STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No
KI kd/indikator materi pustaka
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
BAB VI ETIKA PROFESI HUKUM
Pedoman bagi petugas Polmas.
Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.
TENAGA KERJA WANITA DAN CACAT (Pertemuan ke-14)
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM II 2015
PAPARAN KAPOLSEK BANYUDONO Dalam Rangka
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENDIDIKAN KESEHATAN, PENDIDIK KESEHATAN, dan PROMOSI KESEHATAN Lita Sri Andayani, SKM, MKes Dept. PKIP FKM USU.
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
EKONOMI SUMBERDAYA AIR
DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PERANAN KELOMPOK PEDULI KEAMANAN DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KEKUASAAN DAN WEWENANG
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
KESADARAN BERKONSTITUSI
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
TIGA MISI UTAMA KAPOLRES MALANG KOTA Rencana Aksi
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN.
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
PEMBERDAYAAN KELUARGA
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PPM
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI BADAN PEMELIHARA KEAMANAN DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI Oleh WADIRBINMAS BAHARKAM POLRI KOMBES POL Drs. HERU PRANOTO M.Si Banyubiru, 11 April 2016

PENDAHULUAN ERA GLOBALISASI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF MAUPUN NEGATIF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT; DINAMIKA MASYARAKAT DIPENGARUHI OLEH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK YANG BERIMPLIKASI TERHADAP JALANNYA PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL; PEMERINTAH MENETAPKAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI GUNA MENUPANG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN AGAR DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN; KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DISAMPING DIPENGARUHI OLEH DINAMIKA SOSIAL , YG PALING UTAMA ADALAH TERCIPTANYA SITUASI DAN KONDISI YG AMAN DAN TERTIB; DINAMIKA MASYARAKAT SOSIAL BERPENGARUH TERHADAP TREND KEJAHATAN; TREND KEJAHATAN TIAP TAHUN MENGALAMI PENINGKATAN BAIK KUALITAS MAUPUN KUANTITAS WALAUPUN UPAYA PENANGANAN DALAM PENDEKATAN REPRESIF MENGALAMI PENINGKATAN AKAN TETAPI TIDAK MAMPU UTK MENCOBA MENCARI AKAR MASALAH DARI TIMBULNYA KEJAHATAN; 2

FAKTOR KORELASI TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS BERTAMBAHNYA JUMLAH PENDUDUK YG TIDAK SEIMBANG DGN JUMLAH LAPANGAN PEKERJAAN; MASALAH UPAH TENAGA KERJA YG DIRASAKAN MASIH BELUM MENCUKUPI KEBUTUHAN SEHARI-HARI; KESENJANGAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT BERADA DGN MASYARAKAT BAWAH; JUMLAH PENGANGGURAN YG DISEBABKAN KARENA DAYA TAMPUNG PEKERJAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA YG RENDAH; SITUASI POLITIK YG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENIMBULKAN KETIDAKPERCAYAAN INVESTOR UTK MENANAMKAN INVESTASINYA; SOLIDARITAS KESUKUAN DAN KELOMPOK-KELOMPOK TERTENTU YANG MEMBERIKAN BATASAN PD SRATA SOSIAL DIMASYARAKAT; MASALAH SOSIAL LAINNYA DAN KONFLIK SOSIAL YG BERPENGARUH THDP TIMBULNYA GANGGUAN KAMTIBMAS DI MASYARAKAT; 3

PERAN POLRI DLM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS UU NO 2 TAHUN 2002 PASAL 13 TENTANG TUPOKSI POLRI YAITU : 1. MEMELIHARA KAMTIBMAS; 2. MENEGAKKAN HUKUM; 3. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT. MENGELOLA MASALAH KAMTIBMAS DLM UUD TSB, POLRI MELAKUKAN KEGIATAN PREVENTIF, PREEMTIF DAN REPRESIF; MENGUTAMAKAN PENDEKATAN PREEMTIF DAN PREVENTIF DIBANDING MELAKUKAN PENDEKATAN REPRESIF, KARENA PENDEKATAN REPRESIF BUKAN CARA YG TEPAT UTK MEMBANGUN KEPERCAYAAN MAYARAKAT. 4

