SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
KONSEP PENANGANAN KUMUH
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
Peningkatan Layanan Pendidikan
DISUSUN OLEH : Dewi Hastuti, SPt, MP
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
Tujuan Instruksional Umum
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
PENDAMPINGAN.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN PETERNAKAN
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
Otonomi Daerah di Negara-Negara Berkembang
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
LPKS-Maimun Abdul Hanan
TEORI PERENCANAAN 22/09/2018.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PEMBANGUNAN PETERNAKAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208 SISTEM PEMERINTAHAN DESA

PERTEMUAN KE-4

Pengelolaan Pembangunan Perdesaan Siti Aisyah

Tujuan Instruksional Umum Setelah mempelajari Matakuliah Sistem Pemerintahan Desa diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip, mekanisme dan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus Setelah mempelajari materi ke-4 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan pembangunan perdesaan

Relevansi dan Manfaat Relevansi: Pembahasan ini dapat dipergunakan untuk memahami materi tentang pengelolaan pembangunan di desa Manfaat: Pembahasan ini bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana pemerintah desa mengelola pembangunan di desa

POKOK BAHASAN Kebijakan Pembangunan Perdesaan II. Sistem Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Garis Besar Kebijakan Pembangunan Perdesaan B. Kebijakan Pembangunan Perdesaan Pada Era Reformasi

Garis Besar Kebijakan Pembangunan Perdesaan Rencana Kesejahteraan Kasimo Strategi Olie Vlek Proyek Bimas

Tingkat Pekembangan Desa Desa Tradisional (Swadaya) Desa Transisional (Swakarya) Desa Modern (Swasembada)

Kebijakan Pembangunan Perdesaan Pada Era Reformasi Kondisi Umum perdesaan di Indonesia Arah kebijakan umum perdesaan

Kondisi Umum perdesaan di Indonesia Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektor maupun spasial. Timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdagangan antardaerah. Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan.

Kondisi Umum perdesaan di Indonesia Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan. Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketrampilan rendah (low skilled). Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain.

Kondisi Umum perdesaan di Indonesia Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Arah Kebijakan Pembangunan di Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Tahap seleksi lokasi Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat Tahap proses pemberdayaan masyarakat Tahap pemandirian masyarakat

Pembangunan Perdesaan Sistem Perencanaan Pembangunan Perdesaan Konsep Perencanaan Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D) Visi dan Misi Daerah Rencana Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/D) Propeda Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 200… Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 200… Penyusunan APBN Tahun 200… Penyusunan APBD Tahun 200…

Musrenbang Masukan Musrenbang Proses Musrenbang Output Musrenbang

Kesimpulan Pembangunan Perdesaan selalu menjadi fokus perhatian pemerinthan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Setiap rezim memiliki strategi pembangunan perdesaan. Sayangnya, strategi tersebut sering berubah-ubah seiring dengan perubahan rezim, mengikuti pola pembangunan makro yang diciptakan oleh rezim. 2. Sistem perencanaan pembangunan perdesaan merupakan subsistem dari sistem perancanaan pembangunan secara nasional. Pada skala nasional, perencanaan pembangunan masih dilaksanakan dengan pola top-down, sesuai dengan jenjang pemerintahan. Sedangkan pada tingkat daerah mulai diusahakan konsep pembangunan dengan pola partisipatif (bottom up). Pola bawah-atas dibangun dengan menerapkan perencanaan yang melibatkan segenap elemen masyarakat sesuai dengan konsep musyawarah pembangunan (Musrenbang).

Sampai Bertemu Kembali Pada Pertemuan yang ke-5 Terima kasih Sampai Bertemu Kembali Pada Pertemuan yang ke-5