3. Aspek aspek evaluasi formatif

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Prof.Dr.Mungin Eddy Wibowo, M.Pd Universitas Negeri Semarang
Advertisements

Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Tujuan Dan Sasaran Usaha Pertemuan 4 2x45 Menit Kompetensi.
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BENTUK – BENTUK EVALUASI
FUNGSI, TUJUAN DAN UNSUR-UNSUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERENCANAAN.
AUDIT MANAJEMEN.
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
PERTEMUAN 4 Proses Perencanaan
RANCANGAN DAN PERENCANAAN EVALUASI PROGRAM
Teknik Evaluasi Perencanaan
FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI
Kuliah 7 – Manajemen Proyek
Evaluasi kegiatan humas
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PERILAKU DALAM ORGANISASI
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
FUNGSI, TUJUAN DAN UNSUR-UNSUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Modul III MASALAH PENELITIAN
Oleh Untung Widodo, SE, MM
Ruang Lingkup dan Manfaat Penelitian
MANAJEMEN UMUM.
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Dipresentasikasikan oleh
Pemecahan Masalah (Problem Solving) & Pengambilan Keputusan (decesion making) Pertemuan ke 4.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Pengambilan Keputusan Etis Dalam Perusahaan
SESI 04: PROSES PERENCANAAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT
PERTEMUAN 4 Proses Perencanaan RIKA KHARLINA EKAWATI, S.E., M.T.I.
Universitas Negeri Semarang
Pertemuan ke-7 Etika utilitarianisme dalam bisnis
Pemeriksaan internal pada kegiatan produksi
AUDIT MANAJEMEN.
AUDIT MANAJEMEN Asas asas manajemen.
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
TEMUAN KEKURANGAN (DEFICIENCY FINDINGS) DAN PELAPORAN HASIL AUDIT MANAJEMEN Defisiensi atau kekurangan dalam hal ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh.
3. perencanaan Hakikat perencanaan
Semester VII/Kelas A, B, C
Pengambilan Keputusan sebagai ilmu dan seni
BAB 9 MENGEMBANGKAN STRATEGI INTERVENSI
AUDIT MANAJEMEN. AUDIT MANAJEMEN KONSEP DASAR AUDIT Perencanaan, Pengorganisasian Pengarahan Sumber Daya Informasi Tujuan Perusahaan Teknologi Tujuan.
BAB 5 PROSES PERENCANAAN DI SUSUN OLEH: HILMAN PRAKARSA S
Model-Model Pengambilan Keputusan
STRATEGI KEBIJAKAN.
PERENCANAAN Aku adalah tuan dari takdirku sendiri
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
PENDAHULUAN Definisi Proyek Tahap-tahap Siklus Proyek
Evaluasi Kebijakan Publik
Oleh : Mohamad Rizal Nur Irawan
Pemecahan Masalah (Problem Solving) & Pengambilan Keputusan (decesion making) Pertemuan ke 4.
SASARAN DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI
Efektifitas organisasi
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pemecahan Masalah Menurut Anderson:
Pengenalan ekonomi teknik
Oleh : Novianto Puji Raharjo, S.Kom
EVALUASI Menurut Wijono (1997), evaluasi adalah prosedur secara menyeluruh yang dilakukan dengan menilai masukan, proses dan indikator keluaran untuk menentukan.
STUDI KELAYAKAN PROYEK
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Anggaran Sektor Publik Pertemuan 6 KELOMPOK 6 : Ni Made Mia Damayanti Ni Putu Santa Oktaviani
Soraya Lestari, SE, M. Si Pengantar Manajemen
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Transcript presentasi:

3. Aspek aspek evaluasi formatif Aspek2 kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif, antara lain sbbb: a. Effort evaluation, yaitu mengevaluasi kecukupan input program, b. Performance evaluation, yaitu mengkaji output dibandingkan dengan input program, c. Effectiveness evaluation, yaitu mengkaji pelaksanaanya sesuai dengan sasaran dan tujuan, d. Effenciency evaluation, yaitu membandingkan biaya dengan output yg dicapai, e. Process evaluation, yaitu mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

d. Evaluasi sumatif/evaluasi dampak 1. Pengertian Dampak; dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yg dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yg diharapkan maupun tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).

2. Tujuan evaluasi sumatif/dampak Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi yg berkaitan dengan efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yg diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk: a. Menilai bahwa program telah membawa dampak yg diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga, b. Menilai bahwa dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program, c. Mengeksplorasi adanya akibat yg tidak diperkirakan, baik yg positif maupun yg negatif, d. Mengkaji cara program memengaruhi kelompok sasaran, dan perbaikan kondisi kelompok sasaran disebabkan oleh adanya program ataukah karena faktor lain.

3. Dimensi dampak Dimensi dampak yg dikaji dalam evaluasi kebijakan ini, meliputi; a, dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak, b, dampak pada kelompok di luar sasaran yg disebut eksternalitas/dampak melimpah (spillover effects), c. Dampak sekarang dan dampak yg akan datang, d. Dampak biaya langsung yg dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tidak langsung yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya, dampak terhadap pengeluaran rumah tangga akibat relokasi pemukiman yg menybabkan jarak ke sekolah/tempat kerja semakin jauh).

Aprraisal Dimensi dampak Langbein (1980) dalam memperkirakan dampak perlu memperhitungkan dimensi2 berikut ini: a. Waktu; dimensi waktu penting diperhitungkan karena kebijakan dapat memberikan dampak yg panjang, baik sekarang maupun pada masa yg akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu, semakin sulit mengukur dampak, sebab. 1, hubungan kausalitas antara program dan kebijakan semakin kabur, 2. Pengaruh faktor lain yg harus dijelaskan juga semakin banyak, jika effect terhadap individu dipelajari terlalu lama, akan sulit menjaga track record individu dalam waktu yg sama, 3. semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan, akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yg diamati

b. Selisih Antara Dampak Aktual dan Yg Diharapkan; selain memperhatikan efektifitas pencapaian tujuan, seorang evaluator harus pula memperhatikan dampak yg tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian dari yg diharapkan, dan dampak yg bertentangan dari yg diharapkan. c. Tingkat Agregasi Dampak; dampak juga bersifat agregatif, artinya bahwa dampak yg dirasakan secara individual dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan.

d. Tipe Dampak; ada empat tipe utama dampak program; 1 d. Tipe Dampak; ada empat tipe utama dampak program; 1. dampak pada kehidupan ekonomi; penghasilan,nilai tambah, dsb. 2. dampak pada proses pembuatan kebijakan. 3. dampak pada sikap publik; dukungan pada pemerintah, program, dsb. 4. dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat, yg bersifat non ekonomis. e. Unit-unit Sosial Terdampak, sebuah kebijakan/program dapat membawa dampak pada berbagai unit sosial, antara lain Sbb; 1. dampak individual; biologis (penyakit, cacat fisik karena kebijakan teknologi nuklir misalnya), psikologis (stress, depresi, emosi), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan) sosial serta personal.

2. Dampak organisasional; langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi), tidak langsung (peningkatan semangat kerja; disiplin). 3. dampak pada masyarakat (meningkatnya kesejahteraan). 4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat; menguatnya solidaritas sosial).

f. Faktor-faktor Kegagalan Dampak, sebuah kebijakan dapat gagal memperoleh dampak yg diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagaimana yg dituntut oleh program tersebut. Namun gagal mencapai outcomenya, apalagi jika proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Menurut Anderson, hal tsb dapat disebabkan oleh faktor berikut: 1. sumber daya yg tidak memadai. 2. cara implementasi yg tidak tepat (misalnya pilihan2 tindakan2 yg kontra produktif, seperti studi banding atau membeli mobil dinas yg banyak memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan).

3. masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan hanya dibuat mengatasi satu faktor. 4. cara menanggapi kebijakan yg dapat mengurangi dampak yg diinginkan ( misalnya, karena takut dianggap melanggar prosedur, implementers bertindak sesuai textbook walaupun situasinya mungkin berbeda). 5. tujuan2 kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain (misalnya, kebijakan menumbuhkan industri dalam negeri yg memberikan insentif pajak dan kemudahan modal, disisi lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energi.

6. biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya. 7. banyak masalah publik yg tidak dapat diselesaikan. 8. timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan. 9. sifat dari masalah yg akan dipecahkan (Anderson:1996).

e. Studi evaluasi kebijakan Evaluasi program atau kebijakan tidak dapat dilakukan hanya melalui kajian2 teoritis atau melalui data2 sekunder. Jika hal tersebut dilakukan, penilaian dan rekomendasi yg dihasilkan tidak valid karena hanya berdasarkan perkiraan. Untuk dapat disebut sebagai sebuah studi/kajian, evaluasi kebijakan harus memenuhi hal-hal berikut: 1 KARAKTERISTIK Penelitian Evaluasi – a. Evaluasi harus empiris, tidak spekulatif hipotetik atau asumtif teoritis. b, tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu, c. Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pakar. d. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek. e. Andal dan sahih (valid), baik dalam analisis, ketersediaan data, maupun reliabilitas datanya.

2. TEKNIS PENELITIAN EVALUASI – penelitian evaluasi kebijakan bukan hal yg dapat dipandang sepele karena dari hasil penelitian tersebut diharapkan ada masukan/umpan balik dan penilaiaan2 yg akurat atas sebuah kinerja kebijakan/program, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Leonard Rutman (1992) memberikan panduan yg perlu diperhatikan. a. Sebelum Pelaksanaan; 1. gunakan prosedur2 ilmiah: a. Mengamati dan memahami tujuan evaluasi. b. Mengamati dan memilih kriteria. c. Mengamati sensitivitas metode.

2. Fokus Pada proses dan outcomes kebijakan/program, bukan hanya pada outcomesnya. 3. jangan batasi dampak hanya pada sasaran2 yg dinyatakan secara formal karena tidak semua sasaran kebijakan dinyatakan secara formal. Konsekuensi yg mungkin terjadi akibat program/kebijakan juga dipertimbangkan. Untuk itu manfaatkan hasil penelitian yg berkaitan, gunakan logika, atau pengalaman atas program serupa. 4. pertimbangkan informasi-informasi yg dibutuhkan oleh pembuat keputusan untuk masa mendatang, bukan hanya kebutuhan saat ini. Bersikaplah sebagai ilmuwan, bukan teknisi evaluasi.

b. PERSIAPAN SEBELUM MENGUJI PROGRAM 1. Definisi Program Secara Jelas – harus dipastikan bahwa label yg diberikan pada sebuah program memiliki makna dan maksud yg sama bagi semua yg terlibat sehingga jelas data yg harus diukur (defenisi konsep harus jelas, sehingga defenisi operasionalnya juga jelas dan dapat direplikasikan). 2. Spesifikasi Sasaran 2.1. sasaran merupakan kriteria keberhasilan program, harus dinyatakan secara spesifik agar dapat diperoleh tolok ukurnya. Tujuan/sasaran kadang2 hanya disebutkan secara umum, jangka panjang, bahkan kontradiksi dan tidak berkaitan dengan aktifitas program.

Lanjutan Jika hal ini terjadi, peneliti bertanggung jawab untuk merumuskannya secara bersama sama dengan perencana program dan manejer program (pendekatan goal – end – oriented) 2.2. Keterbatasan goal - end – oriented – approach: a, mengabaikan sasaran yg tidak dinyatakan secara eksplisit (misalnya keberlangsungan program). b, sulit merumuskan tujuan dari pernyataan tujuan program/kebijakan yg mencerminkan retorika politik, justifikasi bantuan pendanaan, mobilisasi dukungan, dan legitimasi program. c, sasaran selalu bisa berubah sebagai respons atas tuntutan-internal organisasi dan lingkungan, d. Mengabaikan efek samping dari kebijakan.s

3. Keterkaitan Rasional – harus ada keterkaitan rasional antara program yg akan dievaluasi dengan sasaran yg dituju dan dampak yg diharapkan. Ada tidaknya kaitan rasional dapat dapat menentukan bahwa program tersebut yg harus dimodifikasi atau sasaran dan hasil yg harus diubah. 4. Pastikan Kegunaan Evaluasi – studi evaluasi dimaksudkan sebagai akuntabilitas program, serta untuk memberikan informasi yg berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil program kepada pembuat keputusan dan manajemen, namun studi evaluasi sering dilakukan dengan maksud2 tertentu, yg disebut Edward Suchman sebagai pseudoevaluations.