MEMAHAMI KEBUTUHAN MASYARAKAT TENTANG RASA AMAN RASA AMAN MERUPAKAN KEBUTUHAN PRIMER MANUSIA DISAMPING KEBUTUHAN SANDANG, PANGAN DAN PAPAN; RASA AMAN DPT DIPENUHI APABILA HAK DAN KEWAJIBAN DPT DILAKSANAKAN DGN BAIK TANPA ADA HAMBATAN DAN GANGGUAN ; PD HAKIKATNYA MASY MENDAMBAKAN KEHADIRAN POLRI DISETIAP SAAT; KEHADIRAN POLRI DPT MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA; POLISI DIHARAPKAN DPT BERGAUL DGN MASYARAKAT DAN MENJALIN KOMUNIKASI; POLISI DIHARAPKAN SEBAGAI TEMPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI MASYARAKAT; MASYARAKAT BERKEYAKINAN BAHWA DIRINYA AKAN MENDAPATKAN RASA AMAN SETIAP BERHUBUNGAN (BERKOORDINASI) DGN POLRI; POLISI MEMPUNYAI MOTO “SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SBG BENTUK GARANSI KEPEDULIAN KPD MASY”. 5

GAYA PEMOLISIAN POLISI LAMA MODERN(BARU) KONTROL SOSIAL; PARADIGMA KONFLIK; SUSUNAN HIRARKI; KEKERASAN; PAKSAAN; INDIVIDU. MODERN(BARU) KONTROL SOSIAL; KEMITRAAN; PARTISIPATIF; PROFESIONAL; KESADARAN; KOMUNITAS. 6

PELAKSANA DARI STRATEGI POLMAS PELAKSANA DARI STRATEGI POLMAS ANTARA LAIN : PENGEMBAN POLMAS; 2. BHABINKAMTIBMAS. 7

STRATEGI POLMAS DLM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT POLMAS ADALAH KEGIATAN UNTUK MENGAJAK MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN ANGGOTA POLRI DAN MASYARAKAT SEHINGGA MAMPU MENDETEKSI PERMASALAHAN KAMTIBMAS DAN MENEMUKAN PEMECAHANNYA; STRATEGI POLMAS ADALAH CARA / GIAT UTK MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DAN STAKE HOLDER LAINNYA GUNA MELAKUKAN CEGAH TANGKAL GANGGUAN KAMTIBMAS DGN MENENTUKAN KEBIJAKAN SAMPAI DGN IMPLEMENTASINYA. 8

STRATEGI POLMAS 9 STRATEGI DILAKSANAKAN MELALUI: 1. KEMITRAAN DAN KERJASAMA DGN MASYARAKAT DAN KOMUNITAS BANGUN DAN BINA KOMUNITAS, HOBBY DAN PROFESI; 2. PROBLEM SOLVING HADIR DAN MEMFASILITASI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL; 3. PEMBINAAN PAM SWAKARSA HIDUPKAN KAMLING DAN PEMBINAAN SATPAM MODERN/ TRADISIONAL; 4. MENGHIDUPKAN EKSITENSI FKPM DI MASY MENGHIDUPKAN DAN MEMBERDAYAKAN PRANAKTA SOSIAL DLM PENYELESAIAN MASALAH; 5. TINGKATKAN YAN POLRI KPD MASY POLRI MEMBANTU MASY DLM HAL MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERLINDUNGAN KPD MASY (SIM, STNK DAN BIMBINGAN KPD PPA. 9

10 6. BIMBINGAN DAN PENYULUHAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN TTG KESADARAN HUKUM DGN MELAKUKAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI; DDS (DOOR TO DOOR SYSTEM); 8. INTENSITAS HUBUNGAN POLRI DGN KOMUNITAS POCIL, POLISI KEAMANAN SEKOLAH, KBPPP, KOMUNITAS HOBI, PROFESI DAN TOKOH MASY; KORWASBIN TEKNIS KEPOLISIAAN POLSUS, PPNS DAN SWAKARSA’ 10. KERJASAMA DIBIDANG KAMTIBMAS MENJALIN KOMUNIKASI DGN BADAN/ LEMBAGA INSTANSI ATAU SWASTA (CONTOH KOMNAS HAM, KPHI, BNN, DLL). 10

SEKIAN & TERIMA KASIH