Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi: III Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan

TIM KOMISI III TEMA TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Ketua Komisi : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Anggota Komisi : 158 Anggota Komisi yang Hadir : 125 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : 33 Tim Substansi : 35

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Guru Pembelajar. SUB-TEMA Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Guru Pembelajar. Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan. Sertifikasi Guru. Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI III

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait Subtema 1: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Guru Pembelajar No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pemberdayaan program PKB untuk meningkatkan kompetensi guru yang masih rendah Menyediakan Pelatih Menyediakan Modul Pelatihan Di KKG/MGMP Pemberian Blokgrant Memperkuat Peran Organisasi Profesi Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemerintah Pusat Pemda Guru Masarakat Pengawas Sekolah DUDI 2 Penguatan Regulasi PKB untuk meningkatkan kapasitas guru yang belum efektif Penyusunan Permendikbud Terkait Kewajiban Guru Untuk Mengalokasikan Uang Secara Mandiri Dalam Kegiatan PKB Perlu Adanya Dukungan Pergub Dan Perwalikota & Bupati Sesdirjen Untuk Alokasi Pada Anggaran Kementerian / Pemerintah Pusat Masyarakat/ Dewan Pendidikan 3 Anggaran pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/ kota untuk peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan belum memadai   Memperioritaskan Kegiatan PKB Pada APBN Dan APBD Membuat MOU Dengan Pihak Terkait Kegiatan PKB Guru Sosialisasi PKB Mandiri Kepada Para Guru Memberikan Alokasi Anggaran Pada KKG/MGMP DPR DPRD Masyarakat Guru Yang Bersangkutan

Subtema 2: Pemerataan Guru dan Tendik 1/3 No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Distribusi Kuantitas dan Kualitas GTK yang tidak merata Analisa terhadap pemetaan Guru per bidang studi dan per satuan pendidikan sesuai data Ditjen GTK Mengisi daerah yang kekurangan guru baik dengan menarik dari daerah yang kelebihan maupun rekruitmen baru dengan prioritas anggota masyarakat setempat. Membuat payung regulasi yang mengatur distribusi guru di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi Identifikasi pelatih GTK dan program pelatihan Memastikan regulasi khusus untuk daerah 3T dengan penempatan guru yang bersifat permanen. Penyiapan anggaran Sinergi pusat, kab, kota, propinsi Kerjasama dengan training Provider (seperti UT), PKB Mendorong organisasi guru berperan aktif dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Pusat: Kemdikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenristekdikt, Kemenag, BKN Pemda: Dinas, Sekda, BKD Auditor Yayasan

Subtema 2: Pemerataan Guru dan Tendik 2/3 No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 2 Sistem Rekrutmen GTK Penyusunan Regulasi pusat dan daerah yang melingkupi rekrutmen pns dan non pns Melakukan pemetaan pemetaan kebutuhan GTK pns dan non pns Penyiapan anggaran Rekrutmen Pelatihan untuk pembekalan Penempatan Pemantauan dan pembinaan Pusat: Kemdikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenristekdikt, Kemenag, BKN Pemda: Dinas, Sekda, BKD Auditor LPTK Yayasan

Subtema 2: Pemerataan Guru dan Tendik 3/3 No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 3 Intervensi politik daerah yang bersifat negatif terhadap dunia pendidikan Membuat regulasi yang tidak memberikan peluang kepada Kepala Daerah untuk melakukan intervensi negatif terhadap GTK misalnya mutasi guru, pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah secara tidak wajar Menerapkan sanksi bagi daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pusat Pemda Auditor DPRD

Subtema 3: Sertifikasi Guru No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Kualitas guru bersertifikasi pendidik belum menggambarkan guru yang profesional (4 Kompetensi) Pemetaan kompetensi Pelatihan Kebijakan anggaran Pemerintah Pusat & Daerah Legislatif DUDI Asosiasi profesi LPTK P4TK Media Dewan Pendidikan Komite Sekolah Pengawas & Kepala Sekolah 2 Pemerintah segera menyiapkan regulasi bagi guru yang belum disertifikasi Bentuk tim kerja Kemdikbud Kemristek Dikti 3 Peran pemerintah daerah dalam pendanaan sertifikasi   Perencanaan Kebijakan Menyediakan anggaran Kemenag dan Kementerian lain yang memiliki institusi pendidikan Dinas Pendidikan

TERIMAKASIH