KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011

Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.

KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

Anggaran Responsif Gender

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.

PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN

Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.

PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Disampaikan pada saat kegiatan

PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.

PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL

PENELITIAN DAN PENELAAHAN INFORMASI KINERJA HASIL PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Disampaikan Pada Workshop PUG Puslitbangnak-Bogor, 11 Juli 2015

KEBIJAKAN IMPOR PANGAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG TANAMAN PANGAN

PEMBANGUNAN PERTANIAN

PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS

KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.

Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

Badan Ketahanan Pangan

MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH

LESSON LEARNED DISKUSI PENAJAMAN PROGRAM

Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia

Sekretariat Jenderal (Setjen)

KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN MENDUKUNG KEGIATAN PERBENIHAN

Maria Lusia Hutagalung D1B011024

LAPORAN PENYELENGGARAAN Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Direktur Perlindungan Tanaman Direktorat Jenderal Hortikultura

KEMENTERIAAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )

PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

BAHAN RAPIM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)

PERJANJIAN KINERJA.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR

PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)

ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA

DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA

KARTU TANI : MEMBANGUN SUBSIDI PUPUK YANG LEBIH BAIK DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura

UNIT PENGELOLAAN BENIH SUMBER (UPBS) PADI DAN JAGUNG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020

RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SELAMAT DATANG PADA WORKSHOP PUG BIDANG TANAMAN PANGAN PUSLITBANGNAK – BOGOR 10 – 11 JULI 2015 KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TUJUAN PELAKSANAAN WORKSHOP PUG BIDANG TANAMAN PANGAN Membuka wawasan dan menyamakan persepsi tentang gender. Melakukan sharing informasi terkait program tematik gender Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2015 adalah Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Skala Luas. Mengintegrasikan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang responsive gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 136/No.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN 2015-2019 (NAWACITA)

PERENCANAAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN VISI MISI TUJUAN SASARAN Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 1. Mewujudkan kedaulatan pangan 1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman. Kebijakan re-orientasi multiproduk pertanian. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian. Kebijakan pengelolaan program dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian Kebijakan pengelolaan program tematik (pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasaan desa, serta kerjasama Selatan-Selatan). Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

AGENDA ACARA 1 2 3 4 5 PANEL : KPPPA, TIM POKJA KEMENTAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER DI UNIT ESELON II 3 PEMBAHASAN GAP & GBS : PAKAR PUG 4 PANEL : TIM POKJA KEMENTAN, BIROCAN, DITLIN 5 RENCANA KERJA TIM POKJA TA. 2016 EVALUASI KEGIATAN PUG TA. 2015

Kegiatan Responsif Gender DJTP TA. 2014 Kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Output : 910 unit SLPHT Anggaran  Rp. 20.724.907.000,- Provinsi : 33. Penanggung jawab kegiatan : Dit. Perlindungan Pelaksana kegiatan : BPTPH

Kegiatan PUG TA. 2014 Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 32/HK.310/C/4/2014 tanggal 17 April 2014. Workshop Tim Pokja lingkup DJTP  Hotel Salak, Tgl. 19 - 21 Juni 2014. Sosialisasi PUG ke Dinas Pertanian Provinsi dan BPTPH : DIY, Lampung, Banten, Sulsel, Jatim, Jateng, Solo, NTB. Workshop Pemantapan Metode Multidimensional Scaling (MDS) dalam Analisis Gender  HBW – Depok, Tgl. 30 September 2014. Penyusunan Buku Juknis PUG Bidang Tanaman Pangan  Hotel Salak, Tgl. 20 - 21 Nov 2014.

Kegiatan Responsif Gender DJTP TA. 2015 Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Skala Luas Output : 505 unit Anggaran  Rp. 19.442.975.000,- Provinsi : 31 Provinsi (kecuali DKI & Kepri). Penanggung jawab kegiatan : Dit. Perlindungan Pelaksana kegiatan : BPTPH

Rencana Kegiatan PUG Tahun 2015 Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Panga Nomor : 20/HK.310/C/2/2015 tanggal 4 Februari 2015. Workshop Tim Pokja lingkup DJTP. Sosialisasi PUG ke Dinas Pertanian Provinsi dan BPTPH. Monev kegiatan Ditjen TP yang responsif gender  PPHT Skala Luas.

TERIMA KASIH