SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Search And Rescue Oleh : Fahmi Istanto
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
POSKO LAPANGAN DAN SATGAS SAR
(Kepala Biro Kepegawaian)
KOMITE IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI (KISS)
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
MWA UI 2014.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
TELAAHAN PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2016 TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
ORGANISASI BADAN SAR NASIONAL
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENANGANAN BENCANA NASIONAL
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Amdal Komisi Penilai Amdal
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
S E L A M A T D A T A N G.
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Terbentuknya NKRI Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa.
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
LLDIKTI-VI.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH ORGANISASI SAR DAN PERKEMBANGAN SAR DI indonesia 2

1966 IMO 1950 ICAO Sejarah ORGANISASI SAR DI INDONESIA BLACK AREA/BLANK AREA 1950 ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION) 1966 IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION) MEMILIKI ORGANISASI SAR YANG MAMPU MENANGANI MUSIBAH PENERBANGAN DAN PELAYARAN DIWILAYAH KEDAULATANNYA.

TAHUN 1972 Berdasarkan Rekomendasi dan saran dari Tim Indonesia, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 1972 Tentang Pembentukan Badan SAR Indonesia ( BASARI )

(DIPIMPIN OLEH PEJABAT DARI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN) PRESIDEN RI BASARI PUSARNAS (PUSAT SAR NASIONAL) (DIPIMPIN OLEH PEJABAT DARI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN)

SUSUNAN KEANGGOTAAN BASARI A. KETUA : MENTERI PERHUBUNGAN B. WAKIL KETUA : MENTERI PERTAHANAN & KEAMANAN C. ANGGOTA : * MENTERI DALAM NEGERI * MENTERI LUAR NEGERI * MENTERI SOSIAL * MENTERI KEUANGAN D. APABILA DIPANDANG PERLU KEPALA STAF ANGKATAN DAN KEPOLISIAN NEGARA DAPAT DIIKUT SERTAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN DI BIDANG SAR.

SUSUNAN ORGANISASI BASARI A. PIMPINAN B. PUSAT SAR NASIONAL ( PUSARNAS ) C. PUSAT KOORDINASI RESCUE D. SUB PUSAT KOORDINASI RESCUE E. UNSUR SAR ( SRU )

PERKEMBANGAN ORGANISASI SAR DI INDONESIA TAHUN 1979 GUNA MEMAKSIMALKAN KINERJA PUSARNAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI SAR KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR : 47 TAHUN 1979 PUSARNAS menjadi BASARNAS ( KEDUDUKAN BASARNAS SETINGKAT ESELON II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN )

TAHUN 1998 KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 61 TH TAHUN 1998 KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 61 TH.1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMAN PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENHUB NOMOR : KM.80 TAHUN 1998 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL; KEPUTUSAN MENHUB NOMOR : KM.81 TAHUN 1998 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SEARCH AND RESCUE (KANTOR SAR) PERUBAHAN NAMA KANTOR KOORDINASI RESCUE MENJADI KANTOR SAR TYPE A DAN SUB KOORDINASI RESCUE MENJADI KANTOR SAR TYPE B

TERIMA KASIH