFEKTUR (PEMERINTAH DAERAH). SISTEM HARWAT TELAH TERLAKSANA SECARA PROFESIONAL

SARAN APLIKATIF

Saran Aplikatif (Bidang : SDM) MENEMPATKAN PERSONEL POLISI BARU HASIL REKRUTMEN (DIKTUK) KE FUNGSI POLMAS. PEMENUHAN TARGET PERSONEL YANG BERTUGAS DI FUNGSI POLMAS DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN IDEAL

Saran Aplikatif (Bidang : Anggaran) MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH TENTANG PENTINGNYA PROGRAM POLMAS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEHINGGA MENDAPATKAN DUKUNGAN ANGGARAN PADA PELAKSANAANNYA.

Saran Aplikatif (Bidang : Metode) DALAM KEGIATAN POLMAS HARUS MELIBATKAN STAKE HOLDERS. METODE YG TELAH ADA HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN BERSAMAAN DENGAN PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT. MEMBENTUK STRUKTUR ORGANISASI (BARU) BIDANG POLMAS DARI TINGKAT MABES SAMPAI DENGAN POLPOS. MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN.

Saran Aplikatif (Bidang : Sarpras) PERENCANAAN PADA TINGKAT MABES HARUS DAPAT MENGAKOMODIR SEGALA KEBUTUHAN SARPRAS DALAM RANGKA KEGIATAN POLMAS. MENYARANKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH SECARA LANGSUNG TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN SARPRAS UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN POLMAS. SISTEM HARWAT HARUS DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL.

SELESAI