PENGUKURAN KINERJA LAYANAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
Advertisements

Pelayanan prima di rumah sakit
DIREKTUR UMUM, SDM & PENDIDIKAN
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
BAB 8 KEDISIPLINAN.
Pradipta Paramitha1 The Methodology for Participatory Assessment MPA.
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
KEPUASAN & LOYALITAS NASABAH
Apa yang dimaksud dgn Analisis Jabatan?
Oleh : Mahasiswa S1_Terapan Akuntansi Keuangan Disampaikan dalam kegiatan : Pengabdian pada Masyarakat-Politeknik Negeri Manado Minahasa, Suluan, 02 Februari.
MENCIPTAKAN CUSTOMER VALUE
Presentasi Metopen Febri Neldiko
PENTINGNYA STANDAR ETIKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PEJABAT OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCAPAIAN.
Analisis dan Desain Jabatan
UMPAN BALIK KEPUASAN MAHASISWA
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
MANFAAT ANALISIS JABATAN
Berkenalan dengan Statistik
PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
PERSEPSI KONSUMEN 10/30/2017.
CHAPTER 11: RISET KEPUASAN
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Konsep dasar pelayanan kesehatan
MSDM – Handout 2 Analisis dan Desain Jabatan
MENCIPTAKAN CUSTOMER VALUE
Perusahaan sebagai sebuah lembaga bisnis yang mengejar keuntungan atas kegiatan yang dijalankannya harus pula memperhatikan pelayanan yang diberikan agar.
Pertemuan 11 : “ MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN “
HARAPAN PELANGGAN DAN STANDAR PELAYANAN
DIVISI TERMINAL PETI KEMAS
Kinerja Pelayanan Publik
ETOS KERJA, KOMITMEN KERJA DAN KEPUASAN KERJA
Aspek Etika Bisnis dalam skb
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
QUALITY ASSURANCE & PERFORMANCE IMPROVEMENT
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
ANALISIS KUALITAS JASA SKDR (SEKOLAH KARATE-DO DOJO ROSSI)
PRODUKTIVITAS DI FIP UNJ ( )
Pengukuran Kinerja Pelayanan
OPERATIONS MANAGEMENT
Service Excelence.
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
Karakter Organisasi Organisasi dan Manajemen.
Customer Service Logistik Logistics Customer Service
Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian Kuantitatif
Keuangan Sekolah/Madrasah
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
KONSEP KUALITAS JASA DAN MANUFAKTUR
KEPUASAN KERJA Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
TUGAS INDIVIDU Manajemen Pelayanan Publik
Customer Service Logistik Logistics Customer Service
MEMAKSIMALKAN KINERJA
Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan OLEH : KELOMPOK 8.
DINAMIKA KELOMPOK & PELAYANAN PUBLIK
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN CUSTOMER SERVICE ON TRAIN OFFICER TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KERETA ARGO WILIS BANDUNG-SURABAYA RINA MARYANA PROGRAM.
Motivasi dan Kepuasan Kerja
Manajemen Sumberdaya Manusia dan Perilaku Organisasi
Analisis dan Desain Jabatan
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
Penyusunan Alat ukur layanan unit
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kepuasan pelanggan serta menyampaikan pelayanan terbaik kepada orang yang dilayaninya 2.
Transcript presentasi:

PENGUKURAN KINERJA LAYANAN PUBLIK PERTEMUAN - 3

PENGANTAR Kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa gabungan dari tiga faktor penting yaitu; kecakapan, usaha, dan kesempatan. Hasibuan (1999: 75)

SYARAT UKURAN KINERJA Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta, dampak Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia (Bastian, 2006: 267)

INDIKATOR KINERJA Keterbukaan Indikator keterbukaan ini hanya terdapat dalam Kepmen PAN RI No. 58/2002. Indikator ini selanjutnya dibagi dalam 3 sub indikator, yaitu keterbukaan prosedur pelayanan, keterbukaan persyaratan pelayanan, dan keterbukaan biaya pelayanan Kemudahan Indikator kemudahan ini terdapat dalam dua Kepmen PAN, yaitu Kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN RI No. 25/2004, yang berkaitan dengan kemudahan alur pelayanan. Selain itu juga terdapat dalam servqual for citizen (NPS). Hasil gabungan tersebut melahirkan 3 sub indikator, yaitu kemudahan alur pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan mengakses tempat pelayanan. Kepastian Indikator kepastian ini terdapat dalam ketiga Kepmen PAN RI dan juga servqual serta servqual for citizen. Hasil gabungan dari ketiga Kepmen PAN dan servqual tersebut melahirkan 4 sub indikator, yaitu kepastian biaya pelayanan, kepastian waktu pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian sesuai standar dan kepastian (kejelasan) satuan/petugas yang memberikan pelayanan Keadilan Indikator keadilan ini terdapat dalam Kepmen PAN No. 25/2004. Selain itu juga terdapat dalam servqual for citizen (NPS). Variabel ini hanya berkaitan dengan satu hal yaitu adil atau perlakuan yang sama ketika menerima pelayanan

LANJUTAN Profesionalisme Petugas Indikator ini terdapat dalam tiga Kepmen PAN, yaitu Kepmen PAN No. 58/2002, Kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN No. 25/2004. Selain itu juga terdapat dalam servqual Zeithml, dkk dan servqual for citizen (NPS). Hasil gabungan dari servqual dan Kepmen PAN untuk dimensi ini melahirkan 6 sub indikator, yaitu kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas serta kejujuran petugas (tidak pungli) Sarana dan Fasilitas Indikator ini terdapat tiga Kepmen PAN, yaitu Kepmen PAN No. 58/2002, Kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN No.25/2004. Selain itu juga terdapat dalam servqual dari Zeithaml, dkk. Hasil gabungan dari servqual dan Kepmen PAN melahirkan 3 sub indikator, yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan yang dirasakan dan ketersediaan fasilitas penunjang Keamanan. Indikator ini terdapat dalam dua Kepmen PAN, yaitu Kepmen PAN No. 63/2003 dan Kepmen PAN No. 25/2004. Selain itu juga terdapat dalam servqual for citizen (NPS). Hasil gabungan melahirkan 2 sub indikator, yaitu keamanan lingkungan dan sarana serta perasaan aman dalam pelayanan Kompensasi. Indikator ini tidaak terdapat baik dalam servqual maupun Kepmen PAN. Indikator ini hanya terdapat dalam ukuran pelayanan publik di Amerika Serikat saat Presiden Clinton berkuasa. Indikator ini dikembangkan dalam 2 sub indikator, yaitu ketersediaan kompensasi dan kepuasan yang dirasakan Sistem Penanganan Keluhan. Indikator ini tidak terdapat dalam servqual. Indikator ini terdapat dalam ukuran pelayanan publik di Amerika Serikat saat Presiden Clinton berkuasa dan juga terdapat dalam Kepmen PAN No. 63/2003.

INDIKATOR KINERJA TANGIBLES EQUITY RESPONSIVENESS RESPONSIBILITY ASSURANCE (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1990)