KEBIJAKAN DAN KONSERVASI SDA BAHAN KULIAH 13 DAN 14 Dr. Ir. AHYAR ISMAIL, MAgr DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2 0 1 1

Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air "No Money, No Water" itulah judul buku yang cukup provokatif dari Jan Gerards -- seorang konsultan program pengembangan sumberdaya air dari Gaia Management Consultant.  Dari judul buku di atas telah mengindikasikan akan munculnya problem konflik air, yang disebabkan semakin langkanya (scarcity) jumlah dan kualitas air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Situasi "demand side efect" terhadap keberadaan air, akan berakibat bahwa air tidak dapat berfungsi sebagai komoditas publik (public goods). Pada akhirnya air akan bergeser fungsinya menjadi komoditas ekonomi (economic goods), yang kehilangan makna fungsi sosialnya. Menurut Apun Afandi (1994), di Indonesia kebutuhan air untuk keperluan domestik (rumah tangga) di pedesaan kurang lebih 120 liter per orang perhari. Sedangkan di negara seperti Amerika Serikat, kebutuhan air rata-rata sekitar 400-650 liter per orang perhari.

Pada skala nasional (thn 2003) ketersediaan air bersih, hingga kini mencapai sekitar 60 persen. Artinya masih ada 40 persen atau sekitar 90 jutaan rakyat Indonesia terpaksa mempergunakan air yang tak layak secara kesehatan untuk kehidupan sehari-hari. Tingkat akses sumber air di pedesaan Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara mencapai 94%, Indonesia hanya 69% dan Vietnam mencapai 72%

Penyedia air bersih …… PDAM Kapasitas produksi nasional air PDAM yang 72.000 liter/detik, sebagian besar PDAM masih menghadapi masalah kebocoran air (unaccounted for water) hingga menyentuh level 40%-50%. PDAM juga dihadapkan pada manajemen yang buruk, dimana hal itu berdampak pada sebagian besar PDAM yang ada di Indonesia mengalami kerugian dan memiliki utang.

Masalah lain yang cukup dominan ialah pelayanan dan kinerja PDAM. Masih banyak idle capacity, kebocoran, kapasitas, kualitas, kontinuitas pelayanan dan otorisasi pengelolaan yang belum diserahkan sepenuhnya. Selain itu, masalah kebijakan nasional yang masih mengijinkan subsidi bagi PDAM, diskriminasi bunga pinjaman dan tiadanya sanksi bagi PDAM yang gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Belum lagi sejumlah persoalan yang secara umum menggelayuti pengelolaan air di Indonesia, seperti: distribusi pelayanan air yang tidak merata; polusi air; ketidakmampuan pemerintah memperluas jaringan irigasi bagi keperluan pertanian, sehingga salah satunya terjadi penurunan produksi padi; serta berkurangnya sediaan (supply) air bersih maupun air minum yang disebabkan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan.

Dalam persoalan distribusi, tampak lebih banyak difokuskan untuk melayani kegiatan komersial yang mendukung pembangunan ekonomi. Hanya konsumen yang mampu membayar yang dapat memiliki akses terhadap air bersih. Kegagalan PDAM dalam memenuhi kebutuhan tersebut sebenarnya lebih disebabkan buruknya kondisi jaringan pipa yang dimiliki, termasuk jaringan pengumpulan (intake), jaringan transmisi, instalasi pengolahan air, penampungan, jaringan distribusi, sampai dengan sambungan ke tiap-tiap rumah. Hal tersebut mengakibatkan kualitas air yang sampai kepada pelanggan atau masyarakat menjadi menurun.

Padahal Undang Undang (UU) Sumber Daya Air (SDA) Nomor 7 Tahun 2004, mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh rakyat. Di Indonesia secara kelembagaan, SDA dikelola oleh Ditjen SDA Departemen Pekerjaan Umum

Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Perumusan kebijakan teknik di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air

Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air Pengembangan norma, standar, pedoman dan manual di bidang sumber daya air Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal

Faktor-faktor penyebab perlunya perubahan kebijakan dan strategi pengembangan SDA Perubahan lingkungan strategis internal Perubahan lingkungan strategis eksternal Kecenderungan yg nyata dari kenaikan bisnis air pd level lokal, nasional dan global Keterbatasan kemampuan negara Berkurangnya ketersediaan air Kerugian dan kerusakan yg luar biasa diakibatkan kekeringan dan banjir Perumusan dan implementasi kebijakan Efisiensi pemakaian air

Implikasi diterapkannya UU No.7 thn 2004 SDAir hrslah memiliki keterkaitan dengan ekosistem, sehingga tdk dilihat sebagai barang ekonomi mutlak. Dalam UU No.7 2004 melibatkan peran swasta yg tdk jelas dan tdk tegas Terlalu didominasi oleh aspek ekonomi dibanding aspek ekologi dan kurang memandang air dr aspek sosial. Dalam pemanfaatan SDAir tdk selalu hrs memiliki SDAir

KONSERVASI SDA Ada 3 prinsip yg mendukung pembangunan masa depan yg sehat dalam sektor air : Konservasi : menggunakan air secukupnya utk memenuhi kebutuhan senyatanya, tanpa pemborosan Ketahanan : penggunaan teknologi dan sistem yg selalu siap bekerja dgn sumberdaya yg dpt diperoleh dr lingkungan masyarakat yg dilayani, tanpa ketergantungan yg berlebih pada masukan dari luar.

Sistem melingkar, bukan garis lurus Sistem melingkar, bukan garis lurus. Artinya perlu dipikirkan pemanfaatan yang melingkar, berantai sesuai pemanfaatannya