KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen Umum Kepegawaian
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PERJANJIAN KINERJA.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Contoh penyusunan skp.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM OLEH : ACHMAD LAZIM, SE, MM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLITAR TUGAS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan Menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian; Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; Menetapkan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan aparatur sipil negara; Menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil; Menetapkan kebijakan dalam  rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian aparatur sipil negara; Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitasi aparatur sipil negara. FUNGSI

KEPALA BKPSDM JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BIDANG PENGADAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BIDANG MUTASI SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN SUB BIDANG KEPANGKATAN STRUKTURAL SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN SUB BIDANG PEMBINAAN ASN SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL SUB BIDANG KEPANGKATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SUB BIDANG PENATAAN DAN PENEMPATAN SUB BIDANG FASILITASI ASN SUB BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

VISI DAN MISI BUPATI BLITAR 2016-2021 MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik MISI TUJUAN RPJMD : Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 – 2021 SASARAN RPJMD : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BKPSDM

MATRIK LINIERITAS TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SERTA TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN TUJUAN OPD SASARAN OPD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PENANGGUNG JAWAB Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Sakip Peringkat Penilaian LPPD se-Jatim Opini BPK Meningkatkan Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN Meningkatnya Kompetensi ASN Persentase ASN yg telah mengikuti diklat minimal 20 JP per th Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase peserta diklat yang lulus Bidang Pengembangan Aparatur Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN Bidang Mutasi Meningkatnya Kinerja ASN Persentase ASN yg nilai SKP minimum 80 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan Aparatur Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Pemberhentian Meningkatnya Kesejahteraan ASN Persentase ASN yg mendapatkan fasilitasi Kesejahteraan Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Persentase data yang di Update tepat waktu Bidang Kesejahteraan Dan Informasi Kepegawaian Persentase Program Fasilitasi Kesejahteraan ASN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE : Iku bkpsdm : Mengacu pada Draft Renstra BKPSDM 2016-2021 SASARAN OPD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE : PROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Kompetensi ASN Persentase ASN yg telah mengikuti diklat minimal 20 JP per th NA 50% 55% 60% 65% 70% Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi 10% 15% 20% 25% 30% Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai Meningkatnya Kinerja ASN Persentase ASN yg nilai SKP minimum 80 75% 76% 77% 78% 80% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Kesejahteraan ASN Persentase ASN yg mendapatkan fasilitasi Kesejahteraan 100% Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi

Perjanjian kinerja ESELON II

Cross Cutting BKPSDM Sasaran 1: Meningkatnya Kompetensi ASN Sasaran 1: Program Peningkatan Kompetensi ASN dengan Kegiatan : Diklat Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai dengan Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Struktural PNS Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Penanganan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sasaran 1: Meningkatnya Kompetensi ASN Sasaran 2: Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya SASARAN RPJMD Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan ASN Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja ASN Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi dengan Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Fasilitasi Penunjang Kesejahteraan ASN Fasilitasi Peningkatan Kinerja KORPS ASN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan dan INKA Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan : Pembinaan ASN Daerah Fasilitasi Purna Tugas PNS Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan Perceraian ASN Seleksi Penerimaan Calon ASN Fasilitasi Penerimaan Sekolah Ikatan Dinas Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Pengangkatan ASN Pengambilan Sumpah PNS

Sasaran : Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya Cascading BKPSDM Mengacu pada Draft Renstra BKPSDM 2016-2021 Bupati Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KaBKPSDM (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya Indikator kinerja : Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi Kabid (Eselon 3) Program : Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah pelantikan pengangkatan dlm jabatan 2. Jumlas SK Pindah Tugas Kasi (Eselon 4) Bupati Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KaBKPSDM (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya Kompetensi ASN Indikator kinerja : Persentase ASN yg telah mengikuti diklat minimal 20 JP per th Kabid (Eselon 3) Program : Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Persentase peserta diklat yang lulus Kegiatan : Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus Jumlah peserta Diklat Prajabatan yg lulus Kasi (Eselon 4)

RENCANA AKSI 2018 RENCANA AKSI 2018 1. Pemasangan finger print (SIDARA/Aplikasi Daftar Kehadiran ASN) untuk Unit Kerja yang belum terpasang yaitu di Puskesmas 2. Aplikasi e-Kinerja yang mencakup e-SKP dan kinerja harian 3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN RENCANA AKSI 2018 4. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Pensiun Otomatis (PPO) 6. Diklat Pim Tingkat II, III, IV, Assesment JPT & Jabatan Administrator, Diklat Fungsional untuk Jabatan Fungsional Tertentu yang belum diangkat ke jabatan fungsional 5. Seleksi Terbuka Jabatan PimpinanTinggi Pratama (Eselon II) CLOSE

