DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
Advertisements

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
PENULISAN PROPOSAL Pemberdayaan UPKu TAHUN 2010.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Review & Implementasi Audit Kinerja
Website Dindik
Sektor Sosial Menu Utama.
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Menyusun rencana, program, dan anggaran Kopertis
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERSYARATAN USULAN KARPEG
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
SELAMAT DATANG PESERTA
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
APA KABAR PLPBK ??.
Kelengkapan Usulan Jabatan akademik
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN HAJI
SUBAG UMUM No URAIAN TAHUN 2014 KETERANGAN TARGET REALISASI 1
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Presented by: Cempaka Paramita,
NO PRODUK LAYANAN PERSYARATAN WAKTU
SOSIALISASI JUKNIS BOS EDISI PERUBAHAN
PENJELASAN ADMINISTRASI
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2019
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
1. Formulir Permohonan 2. Persetujuan Suami/Istri 3. Keterangan Jaminan 4. Surat Kuasa Agunan 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Kuasa Menjual Agunan.
KONSEP PENDIRIAN KELOMPOK KERJA PENGHULU TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT Yang bertanda tangan di bawah ini : 1…………………………………………Penghulu…………………… Kecamatan…………………
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010 SOP PELAYANAN PADA SEKSI BIMAS ISLAM KANKEMENAG KABUPATEN ROKAN HULU

URUSAN KEPENGHULUAN DAN PEMBERDAYAAN KUA NO JENIS PELAYANAN PERSYARATAN WAKTU BIAYA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6   URUSAN KEPENGHULUAN DAN PEMBERDAYAAN KUA PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL KEPENGHULUAN 1. Laporan Kegiatan Kepenghuluan 1 Hari Kerja RP.0 2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) PENDISTRIBUSIAN ADM NR 1. Permohonan ADM NR 20 Menit 2. Realisasi Penggunaan ADM NR PENCAIRAN OPERASIONAL KUA 1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) 30 Menit 2. Kwitansi 3. Faktur PENCAIRAN PNBP NR 1. Surat Perintah Tugas (SPT) 2. Laporan Perjalanan Dinas 3. Foto Copy Bukti Setoran 4. Foto Copy Rekening yang telah divalidasi oleh bank PELAYANAN KONSULTASI KELUARGA SAKINAH 1. Buku Nikah 60 Menit SURAT KETERANGAN NIKAH (SKN) 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy KK 3. Foto Copy Surat Nikah (Dengan menunjukkan aslinya )

URUSAN PENERANGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM   URUSAN KEMASJIDAN 7 REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH 1. Proposal Pendirian 1 Hari Kerja RP.0 2. Rekomendasi Camat 8 REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN DANA 1. Proposal Permohonan 20 Menit 2. Rekomendasi Camat/KUA 3. foto Copy KTP Ketua dan Bendahara 9 PENCAIRAN BANTUAN HOHOR IMAM MASJID 1. Surat Permohonan 30 Menit 2. Foto Copy KTP, KK, Surat Keterangan Domisili 3. RAB 4. Rekomendasi dari KUA 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai 6000 URUSAN PENERANGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM 10 PENCAIRA BANTUAN HONOR PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS 1. Permohonan Menjadi Anggota Penyuluh Agam Islam Non PNS 2. Surat Keterangan dari Pimpinan Objek Penyuluhan 3. Surat pernyataan tidak memaksa untuk diangkat menjadi Penyuluh Agama islam Non PNS 4. Surat Pernyataan bersedia membuat Laporan Kegiatan Penyuluhan 5. Surat pernyataan Non PNS bermaterai 6000 11 PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL 1. Laporan Kegiatan Penyuluhan 2. Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK)