TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) WORKSHOP TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT) TAHUN 2015 Desa Kawengan, 24 November 2016

GAMBARAN UMUM Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016 Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016

KEMISKINAN ???? Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016 Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016

DATA KEMISKINAN DATA KEMISKINAN MAKRO MIKRO DATA TINGKAT KEMISKINAN HASIL SURVEY BPS DATA TINGKAT KESEJAHTERAAN PENGELOMPOKAN 40% TERENDAH HASIL SENSUS PENDUDUK DATA PBDT TAHUN 2015 Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016 Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kawengan, 24 November 2016

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN 2010 2011 2012 16,27 2013 2014 16,24 15,11 14,64 13,66 TINGKAT KEMISKINAN MENGALAMI PENURUNAN DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 AKAN TETAPI MENGALAMI PERLAMBATANN JUMLAH PENDUDUK MIKIN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 SEBANYAK 120.468 JIWA

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA DI JAWA TENGAH (SEPT 2014) KABUPATEN BLORA BERADA DI PERINGKAT 21 DARI 35 KAB/KOTA SE- JAWA TENGAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN MASIH DI ATAS PROPINSI DAN NASIONAL

KEMISKINAN MIKRO (BASIS DATA TERPADU 2015)

JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA SASARAN (KRTS) DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN (ARTS) 226.360 ARTS 111679 KRTS 3.976 25.547 JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DIBAWAH 40% SEBANYAK 338.309 JIWA DENGAN PERINCIAN : 116.679 KEPALA RUMAH TANGGA SASARAN (KRTS) 226.360 ANGGOTA RUMAH TANGGA SASARAN 44.593 37.563

LAPANGAN USAHA KEPALA RUMAH TANGGA SASARAN (USIA 15 TAHUN >) TIDAK BEKERJA 18.577 KRTS (16,65%) 2. PERTANIAN PADI DAN PALAWIJA 49.043 KRTS (43,95%) 3. PETERNAKAN 12.846 KRTS (11,51%) 4. BANGUNAN/KONSTRUKSI 11.411 ORANG (10,23%) 5. SEKTOR LAINNYA

KEPEMILIKAN IJAZAH TERTINGGI KRTS DARI GANBAR DISAMPING DAPAT DISIMPULKAN BAHWA MASIH TERDAPAT 23.586 KRTS YANG TIDAK PUNYA IJAZAH 51.491 HANYA LULUSAN SD 10.608 MEMPUNYAI IJAZAH SMP

PENYANDANG DISABILITAS

2958 ANAK 8936 ANAK 898 ANAK PARTISIPASI SEKOLAH (ANAK PUTUS SEKOLAH) USIA 7 S/D 12 TAHUN 898 ANAK 13 S/D 15 TAHUN 2958 ANAK 16 S/D 18 TAHUN 8936 ANAK UUD 1945 MENGAMANATKAN Pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

KEPEMILIKAN INFRASTRUKTUR DASAR JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA RTLH TIDAK BERLISTRIK BERLISTRIK TANPA METERAN TIDAK BERJAMBAN 91656 230 19569 17497

KEIKUTSERTAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

KEIKUTSERTAAN PSKS 56.585 KRTS 55.010 KRTS KEIKUTSERTAAN PIP

KEIKUTSERTAAN JKN/PIS KEIKUTSERTAAN RASKIN 68.285 KRTS 43.310 KRTS 8.976 KRTS 102.619 KRTS

KEIKUTSERTAAN PKH 1 BANJAREJO 701 9800 10501 2 BOGOREJO 234 3478 3712 NO KECAMATAN KEIKUTSERTAAN JUMLAH YA TIDAK 1 BANJAREJO 701 9800 10501 2 BOGOREJO 234 3478 3712 3 CEPU 266 6270 6536 4 JAPAH 210 4561 4771 5 JATI 170 5718 5888 6 JEPON 407 4453 4860 7 JIKEN 151 3543 3694 8 KEDUNGTUBAN 385 7968 8353 9 KOTA BLORA 192 7416 7608 10 KRADENAN 464 8022 8486 11 KUNDURAN 454 7730 8184 12 NGAWEN 6829 7293 13 RANDUBLATUNG 494 11022 11516 14 SAMBONG 221 3137 3358 15 TODANAN 290 10455 10745 16 TUNJUNGAN 446 5644 6090 KAB. BLORA 5549 106046 111595

TINDAK LANJUT.........??????? PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KABUPATEN

PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK WARGA MISKIN, WARGA DISABILITAS, PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK MARGINAL SESUAI DENGAN DATA BDT TAHUN 2015 MELAKUKAN VALIDASI DATA BDT 2015 AGAR PENERIMA MANFAAT LEBIH TEPAT SASARAN MEMASUKKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG ADA KE DALAM RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

Penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten Blora PEMERINTAH KABUPATEN Penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten Blora Pemantapan kapasitas Tim Tekhnis TKPK Kabupaten Blora dalam analisis dan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data Perlunya sinergitas dan kesepahaman antar pemangku kepentingan terkait penanggulangan kemiskinan berbasis data Melakukan validasi data BDT tahun 2015 agar program/kegiatan kepada masyarakat tepat sasaran Penajaman program/kegiatan untuk Desa Prioritas di Kabupaten Blora 20

Lanjutan ... Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang diselaraskan dengan RPJMD dan Data BDT 2015 21