BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
UJI KOMPETENSI GURU (UKG)
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
11. PERUSAHAAN PERTANIAN.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM ProDEP TAHUN 2015 PPPTK TK DAN PLB BANDUNG Jl. dr. Cipto No.9 Bandung, Website:
Pendekatan Pembangunan Wilayah
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
KEGIATAN SEKTOR KEHUTANAN DLM RANGKA PENGURANGAN EMISI KARBON PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, MARET 2012.
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
DATA REGIONAL KALIMANTAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
Universitas Negeri Semarang
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Banama tingang makmur Business Plan.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Membimbing dan melatih petani korban kerusuhan Sambas
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PELUANG INVESTASI KOTA SINGKAWANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Latihan Penyusunan RPJMD
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PLTU KETAPANG (ex TIMIKA)
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKM BERBASIS AGRIBINSIS
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
NOSATWIL JUMLAH TINDAK PIDANA KE T LSLSLSLSLSLSLSLSLS 1DIREKTORAT POLRES.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PROFIL EKONOMI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) 2018.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Tujuan Pembangunan Zona Integritas
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DI BIDANG EKONOMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENDORONG INVESTASI UNTUK PENGELOLAAN SERTA PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG LESTARI. MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU SEHINGGA PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN SEHINGGA TERCIPTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DI BIDANG EKONOMI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PERTANIAN KOPERASI DAN UMKM PETERNAKAN PERDAGANGAN PERKEBUNAN KEHUTANAN PERINDUSTRIAN TAMBEN PARIWISATA / EKONOMI KREATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN DAFTAR DESK/KELOMPOK PEMBAHASAN DI BIDANG PERENCANAAN EKONOMI NO DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN SKPD PROVINSI 1 DESK 9 / PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN DAFTAR DESK/KELOMPOK PEMBAHASAN DI BIDANG PERENCANAAN EKONOMI NO DESK/ KELOMPOK PEMBAHASAN SKPD PROVINSI 2 DESK 10 / PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, INVESTASI DAN ASET BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3 DESK 11 / PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN UKM 4 DESK 12 / KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERKEBUNAN

HASIL PEMBAHASAN DESK 9 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK 3 - 2 KOTA SINGKAWANG 49 47 SAMBAS 32 28 4 KETAPANG 27 24 5 MEMPAWAH 26 21 6 KUBU RAYA 8 17 7 KAYONG UTARA SANGGAU 18 9 LANDAK 50 48 10 SINTANG 16 15 11 MELAWI 12 BENGKAYANG 31 25 13 SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 10 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 7 3 SAMBAS 12 10 4 KETAPANG 5 MEMPAWAH 6 KUBU RAYA KAYONG UTARA 8 SANGGAU 9 LANDAK SINTANG 11 MELAWI BENGKAYANG 13 SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 11 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TOLAK 1 DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 10 8 3 SAMBAS 17 16 4 KETAPANG 5 MEMPAWAH 11 6 KUBU RAYA 7 KAYONG UTARA SANGGAU 9 LANDAK SINTANG MELAWI 12 BENGKAYANG 13 SEKADAU 14 KAPUAS HULU

HASIL PEMBAHASAN DESK 12 NO KAB/ KOTA TOTAL USULAN DI TERIMA DI TOLAK DITANGGUHKAN 1 KOTA PONTIANAK - 2 KOTA SINGKAWANG 3 SAMBAS 20 17 4 KETAPANG 7 2* 5 MEMPAWAH 12 9 6 KUBU RAYA 1* KAYONG UTARA 8 SANGGAU 32 30 LANDAK 10 SINTANG 11 MELAWI BENGKAYANG 13 SEKADAU 3* 14 KAPUAS HULU * Kegiatan sudah terdapat pada renja SKPD Propinsi

PENJELASAN : ALASAN DITOLAK : TIDAK ADA USULAN DARI SKPD KAB/ KOTA USULAN TIDAK TERDAPAT PADA RENJA SKPD PROVINSI USULAN SUDAH DIUSULKAN MELALUI E-MUSRENBANG ALASAN DITANGGUHKAN : USULAN SUDAH TERAKOMODIR OLEH SKPD PROVINSI DALAM USULAN DANA TAMBAHAN. KEGIATAN YANG DIUSULKAN SUDAH TERTAMPUNG PADA RENJA DI SKPD, NAMUN BELUM DAPAT DITENTUKAN LOKASI PELAKSANAAN

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN PADA PEMBAHASAN DESK MASIH ADA SKPD KAB/KOTA TIDAK BISA MELAKUKAN INPUT DATA SIMDALRENBANG ( KENDALA INTERNET). TERJADI KESALAHAN INPUT DATA, DATA YANG DI INPUT DALAM FORMAT SKPD (SKPD KOPERASI & UMKM MASUK KE SKPD LAIN). PROGRAM YANG ADA DI SIMDALRENBANG TIDAK SAMA DENGAN PROGRAM YANG ADA DI SKPD PROVINSI PROGRAM / KEGIATAN YANG DI INPUT SUDAH DI USULKAN MELALUI E-MUSRENBANG TETAPI DI USULKAN KEMBALI KE DALAM SIMDALRENBANG. KEGIATAN YANG DIUSULKAN TIDAK TERDAPAT PADA RENJA SKPD PROVINSI. BEBERAPA USULAN MASUK PADA USULAN DANA TAMBAHAN SKPD PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH