Oleh Aristianto Hakim Irhamni Ali

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bismillahirrohmaanirrohiem
Advertisements

HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
STANDAR 7.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Strategi dankebijakan direktorat pendidikan tinggi islam kemeneterian agama ri dalam pengembangan perpustakaan ptai Oleh: DR. Jufri Dolong, MM Kasubdit.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL
UPT Perpustakaan Pusat ITB
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
PENGANTAR KESEHATAN PERKOTAAN
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
BAGI GURU RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. PAMEKASAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
PEDOMAN PROGRAM KERJASAMA LPMP DENGAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN Oleh:
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
LANJUTAN SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS ADALAH DI JALUR PENDIDIKAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN DALAM TAHUN 2008
Pembangunan Ekonomi Daerah
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
KRITERIA PENILAIAN AIPT
INISIASI 5 SASARAN DAN BAHAN PEMBINAAN
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian
SOSIALISASI PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN DASAR DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengantar Pendapatan Daerah
Pustakawan dan perpustakaan
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Widayanto Disampaikan pada Orientasi PPAI Propinsi Bali
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA:
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
Selama Perkuliahan Berlangsung,
12 PROMOSI KESEHATAN DI SEKOLAH
Program Penyehatan Makanan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Perpustakaan Nasional RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PERAN ILMU PERPUSTAKAAN DALAM PENGUATAN LITERASI BAGI MASYARAKAT
STUDI KASUS SMA. DISKUSI Sebuah SMA Negeri mempunyai 18 rombel, masing-masing 32 siswa. Komite sekolah baru saja membangun ruang laboratorium Fisika,
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM KASUS.
Transcript presentasi:

Oleh Aristianto Hakim Irhamni Ali Multi-Stakeholders Partnership Dalam Pengembangan Perpustakaan Digital : Studi Kasus Pada Perpustakaan Nasional RI Oleh Aristianto Hakim Irhamni Ali

Fungsi Pendidikan dan Penelitian Pendahuluan UU No.43 tahun 2007 Fungsi Deposit Fungsi Pendidikan dan Penelitian Fungsi Preservasi Rekreatif Fungsi Jejaring

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DIGITAL Perpusnas Daerah Konsultan & Instansi terkait PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DIGITAL STAKE HOLDERS 2008 - 2015

Tujuan dan masalah Penelitian Peran Para StakeHolder

PERAN PERPUSNAS Menetapkan Standar dan Pedoman Kerja Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi e- Library Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Penyediaan Bahan Perpustakaan (resource) Digital Eresources.perpusnas.go.id

Perpustakaan Mitra Perpusnas JENIS PERPUSTAKAAN SASARAN JUMLAH PERPUSTAKAAN % 1 Perpusnas 100 2 Perpustakaan Provinsi 34 33 97 3 Perpustakaan (Umum) Kabupaten/Kota 514 451 88 4 Perpustakaan (Umum) Desa/Kelurahan 77.095 23.281 30 5 Perpustakaan Sekolah/ Madrasah (negeri & swasta) 258.326 118.599 45 6 Perpustakaan Perguruan Tinggi (negeri & swasta) 2.774 2.428 87 7 Perpustakaan Khusus (lembaga pemerintah & industri/swasta) 35 600 8 Perpustakaan Rumah Ibadah 1.115.000 0.03 9 Perpustakaan Masyarakat/Komunitas 6.5 723 11 JUMLAH 1.495.244 149.116 9,97 Perpusnas, 2015

Kondisi Perpustakaan Mitra Grade A : Baik Grade B : Baik namun perlu banyak perbaikan Grade C : Belum berhasil

Masalah perpustakaan Mitra tingginya mobilitas pegawai Kebijakan yang beragam Infrastruktur

Pihak Ketiga Konsultan Pemerintah Swasta

Pihak Ketiga Konsultan Tugas : Membantu dalam hal teknis Masalah : Mobilitas Karyawan Konsultan

Pihak Ketiga Tugas : Dukungan Kebijakan Masalah Otonomi daerah Pemerintah

Pihak Ketiga Tugas : Infrastruktur Geografis dan Investasi Swasta

KESIMPULAN Belum Sinkronnya kebijakan antar stakeholder Belum meratanya SDM pengelola perpustakaan digital Infrastruktur TI/ Perpustakaan digital yang belum merata

TERIMA KASIH