P A D C KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL (KPTF) Dan PERMASALAHANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Advertisements

PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
1 Matakuliah: R0342/Metode Penenlitian Tahun: 2006 Pertemuan 4.
Oleh : Harry Suderadjat Nama : Eka Septiani Juwita
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
Tenaga Fungsional PTBBN dan Permasalahannya
Analisis Kesenjangan Jabatan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Peningkatan Kualitas Penelitian dalam Membangun Pusat Unggulan Iptek Nuklir Falconi M S Bogor, 1 April 2016.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
KONDISI DAN TANTANGAN KPTF PUSDIKLAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PUSAT APLIKASI ISOTOP DAN RADIASI DAN PERMASALAHANNYA
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR (PSTA-BATAN)
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
DI PTKMR-BATAN DAN PERMASALAHANNYA
KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL-PTLR
PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN PENGAWASAN SEKOLAH
PROF.DR. EVVY KARTINI KETUA HIMPENINDO PC BATAN BOGOR 1 April 2016
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PARTISIPASI PERAN SERTA
KPTF Pusat Diseminasi dan Kemitraan
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
PUSAT REAKTOR SERBA GUNA, PRSG
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN KINERJA GURU
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
PERMASALAHAN KPTF DI PRFN
Human Resource Development
STATUS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS STANDARDISASI
SIMULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SIMPOSIUM NASIONAL TAHUN 2017 UPAYA PENGAWAS SEKOLAH MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH MELALUI KEGIATAN SUPERVISI MANAJERIAL DENGAN TEKNIK KELOMPOK.
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Transcript presentasi:

P A D C KOMISI PEMBINA TENAGA FUNGSIONAL (KPTF) Dan PERMASALAHANNYA Prioritas National Dan Prioritas BATAN C PERAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SYNERGY WORKFLOW MODELs BUDI SANTOSO Presentasi WORKSHOP Peningkatan Profesionalitas KPTF BATAN Bogor, 1 - 2 April 2016 www.batan.go.id

KONDISI PEGAWAI BIRO PERENCANAAN Total Karyawan BP ; 41 Orang Pejabat Struktural : 13 Orang Pejabat Fungsional : 17 Orang (FP=15 Orang ; F Arsiparis= 1 Orang ; F Kepegawaian=1 Orang) Fungsional Umum : 11 Orang www.batan.go.id

SYNERGY WORKFLOW MODELs LATAR BELAKANG PEJABAT STRUKTURAL PRIORITAS NASIONAL & BATAN SYNERGY WORKFLOW MODELs SUMBER DAYA PEJABAT FUNGSIONAL

SYNERGY WORKFLOW MODELs LATAR BELAKANG PEJABAT STRUKTURAL PRIORITAS NASIONAL & BATAN SYNERGY WORKFLOW MODELs SUMBER DAYA PEJABAT FUNGSIONAL

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN Adanya perbedaan prinsip tugas dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional Belum optimalnya kinerja pejabat struktural dan pejabat fungsional Pejabat struktural bekerja secara manajerial Pejabat fungsional belum sepenuhnya menjabarkan butir-butir kegiatan fungsional, sehingga terkesan hanya berorientasi pada perolehan angka kredit www.batan.go.id

KONDISI SETELAH PERUBAHAN Adanya SINERGI tugas dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional Optimalnya kinerja pejabat struktural dan pejabat fungsional Pejabat struktural dan pejabat fungsional bekerja melaksanakan kegiatan prioritas nasional (BATAN) KONDISI SETELAH PERUBAHAN

STRATEGI YANG DILAKUKAN Menyusun synergy workflow models Menerapkan models ini dalam pelaksanaan kegiatan STRATEGI YANG DILAKUKAN

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN Meningkatkan produktivitas sumber daya Meningkatkan kinerja BP (BATAN) www.batan.go.id

SYNERGY WORKFLOW MODELS PEJABAT STRUKTURAL DAN SYNERGY WORKFLOW MODELs Prioritas Nasional dan BATAN C PERAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SYNERGY WORKFLOW MODELs www.batan.go.id

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL SYNERGY WORKFLOW MODELs PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI PROGRAM PRIORITAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KESIMPULAN Adanya sinergi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional Agar sinergi tetap berjalan diperlukan komitmen pejabat struktural dan pejabat fungsional di BP untuk menjalankan Synergy workflow models ini Perlunya dukungan dari organisasi “independence” www.batan.go.id

REKOMENDASI Synergy workflow models ini harus segera diimplementasikan melalui Peraturan Kepala BATAN Synergy workflow models ini dapat dikembangkan untuk fungsional lainnya di BATAN Perlu dilakukan kerjasama dengan organisasi “independence” dalam mendukung Synergy workflow models ini.

TERIMA KASIH

POLA HUBUNGAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL