Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
DASAR-DASAR ANALISIS JABATAN
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
FORMASI JABATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan pada acara
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
ANALISA JABATAN. A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Proses evaluasi jabatan karena perubahan organisasi tata kerja
ANALISIS BEBAN KERJA.
Kebutuhan Jumlah Pegawai
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
PENYUSUNAN PETA JABATAN
Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
TRAINING OF TRAINER (ToT) “ANALISIS JABATAN” FISIP-UB
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Pemerintah Kabupaten Blitar
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Direktorat Kompensasi ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Kebutuhan Jumlah Pegawai
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Transcript presentasi:

Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi JAKARTA, 12 AGUSTUS 2015

Dasar Hukum PERMENPAN & RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah KEPMENPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil PERMENPAN & RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan PERMENPAN & RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah PERKA BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Peraturan Kepala BKN No. 3 Th. 2013 ttg Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS Peraturan Daerah No. 12 Th. 2014 ttg Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SE Gub. Prov. DKI Jakarta No. 26/SE/2015 ttg Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum

Analisis Jabatan Proses, metoda, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. PERMENPAN & RB No.33 tahun 2011 PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012

TUJUAN ANALISIS JABATAN Untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.

BUTIR INFORMASI JABATAN No Identitas Jabatan Uraian Jabatan Syarat Jabatan 1 Nama Jabatan Uraian Tugas Pangkat dan Golongan Ruang 2 Kode Jabatan Bahan Kerja Pendidikan 3 Unit Kerja Jabatan Alat Kerja Kursus/Pelatihan 4 Letak dalam Struktur Hasil Kerja Pengalaman Kerja 5 Ikhtisar Jabatan Tanggung Jawab Pengetahuan 6 Wewenang Keterampilan 7 Korelasi Jabatan Bakat Kerja 8 Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja 9 Keadaan/Resiko Bahaya Minat Kerja 10 Upaya Fisik 11 Kondisi Fisik 12 Fungsi Pekerja

ANALISIS BEBAN KERJA Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan dengan memperhatikan, atau teknik manajemen lainnya

Standar Waktu Kerja Jam Kerja Formal per Minggu = 37,5 jam KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995 Jam Kerja Formal per Minggu = 37,5 jam Jam Kerja Efektif per Minggu = 70% x 37,5 jam = 26 jam 5 hari kerja = 26 jam : 5 hr = 5,2 jam /hari 5.2 x60 menit = 312 menit ( 300 menit/hari ) 6 hari kerja = 26 jam : 6 hr = 4,3 jam/hari 4.3 x 60 menit = 258 menit (250 menit/hari)

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PER JENIS JABATAN JUMLAH KEBUTUHAN PER JABATAN NORMA WAKTU x BEBAN KERJA JAM KERJA EFEKTIF = (Pola 5 Hari Kerja) Per Hari : 1 x 300 menit = 300 menit Per Minggu : 5 x 300 menit = 1.500 menit Per Bulan : 20 x 300 jam = 6.000 menit Per Tahun : 240 x 300 menit = 72.000 menit (Pola 6 Hari Kerja) Per Hari : 1 x 250 menit = 250 menit Per Minggu : 6 x 250 menit = 1.500 menit Per Bulan : 24 x 250 menit = 6000 menit Per Tahun : 288 x 250 menit = 72.000 menit

FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI Nama Jabatan : Unit Kerja : Ikhtisar Jabatan : No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibu-tuhkan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI Nama Jabatan : Pengolah Data Formasi Unit Kerja : Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai Ikhtisar Jabatan : Menginventarisasi, merekapitulasi, dan membuat konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi - BKN No Uraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele-saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuhkan Ket 1 Memeriksa data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah sudah sesuai dengan format formulir yang ditentukan agar data akurat Kegiatan 30 menit 72.000 menit 600 0,250 2 …… Laporan 60 menit 6.000 menit 12 0,12 3 …….. 20 menit 300 menit 0,200 Dst JUMLAH ∑= X

Teknis Penetapan Jabatan pada SKPD SKPD/UKPD menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Hasil Anjab dan ABK diserahkan ke Biro ORB untuk divalidasi Hasil Anjab dan ABK yang telah selesai divalidasi dibuatkan SK Penetapan JFU-nya Penetapan JFU dimaksud dibagi ke dalam 4 Rumpun (sesuai dengan Perka BKN No. 3 Tahun 2013)

Rumpun Jabatan Fungsional Umum (perka BKN No. 3 tahun 2013) Ahli Terampil Teknis Administrasi Operasional Pelayanan

Rumpun Jabatan Teknis Rumpun Nama Jabatan Syarat/Kualifikasi Teknis Tingkat Ahli Bendahara Pengurus Barang Penyimpan Barang Analis Pengelola Pengkaji Penguji Dll. Pendidikan minimal S1 DIII bersertifikat Punya SK Gub (Khusus Bendahara, pengurus barang, penyimpan barang) Sertifikat keahlian harus berkaitan dgn pekerjaan Tingkat Terampil Koordinator Verifikator Pengolah Pengawas Pemroses dll Pendidikan minimal DIII SLTA bersertifikat

Rumpun Jabatan Administrasi Nama Jabatan Syarat/Kualifikasi Administrasi Tingkat Ahli Penyusun Notulis Rapat Pendidikan minimal DII SLTA bersertifikasi Tingkat Terampil Pencatat Peregister Pengadministrasi Penghimpun Pendidikan SLTA sederajat

Rumpun Jabatan Operasional Nama Jabatan Syarat/Kualifikasi Operasional Tingkat Ahli Instalator Jaringan IT Jurnalis Nahkoda Petugas Pendidikan minimal DI SLTA bersertifikat Tingkat Terampil Anak Buah Kapal Kameramen Operator Satuan Pengamanan PKendidikan minimal SLTP

Rumpun Jabatan Pelayanan Nama Jabatan Syarat/Kualifikasi Pelayanan Tingkat Ahli Protokol Penyiap Pelayan Pendidikan minimal SLTP SD bersertifikat Tingkat Terampil Caraka Pengemudi Pendidikan minimal SD