ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL

ANGGARAN KINERJA (PRESTASI KERJA) SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

PP 105/2000: Anggaran Kinerja Sistem “Anggaran Defisit” APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD dibagi BAU, BO&P, B. MODAL, BTT, BBH&BK Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemegang Kas

PRASYARAT? PP 105/2000 Pasal 20 (2): Standar Analisa Belanja (SAB) Tolok Ukur Kinerja; dan Standar Biaya Dikaitkan dengan: SPM

PP 58/2005: Anggaran Prestasi Kerja Sistem “Anggaran Defisit” APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD dibagi BELANJA LANGSUNG & BELANJA TIDAK LANGSUNG Tidak Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Bendahara

PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan bahwa: Penyusunan RKA- SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KETENTUAN TENTANG JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN WAJIB DAERAH YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA SECARA MINIMAL

INDIKATOR SPM ADALAH TOLOK UKUR PRESTASI KUANTITATIF DAN KUALITATIF YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGGAMBARKAN BESARAN SASARAN YANG HENDAK DIPENUHI DALAM PENCAPAIAN SUATU SPM TERTENTU, BERUPA MASUKAN, PROSES, HASIL DAN/ATAU MANFAAT PELAYANAN

URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH Pendidikan Kesehatan Pejerjaan Umum Perumahan Rakyat Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda & Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Pemerintahan Umum Kepegawaian Pemberdayaan Masyarakat & Desa Statistik Arsip Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian Kehutanan Energi & Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan & Perikanan Perdagangan URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH

PELAYANAN DASAR ADALAH JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG MENDASAR DAN MUTLAK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN

PASAL 9 PP 65/05 SPM YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH MENJADI SALAH SATU ACUAN BAGI PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN RENCANA PENCAPAIAN SPM YANG MEMUAT TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN SPM MENGACU PADA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI

PASAL 9 PP 65/05 RENCANA PENCAPAIAN SPM DITUANGKAN DALAM RPJMD DAN RENSTRA SKPD TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN SPM DITUANGKAN DALAM RKPD, RENJA SKPD, KUA, RKASKPD SESUAI KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Saling Keterkaitan SPM RPJP RPJM RKP RPJPD RPJMD RKPD RAPBD APBD Renstra SKPD Renja SKPD SP & Plafon RKA SKPD AKU

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementrian / Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah / Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA RPJPD AKU SP RASK RAPBD APBD PENJABARAN APBD DASK RPJPD RPJM (RENSTRADA) (RKPD) KU APBD PPAS RKA SKPD RAPBD APBD PENJABARAN APBD DPASKPD

PENYUSUNAN KUA & PPAS RPJMD RPJM RPJMD RPJMD RKPD RKP Nota Kesepakatan

Perda APBD PROSES PENGANGGARAN DAERAH PEMDA DPRD SATKER RKA SKPD KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA PROSES PENGANGGARAN DAERAH RENSTRADA KERANGKA EK MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN JARING ASMARA MUSRENBANGDA RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU KEBIJAKAN UMUM APBD & PRIORITAS&PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RENSTRA SKPD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF RenJa SKPD Juklak Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Form RKASKPD SATKER Klarifikasi RAPBD RKA SKPD TIM ANGGRN EKSEKUTIF Pengajuan Raperda APBD RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Raperda APBD

URUTAN PENGERJAAN RKA SKPD Anggaran Pendapatan Kegiatan Per Program RKA SKPD 1 AB Tidak Langsung RKA SKPD 2.1 AB Langsung Per Program per Kegiatan Ringkasan Anggaran Rekap AB Langsung RKA SKPD 2.2 RKA SKPD 2.2.1 RKA SKPD Anggaran Penerimaan Pembiayaan RKA SKPD 3.1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan RKA SKPD 3.2

Standar pelayanan minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yg digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yg berkualitas. SPM digunakan sebagai bahan masukan dlm penyusunan RKP dan penyusunan Anggaran. SPM bermanfaat untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.

Contoh praktek SPM Dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKT dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik. Namun secara operasional belum dapat diterjemahkan ke dalam penyusunan anggaran

Bagaimana mengoperasionalkan SPM Pemerintah menyusun Standar Operating Procedure (SOP) sebagai terjemahan dari Standar Pelayanan Minimum yang dimilikinya. SOP berisi mengenai urut-urutan pekerjaan yang baku lengkap dengan kebutuhan sumber daya yang dimanfaatkan (SDM, bahan baku, sarana, waktu dll) SOP merupakan dasar dr penetapan besarnya harga per unit satuan atas keluaran atau kegiatan.

ANALISIS STANDAR BELANJA Merupakan unit biaya (unit cost) yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan atau keluaran dapat dihasilkan. Unit cost merupakan dasar patokan biaya yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah anggaran (anggaran berbasis prestasi kerja) yang dibutuhkan agar standar pelayanan minimal dapat tercapai.

KESIMPULAN SPM DULU BARU ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA TANPA SPM ANGGARAN BERBAJU KINERJA