HASIL FGD STANDAR PENGELOLAAN WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
Analisis Standar Proses
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
PANDUAN.
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif) FPKLokasiWaktu Pertemuan 1LPMP Gorontalo14 S.D. 16 April 2011 Pertemuan 2LPMP Sulsel 17 sd 19 Desember 2011 Pertemuan.
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
BETA KUMALASARI, PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA.
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN   FORUM GROUP DISCUSSION EVALUASI UJIAN NASIONAL Hotel Aston Marina, Ancol, 5-6 Desember 2015 Tim Ahli : Bahrul.
PELANTIKAN PENGURUS IETA – JAWA BARAT Periode
Persiapan dan Kesiapan
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
HASIL FGD STANDAR PENIDLAIAN.
Pemaparan Hasil FGD STANDAR PROSES
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
TIM PERUMUS FGD STANDAR PENILAIAN BERBASIS TIK
(PENGAWAS, KEPALA SEKOLAH, dan GURU)
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
LAPORAN REKOMENDASI FOCUS GROUP DISCUSSION “PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI” Hotel Aston, 6 Desember 2015.
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif)
Profil Anggota KPU Prov. Kalsel
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PANDUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Regulasi Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
VISI,MISI,DAN TUJUAN SEKOLAH/MADRASAH
Reviu Pasca Bimtek dan Sosialisasi SPMI ke Warga Sekolah
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI kegiatan bidang kURIKULUM
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016
RENCANA TINDAK LANJUT.
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Workshop II Implementasi Pemenuhan Mutu dan Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Kelompok 1 : Rubiman, S.Pd, M.Pd (Pengawas SMA/SMK) Drs. Suaidin.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan implementasi
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

HASIL FGD STANDAR PENGELOLAAN WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Hotel Aston Marina Ancol, 12-13 Desember 2015 HASIL FGD STANDAR PENGELOLAAN

Komentar/Masukan/Saran HASIL FGD No Substansi Komentar/Masukan/Saran 1 Peran Stakeholders a. pengembangan: perancangan, penyusunan, penetapan peraturan   Memberikan informasi faktual, sesuai dengan dinamika pengelolaan pendidikan sekolah/madrasah masing-masing. 2. Memberikan kemudahan/ fasilitasi penyusunan program pengelolaan pendidikan.

b. implementasi: sosialisasi, program, penganggaran, advokasi, kendala dan solusi.   Memberikan sosialisasi berkenaan dengan standar pengelolaan sekolah/madrasah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menggunakan standar pengelolaan sekolah/madrasah sebagai rujukan utama dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3. Memberikan fasilitasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan ketentuan RKAS/RKAM yang telah disusun.

c. pencapaian   Mendorong seluruh komponen sekolah/madrasah baik internal maupun eksternal untuk pencapaian standar pengelolaan d. evaluasi Melakukan evaluasi berkenaan dengan capaian standar pengelolaan

2 Kebutuhan pemangku kepentingan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Menjadi rujukan dalam pengelolaan sekolah/madrasah Sebagai panduan pelaksanaan pengelolaan sekolah/madrasah 3. Sebagai tantangan dalam pemenuhan pencapaian standar pengelolaan sekolah/madrasah

KESIMPULAN Draf standar pengelolaan masih memiliki beberapa aspek yang perlu disesuaikan baik dari sisi redaksi, substansi, dan rujukan regulasi sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pendidikan a. Penerimaan peserta didik baru pada SD, SMP dan SMA/SMK harus mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus. b. Penetapan wakil kepala sekolah untuk sekolah satu atap perlu diakomodasi dalam standar pengelolaan. Perlu kajian lebih lanjut untuk jumlah wakil kepala sekolah dengan mempertimbangkan jumlah rombongan belajar

SARAN-SARAN TINDAK LANJUT Perlu penyempurnaan draf sesuai dengan temuan- temuan terkini. TINDAK LANJUT Perlu uji publik terbatas untuk penyempurnaan.

DAFTAR PESERTA NO NAMA JABATAN/INSTANSI KOORDINATOR 1   KOORDINATOR 1 Ir. Djoko Luknanto, M.Sc.,Ph.D. Anggota BSNP 2 dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.M.Ed.,Ed TIM AHLI 3 Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si. UNNES Semarang

  PESERTA 4 Dr. Hari Wibawanto, MT. UNNES Semarang 5 Kemat Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat 6 Drs. Agus Mulyadi, M.Pd Kepala PPPPTK TK dan PLB 7 Dra. Misyar, M.Pd. Pengawas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi 8 Drs. Wiji Suparno, M.Phil., SNE. Pengawas PLB Disdikpora Provinsi Yogyakarta 9 Prof. Intan Ahmad, Ph.D Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti

10 Prof.Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. Rektor Universitas Indonesia 11 Drs. Akhmad, M.Kes. Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu 12 Drs. Inti Murdaningarso, M.Pd. Pengawas SMK Disdikpora Kab. Jepara 13 Dwi Eka Arini P4TK Bisnis dan Pariwisata 14 Setiyo Iswoyo Yayasan Lazuardi Hayati Depok

15 H. Muhammad Suhadi, S.Kom Pimpinan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar 16 Sr. Marie Yose, CB., SH., MH Pimpinan Yayasan Yayasan Tarakanita 17 Drs. Ashari, M.Pd LPMP Provinsi Jambi 18 Surahman, S.Pd., MM.Pd Kepala Sekolah SMA Terpadu Baiturrahman Ciparay 19 Nurjanah, S.Ag. Kepala Madrasah MIN 6 Gandaria Jagakarsa 20 Dr. Supriano, M.Ed. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama   NOTULEN & ASROT 21 Laeli Dina Rizqiya UNJ 22 Ning Karningsih BSNP 23 Ibar Warsita