Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free Monitoring di

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Advertisements

GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MENTERI KESEHATAN KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh Selamat pagi.
PERIKLANAN INTERNASIONAL
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
DAMPAK TAPS TERHADAP ANAK-ANAK SAMPAI DENGAN USIA10 TAHUN.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEROKOK PASIF DISAMPAIKAN OLEH : QUIT TOBACCO INDONESIA FAKULTAS KEDOKTERAN UGM.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
3rd ICTOH Mustakim Kesehatan Masyarakat, FKK UMJ
PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK & INISIASI KAWASAN DILARANG MEROKOK
BAHAYA ROKOK Oleh : Muchsin Maulana, S.KM., M.PH
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI SMP MUHAMMADIYAH 17 CIPUTAT Fajri Azhari Univesitas.
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
Regulasi KTR: Antara Kebutuhan dan Implementasinya di DIY
Direktorat Kompensasi ASN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
LOGICAL FRAMEWORK APPROACH IN EVALUATION SMOKE FREE AREA IMPLEMENTATION UNIVERSITAS INDONESIA ON 2015 Zahrina Center forHealth Economics and Policy Studies.
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
MonEv KTR Dianita Sugiyo, MHID Awang Darumurti, M.Si Tanto Lailam, LLM
KOREAN FOOD RESTAURANT Mr. Jun Pyo
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Correspondence author:
Hubungan Etis Konsumen dan Perusahaan
Septa, Yogi, Devi, Ta’aruffi
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
HIDUP SEHAT TANPA ROKOK kondisi di Belanda dan Indonesia
Nunik Kusumawardani; Rofingatul M, Prisca Arfines
Oleh : Rusman Efendi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
IMPLEMENTASI Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR-KTM
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KTR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016
PHBS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM(TTU)
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
PENGADUAN PELANGGARAN KAWASAN DILARANG MEROKOK
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS ATAS TERHADAP BAHAYA MEROKOK DALAM PEMBELAJARAN PENJAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI BANTARSARI 08 KABUPATEN CILACAP Oleh: Asep.
Kementerian Kesehatan RI
IMPLEMENTASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI SEKOLAH PUSAT PROMOSI KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Tim Promosi Kesehatan.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KESEHATAN
SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC
Program Penyehatan Makanan
KOREAN FOOD RESTAURANT Mr. Jun Pyo
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
1 Puntung Rokok = Seribu Rupiah
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
Disusun Oleh: Fredericus Adrian S.P Dodi Firmansyah Muhammad Ilham R Muhammad Ardhan H
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Oleh Ida Fitri.
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
Studi Rokok Ilegal di Indonesia
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free Monitoring di Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free Monitoring di Bali: Serial Survey) Bali Tobacco Control Initiative Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK UNUD

Latar Belakang (1) Riskesdas: Terjadi peningkatan prevalensi merokok umur>15 tahun Kecendrungan usia mulai merokok semakin muda Peningkatan tertinggi prevalensi merokok pd remaja 15 – 19th GATS 2011 51.3% orang yang tidak merokok terpajan Arol di tempat kerja 85.4% orang yang tidak merokok terpajan Arol di restoran GYTS 2009 78.1% siswa terpajan Arol di tempat-tempat umum

Latar Belakang (2) 85,4% merokok di dlm rumah, rerata konsumsi 12 bt/hr. > 97 juta orang Indonesia yang tidak merokok terpajan asap rokok Perda Provinsi Bali no.10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Perda KTR sangat penting dalam mencegah pajanan Arol, menjamin udara sehat tanpa asap rokok dan menurunkan prevalensi merokok dalam jangka panjang Untuk itu penting dilakukan evaluasi terhadap implementasi Perda KTR

Berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Perda KTR Pembentukan dan pertemuan team Pertemuan stakeholder, Pembuatan buku pedoman implementasi Perda KTR Pelatihan pengelola Inspeksi mendadak secara rutin oleah team yang kemudian diberitakan melalui media cetak maupun elektronik.

Konsep Perda KTR Mendidik masyarakat tentang bahaya rokok Melindungi hak asasi manusia untuk menghirup udara bersih dan sehat tanpa asap rokok Mengatur tempat atau kawasan tanpa rokok bukan melarang orang merokok Membuat kawasan tanpa rokok bukan membuat tempat khusus merokok

Tujuan Serial Survey Untuk menilai trend kepatuhan terhadap Perda KTR Untuk menilai kepatuhan berdasarkan kabupaten/kota Untuk menilai kepatuhan berdasarkan kawasan Untuk menilai faktor yang memengaruhi kepatuhan

Metode Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional deskriptif Di Provinsi Bali pd Juli-Agustus 2013, sd Maret-April 2016 Pada 7 kawasan yang diatur dalam Perda KTR Sampel dipilih secara acak proporsional. Jumlah sampel 1100 kawasan per survei Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik.

7 kawasan yang diatur dalam Perda KTR, meliputi: Fasilitas kesehatan Fasilitas pendidikan Tempat bermain anak Tempat ibadah Tempat kerja Angkutan umum Tempat-tempat umum

Kriteria Kepatuhan Terhadap Perda KTR Disebut patuh jika memenuhi semua kriteria berikut: Terpasang tanda KTR Tidak terdapat tempat khusus merokok di dalam gedung Tidak ada orang merokok di dalam gedung Tidak ditemukan puntung rokok di dalam gedung Tidak menyediakan asbak di dalam gedung Tidak tercium bau asap rokok di dalam gedung Tidak terdapat iklan rokok Tidak terdapat produksi dan jual beli rokok

Hasil Serial Survey

Simpulan Kepatuhan Terhadap Perda KTR talah mengalami peningkatan dalam 5 tahun implementasi walaupun belum mencapai target 80%. Kepatuhan yang rendah terutama pada terminal bus, pelabuhan, tempat hiburan, pasar tradisional, hotel dan restoran Upaya peningkatan kepatuhan dengan pemasangan tanda belum 100%. Pelanggaran terutama menyediakan asbak, ditemukanya puntung rokok dan orang merokok di dalam gedung. Faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi: penyebaran informasi, pengetahuan dan dukungan pengelola terhadap KTR dan penerapan internal monitorng

Rekomendasi Peningkatan cakupan tanda sampai 100% karena sebagai media sosialisasi, pemberi peringatan pertama dan dasar menyampaikan teguran Optimalisasi team TC di Kabupaten /Kota dalam penyebaran informasi dan supervisi KTR pada tiap kawasan di daerahnya. Meningkatkan pengetahuan dan dukungan pengelola melalui diseminasi dan supervisi secara berkelanjutan Bimbingan teknis implementasi Perda KTR untuk mendukung pengelola dalam menerapkan KTR di kawasannya. Penegakan Perda melalui Sidak secara rutin ke temapt tempat yang kepatuhannya masih rendah.

Terima Kasih www.balitc.org