PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Advertisements

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.

PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK

PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012

Promosi Sumatera 1.Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pariwisata antar Provinsi 2.Aksesibilitas Pintu Masuk Sumatera 3.Zone Regional atas kesepakatan.

Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3

STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM

TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK

Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hubungan Kewenangan antara Level Pemerintahan

Undang-Undang bidang puPR

Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN

STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT

DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016

Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010

GUNUNGKIDUL DALAM ANGKA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KEBERLANJUTAN DESA PASCA

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.

Undang-Undang bidang puPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN

KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Bahan tayang 3-4 Mei.

Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.

Kementerian Ketenagakerjaan RI

BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.

PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014

Kementerian Ketenagakerjaan RI

PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS BERBASIS LESS PAPER

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.

SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BPS KABUPATEN BULELENG

SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019

SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan

EVALUASI KEGIATAN DEKONTP

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )

Transcript presentasi:

PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PELAKSANA PELATIHAN KONSTRUKSI WILAYAH PALEMBANG

POKOK BAHASAN POKOK BAHASAN POTENSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA TAHUN 2015 TENAGA KERJA TERLATIH TAHUN 2014 GAP TENAGA KERJA TAHUN 2015 APA YANG HARUS DILAKUKAN AGAR PEMBANGUNAN SUKSES? KESIMPULAN

PULAU SUMATERA Bengkulu Jambi Babel Bengkulu Sumsel Lampung

NO PROVINSI PDRB SEKTOR KONSTRUKSI POTENSI KEBUTUHAN 1. POTENSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA TAHUN 2015 NO PROVINSI PDRB SEKTOR KONSTRUKSI POTENSI KEBUTUHAN 1. Jambi 72.654 3.492 31.740 2. Sumsel 206.331 5.100 46.355 3. Bengkulu 24.173 914 8.309 4. Lampung 144.561 4.855 44.134 5. Babel 34.325 2.352 21.378 JUMLAH 482.044 14.703 152.099 Sumber : Data Statistik Triwulan I Tahun 2014

NO PROVINSI TENAGA TERLATIH JUMLAH 2. TENAGA KERJA TERLATIH TAHUN 2014 NO PROVINSI TENAGA TERLATIH JUMLAH ANGKATAN ORANG/ ANGKATAN 1. Jambi 8 angkatan 30 orang 240 orang 2. Sumsel 6 angkatan 180 orang 3. Bengkulu 4 angkatan 120 orang 4. Lampung 5. Babel 840 orang Sumber : Data Pelatihan Satker Palembang

3. GAP TENAGA KERJA TAHUN 2015 NO PROVINSI POTENSI KEBUTUHAN TENAGA TERLATIH 2014 YANG PERLU DILATIH 1. Jambi 31.740 orang 240 orang 31.500 orang 2. Sumsel 46.355 orang 180 orang 46.175 orang 3. Bengkulu 8.309 orang 120 orang 8.189 orang 4. Lampung 44.134 orang 43.954 orang 5. Babel 21.378 orang 21.258 orang JUMLAH 152.099 orang 840 orang 151.076 orang

4. APA YANG DILAKUKAN AGAR PEMBANGUNAN SUKSES? PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI KOMPETEN PRODUK-TIVITAS MENINGKAT BERDAYA SAING

TUGAS SIAPA ? KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UU No. 18 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa instansi pusat bertanggung jawab tentang pembinaan konstruksi adalah Menteri PU yang sehari-harinya dilaksanakan oleh BPKON. 2. PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA Tenaga kerja di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota seperti ditetapkan melalui PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Masyarakat jasa konstruksi BAGAIMANA CARANYA ? KEMEN PU PEMERINTAH DAERAH Dunia pendidikan Masyarakat jasa konstruksi BUMN LPJK HARUS : KOMITMEN antar Pemangku Kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan Pembinaan Tenaga Kerja, melalui : - Pembiayaan APBD - Pembiayaan Sharing - Pembiayaan Assosiasi/Masyarakat. 2. Kesadaran Masyarakat Jasa Konstruksi untuk meningkatkan kemampuan. SUKSES AKIBAT: APBN terbatas, untuk melakukan percontohan 5% dari jumlah tenaga kerja tidak tercapai. Tenaga Kerja tidak terlatih akan meningkat. Produktivitas menurun. Tidak punya daya saing KEGAGALAN BANGUNAN.

5. KESIMPULAN Potensi kebutuhan tenaga kerja konstruksi sejumlah 152.099 orang dengan GAP 151.076 orang belum terlatih yang tersebar di 5 (lima) provinsi perlu perhatian khusus untuk dilakukan pembinaan’ karena UU No. 18 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa instansi pusat yang bertanggung jawab tentang pembinaan konstruksi adalah Menteri PU yang sehari-harinya dilaksanakan oleh BPKON. Tenaga kerja di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota seperti ditetapkan melalui PP No. 38 Tahun 2007. Untuk itu diperlukan kerjasama yang erat antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pembininaan tenaga kerja konstruksi agar PEMBANGUNAN SUKSES.

Terima Kasih