Struktur Organisasi: Dari Perencanaan (RENSTRA) ke Pengorganisasian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA MASYARKAT
PENGANTAR REKTOR SOSIALISASI RENSTRA UNDIP
Struktur Organisasi *Studi Kasus: Restrukturisasi Dinkes
Chapter 5 Organization and Management By. Dwiyadi Suryawardana.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
一、 Scientific Management Father - 〈 Frederick Taylor, 〉 二、 Management Process * Father - 〈 Henri Fayol, 〉 三、 Bureaucratic Organizations.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SAP 1 : PENGENALAN MANAJEMEN
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
MANAJEMEN PENYIARAN TELEVISI Oleh HIDAYAT MUCHTAR.
02 MANAJEMEN PUSAT DATA Kerangka kerja manajemen (POLC, POAC);
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Indikator Performance Lembaga Non Profit
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Strategi dan Program 5 tahunan
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Memahami arti Kontrak Sesi 2
Penyusunan Visi dan Misi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan Visi dan Misi
Analisis SWOT & Isu-isu Pengembangan
Pengertian Manajemen.
PERAN STRATEGIS MSDM IKA RUHANA.
Indikator Performance Lembaga Non Profit
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ANALISIS SDM DI SEKTOR KESEHATAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
O R G A N I Z I N G. O R G A N I Z I N G Purpose of Organizing 1 Human Treatment of Employees Optimum use of resources Helps to attain organizational.
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Organisasi Birokrasi.
Mission Impossible: Pra-BToPH 1
SAP-1 ORGANIZATIONAL THEORY
Pertemuan 5 Perencanaan Strategis
PENGELOLAAN BISNIS By BRITAMA (Rita, Tri Maryati, Meika)
MODEL PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL Ns. Neng Eti Winahayu, SpKepJ
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
22 Maret 2010 MANAJEMEN HUMAS IV.
BPS KABUPATEN BULELENG
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FKKMK UGM
Pengertian Manajemen.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Workshop Peningkatan Akreditasi Institusi Bagi PTS LLDIKTI Wilayah I
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
1 Matakuliah: S0622 / Manajemen Konstruksi Tahun: 01 Februari 2006 Pengertian manajemen secara umum (fungsi dan tingkatannya) Pertemuan 01.
Akreditasi Institusi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Struktur Organisasi: Dari Perencanaan (RENSTRA) ke Pengorganisasian Dwi Handono Sulistyo

Pokok Bahasan Konsep dasar dan aplikasinya Teori Struktur Organisasi Lembaga Pemerintah: Struktur Apa? Lampiran

Konsep dasar dan aplikasinya Pokok Bahasan 1: Konsep dasar dan aplikasinya

Diskusi Pembuka Bagaimana cara menyusun “STRUKTUR ORGANISASI?” Apa dasar pemikirannya atau pertimbangannya?

POSISI “Pengorganisasian” P: PLANNING O: ORGANIZING A: ACTUATING C: CONTROLLING POSDICON POSDICORB

Kesimpulan Pengorganisasian atau Struktur Organisasi tergantung RENCANA Rencana berganti  Struktur Organisasi harus mengikuti

Konsep: Dari “Tugas”  “Seksi” FUNGSI BIDANG SEKSI TUGAS BIDANG SEKSI SEKSI BIDANG BIDANG SEKSI

Apa itu “Tugas” menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu (kepala daerah) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Urusan kewenangan: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014  Upaya Kesehatan; SDM Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan-Minuman; Pemberdayaan Masyarakat

Apa itu “Fungsi” Merupakan penjabaran dari “Tugas” Rincian dari urusan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 NB: Untuk daerah, ditambah kewenangan lain (teknis) yang diberikan Kemenkes

Permenkes No. 64/2014

Catatan: Perumusan Fungsi Memperhatikan 2 hal: Fungsi Eksternal ( pelayanan masyarakat): Urusan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Fungsi Internal ( kebutuhan internal organisasi): 5 M  supporting system

Review Alur Renstra Misi Misi Visi Misi Misi Misi Tujuan Kegiatan Sasaran Indikator Misi Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Misi Indikator Kegiatan Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Kegiatan Misi Sasaran Kegiatan Indikator Program Kegiatan Misi Sasaran Kegiatan Indikator

Diskusi Bagaimana mengaitkan 2 konsep tersebut? (Konsep Alur Renstra dengan Konsep Fungsi  Seksi)

Refleksi Apakah Struktur Organisasi Anda sudah sesuai dengan konsep tersebut?

Teori struktur organisasi Pokok Bahasan 2: Teori struktur organisasi

Organization Structure How task are to be allocated Who reports to whom, and The formal coordinating mechanism and interaction patterns that will be followed

Organizational Design Concerned with constructing and changing an organization’s structure to achieve the organizational goals  beginning with an end goal  how organizations can be designed to facilatate the attainment of the organization’s goals Struktur organisasi sebagai “kendaraan” atau “alat” mencapai tujuan

Konsep Mintzberg

Lembaga pemerintah: struktur apa? Pokok Bahasan 3: Lembaga pemerintah: struktur apa?

Max Weber: Bureaucracy Division of labor A clear authority hierarchy Formal selection procedures Detailed rules and regulations Impersonal relationships

Strategi Mengatasi “Kelemahan” Ada Koordinator yang “powerful” Level Pemerintah Pusat: Menteri Koordinator Level Kementerian: Sekjen Level Dinas Kesehatan: ?

Strategi Mengatasi “Kelemahan” (2) Kerjakan apa yang HARUS dikerjakan; bukan apa yang BISA atau INGIN dikerjakan Pegang Dasar Hukum “amanatnya” Dinas Kesehatan:  Lampiran UU No. 23/2014

Mission-driven organization

lampiran

Studi kasus: restrukturisasi dinas kesehatan

Struktur Dinas Kesehatan Dasar: UU No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah SK Menkes No. 267/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah  tidak mengacu kepada PP No. 38/2007

PP No. 38/2007  Struktur Di mana misi “regulator”? Litbang? Kerja sama luar negeri?

Diskusi “kekacauan” sebelumnya: struktur berbeda-beda? Struktur organisasi lebih untuk kepentingan pusat (Visi-Misi Depkes  struktur); Bagi daerah = Struktur dulu baru Visi & Misi

HP; 08156751227 E-mail: luqyboy2@yahoo.co.id Terima kasih