Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Advertisements

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Pembukuan & LPJ Bendahara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014

SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN

PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.

ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN

Lanjutan ……..B. Belanja Bahan

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah

APLIKASI e-CONTROLLING

Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang

Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

MEKANISME PENGAJUAN CSR PERWALI NO 12-A TAHUN 2013

PROSEDUR PELAKSANAAN PELELANGAN

RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.

Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting

Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

ABSTRAK ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG/JASA JALUR UNIT KERJA (P3MI & PENELITIAN)

Inspektorat Kabupaten Sleman

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05

PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG

PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.

PENJELASAN ADMINISTRASI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Bagian Administrasi Pembangunan

UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BARANG/JASA PEMERINTAH

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019

PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.

PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016

Menindaklanjuti : 1. 2. 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 903/4831/436.6.13/2016 tanggal 3 Nopember 2016 tentang Penggunaan Kode Kegiatan Baru

Alur pelaksanaan Addendum Kode Kegiatan e-Budgeting PAK Kode Kegiatan Baru (PAK) Kontrak Berjalan (Final) Addendum Kode Kegiatan e-Delivery Kontrak Addendum

Addendum Kode Kegiatan (e-Delivery) Melibatkan 1 (satu) level user yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Parameter terjadinya Addendum Kode Kegiatan jika tanggal dokumen kontrak dan kelengkapannya adalah 1 Nopember 2016 dan setelahnya. Dokumen kontrak dan kelengkapannya sebagai berikut: SPK Perorangan ; Kontrak/SPK metode Lelang, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Pembelian secara Elektronik, Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain; Berita Acara (BA) Pemeriksaan Pekerjaan; Berita Acara (BA) Serah Terima. Berita Acara (BA) Pembayaran;

Kondisi untuk Addendum Kode Kegiatan Tanggal Kontrak/SPK < 1 Nopember 2016, BA Pemeriksaan >= 1 Nopember 2016, wajib Addendum Kode Kegiatan. Preview Cetak BA Pemeriksaan, BA Serah Terima, BA Pembayaran akan muncul Kode Kegiatan Baru; Tanggal Kontrak/SPK < 1 Nopember 2016, BA Pemeriksaan < 1 Nopember 2016, BA Pembayaran >= 1 Nopember 2016, wajib Addendum Kode Kegiatan. Preview Cetak BA Pembayaran akan muncul Kode Kegiatan Baru; Tanggal Kontrak/SPK < 1 Nopember 2016, BA Pemeriksaan < 1 Nopember 2016, BA Serah Terima < 1 Nopember 2016, BA Pembayaran >= 1 Nopember 2016, wajib Addendum Kode Kegiatan. Preview Cetak BA Pembayaran akan muncul Kode Kegiatan Baru; Tanggal Kontrak/SPK > 1 Nopember 2016 , tidak perlu Addendum Kode Kegiatan. Preview Cetak Kontrak/SPK akan muncul Kode Kegiatan Baru;

Kondisi untuk Transaksi Pembelian Langsung dan Pemberian Langsung Tanggal Transaksi < 1 Nopember 2016, Preview Cetak Daftar Penerimaan Honorarium dan Surat Pembelian Langsung akan muncul Kode Kegiatan Lama; Tanggal Transaksi >= 1 Nopember 2016, Preview Cetak Daftar Penerimaan Honorarium dan Surat Pembelian Langsung akan muncul Kode Kegiatan Baru;

Terima Kasih Materi dapat di download di bp.surabaya.go.id