Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANGAN UNDANG-UNDANG Jakarta, Rabu 26 September 2012
Advertisements

Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Sistem Bisnis Terintegrasi (Integrated Business System)
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
SAP 3 EVALUASI PROYEK DESAIN STUDI KELAYAKAN DAN MEMPEROLEH GAGASAN
Kerangka Strategis Mendikbud
TECHNOPRENEURSHIP (EM604) Session 8 FEASIBILITY STUDY AND BUSINESS PROPOSAL Dr. Winarno.
Perencanaan dan Kendali Manajemen
KEMENTERIAN KEUANGAN.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan SUMBER DANA BISNIS PERIKANAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
HASIL SIDANG KOMISI VII
PMK 136/PMK.05/2016 Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
PADA SIDANG KETIGA KKIP
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KEPADA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
KEBIJAKAN FISKAL.
BAB 7 PENYUSUNAN ANGGARAN.
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
ANGGARAN KAS.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
Analisis strategik dan manajemen biaya strategik
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
RPKPS PEREKONOMIAN INDONESIA
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran: Laba, Penjualan, Harga Pokok dan Biaya
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan bisnis
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
BUSINESS PLAN OUTLINE (Sumber: Pramudiana et al., 2016) Cover Page
KEWIRAUSAHAAN (Perencanaan usaha)
EKSPOR IMPOR.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
A P B N.
The Gateway to entire Business
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Transcript presentasi:

Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP (Executive Summary) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara disampaikan dalam Sidang Ketiga KKIP Jakarta, 27 Juni 2011

Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP Tanggapan Menteri Negara BUMN R & D serta alih teknologi Diperlukan Peraturan Presiden tentang offset/partisipasi industri strategis dalam setiap pengadaan alutsista/almatsus dari LN yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah harus memberikan stimulus dan insentif Fiskal bagi riset dan pengembangan produk/ teknologi serta pengembangan SDM yang mendukung kemandirian industri strategis dalam negeri. Harus ada penetapan fokus pengembangan teknologi secara nasional dan koordinasi serta integrasi program di bidang riset dan penguasaan teknologi sehingga tercipta efisiensi nasional. Penataan Struktur Industri Pertahanan Harus ada lead integrator dalam produksi alutsista yang ditunjuk oleh KKIP beserta industri pendukungnya. Perencanaan kebutuhan alutsista oleh user yang melibatkan BUMNIP serta adanya kesinambungan dan kepastian anggaran untuk produk alutsista BUMNIP. Diperlukan adanya kepastian dan perlindungan terhadap pasar produk alutsista yang diproduksi BUMNIP untuk mendukung kelangsungan usaha BUMNIP.

Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP Tanggapan Menteri Negara BUMN Penyehatan Cash Flow dan Neraca BUMNIP Diperlukan Adanya tambahan Penanaman Modal Negara untuk perbaikan struktur keuangan dan investasi perbaikan fasilitas produksi. Perlunya insentif investasi barang modal untuk barang khusus alutsista Diperlukan pemberian uang muka yang lebih besar dan tidak birokratis guna memperlancar modal kerja & cash flow BUMNIP. Pengenaan bunga yang lebih rendah untuk proyek alutsista (bunga khusus) sehingga marjin laba dan tingkat pengembalian investasi optimal. Pembayaran agar disesuaikan dengan progress atas penyelesaian produk alutsista dan tidak bertele-tele sehingga tidak mengganggu cash flow perusahaan. Adanya kepastian anggaran untuk produk alutsista BUMNIP. Penataan Organisasi BUMNIP Diperlukan adanya mapping posisi daya saing produk alutsista maupun bisnis lainnya. Perlunya konsolidasi dan sinergi antar BUMN Industri Strategis, terutama dalam bidang produksi, teknologi dan pengembangan SDM. Perlunya dilakukan restrukturisasi manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan. Peningkatan Kemampuan SDM BUMNIP Kerjasama dengan perguruan tinggi, Diknas, Ristek dan pihak LN dalam rangka pengembangan kemampuan SDM BUMNIP. Perlunya kebijakan tax deductable untuk investasi pengembangan SDM

SELESAI & TERIMA KASIH Kementerian Badan Usaha Milik Negara Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 http://www.bumn.go.id