Akuntabilitas kinerja tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RENSTRA 2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Mengoptimalkan Manajemen Organisasi yang Profesional Persentase Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara 35 % 2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Data Kepegawaian yang Akurat Persentase Data Kepegawaian yang di Update Tepat Waktu 55,1 % 3 Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Persentase pegawai yang membuat SKP dengan benar 50 % Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan 97,7 % Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi 10 % 4 Meningkatnya Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensinya Persentase ASN yang ditempatkan di SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 2,13 % Persentase Penetapan Pejabat Fungsional tertentu 0 %

CAPAIAN TERHADAP IKU 2016 IKU 1 KENDALA : NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU ANGGARAN 1 Mengoptimalkan Manajemen Organisasi yang Profesional Persentase Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara 35 % 33,62 % 96,05 % 2.495.357.518,00 1.372.261.696,00 55 % KENDALA : Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian Adanya perubahan kebijakan kepegawaian UPAYA PENCAPAIAN: Penyusunan SOP Pelayanan administrasi kepegawaian Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, pensiun, ijin belajar, bapetarum, dll) dengan tepat waktu.

CAPAIAN TERHADAP IKU 2016 IKU 2 KENDALA : NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU ANGGARAN 2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Data Kepegawaian yang Akurat Persentase Data Kepegawaian yang di Update Tepat Waktu 55,1 % 51,89 % 94,17 % 177.200.500,00 134.751.470,00 76 , 04% KENDALA : Data yang akan di up date masih belum tersedia. Ketidaktersediaan data ini dikarenakan pelantikan pejabat struktural dilaksanakan pada akhir tahun 2016 sehingga up date data baru bisa dilaksanakan pada awal tahun 2017. UPAYA PENCAPAIAN: Up date data kepegawaian untuk tahun berikutnya diupayakan tepat waktu dan hasilnya dapat diakses dengan mudah

CAPAIAN TERHADAP IKU 2016 IKU 3 UPAYA CAPAIAN : NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU ANGGARAN 3 Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Persentase pegawai yang membuat SKP dengan benar 50 % 100 % 4.270.916.040,00 3.587.284.100 84 % Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan 97,7 % Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi 10 % UPAYA CAPAIAN : Meningkatnya kualitas dan disiplin ASN dapat tercapai secara maksimal karena : Didukung kegiatan Pembinaan ASN secara berkala untuk penegakkan disiplin dan mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan maupun Diklat Teknis dan Fungsi guna meningkatkan kualitas SDM Aparatur.

CAPAIAN TERHADAP IKU 2016 IKU 4 UPAYA CAPAIAN : NO SASARAN RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU ANGGARAN 4 Meningkatnya Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensinya Persentase ASN yang ditempatkan di SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 2,13 % 100 % 644.128.692,00 365.067.913,00 56,68 % Persentase Penetapan Pejabat Fungsional tertentu 0 % UPAYA CAPAIAN : Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai dengan Kompetensinya dapat tercapai secara maksimal karena adanya komitmen bersama dari stekholder untuk mewujudkan profesionalitas ASN.

Rencana 2017 dan 2018 2017 2018 1 TUJUAN 4 SASARAN 7 PROGRAM 8 PROGRAM NO IKU 2017 (lama) IKU 2017 (Draft) IKU 2018 1 Mengoptimalkan Manajemen Organisasi yang Profesional : Persentase Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara Meningkatnya Kompetensi ASN : Persentase ASN yg telah mengikuti diklat minimal 20 JP per th 2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Data Kepegawaian yang Akurat : Persentase Data Kepegawaian yang di Update Tepat Waktu Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya : Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi 3 Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara : Persentase pegawai yang membuat SKP dengan benar Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Meningkatnya Kinerja ASN : Persentase ASN yg nilai SKP minimum 80 4 Meningkatnya Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensinya : Persentase ASN yang ditempatkan di SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi Persentase Penetapan Pejabat Fungsional tertentu Meningkatnya Kesejahteraan ASN : Persentase ASN yg mendapatkan fasilitasi Kesejahteraan 2017 2018 1 TUJUAN 4 SASARAN 7 PROGRAM 8 PROGRAM 32 KEGIATAN 27 KEGIATAN

Contoh RKA 2018 Indikator Program RENCANA KERJA DAN ANGGARAN   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Tahun 2018 Urusan : Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Program Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan Sumber Dana APBD Jumlah Thn 2018 Rp. 496.347.357,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN 100% Masukan Jumlah Dana Keluaran Jumlah pelantikan pengangkatan dalam jabatan Jml SK Pindah Tugas 2 kali 100 SK Pindah Tugas Hasil Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi 10% Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator (Sasaran /Hasil)

UPLOAD WEBSITE BKPSDM

T e r I m a k a s I h…….