Rencana Kerja DPUPKP 2017 No

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
AKSI PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Pengukuran Realisasi Fisik Ditjen PSP Tahun 2016
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PERHITUNGAN KEKUMUHAN
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PERMUKIMAN.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
PLPBK Desa Karamat Mulya
BIRO TATA PEMERINTAHAN
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
GRAFIK KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG HARI.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI
Kementerian PPN/ Bappenas
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Rencana Kerja DPUPKP 2017 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target APBD (Rp) (1) (2) (3) (4) (5)   PROGRAM DAN KEGIATAN OPD 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Nilai AKIP 81 1.274.251.900 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung pemerintah kondisi baik 80% 11.458.619.312 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 150.000.000 4 Program perencanaan pembangunan daerah Keselarasan Program Renstra dengan Renja 2.629.000

  URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase saluran irigasi berfungsi baik 83% 45.625.630.000 6  Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (total sumur 7) Cakupan penyediaan air baku (sumur) 60.000.000 7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pemanfaatan sumber air/mata air 21 (mata air) 1.095.000.000 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase Penduduk berakses air bersih Cakupan Pengembangan IPAL Komunal 88% 10 16.594.250.000 9 Program Pengendalian Banjir Cakupan lokasi penanganan banjir 18 lokasi 11.258.880.000 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penanganan jalan kabupaten tertangani km 42.553.480.000 11 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Persentase drainase jalan kabupaten 0,04% 2.125.000.000

162.366.903.712 Jumlah PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 12   PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 12 Program Pengembangan Perumahan Persentase RTLH 7,40% 3.104.163.500 13 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase sarpras TPU 50% 1.125.000.000 14 Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan Persentase penanganan infrastruktur perdesaan 10,5% 25.940.000.000 Jumlah 162.366.903.712