TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Advertisements

Selamat Datang di Badan PPSDM Kesehatan
Tindak lanjut penyelesaian rka-k/l t.a kemenko kesra
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERAGAMAN KENAMPAKAN ALAM DAN BUATAN DI INDONESIA
POROS MARITIM INDONESIA
Kenampakan Wilayah dan Pembagian Waktu di Indonesi
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
KEGAGALAN PASAR DALAM PERSPEKTIF ETIKA
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
STRATEGI KOMPREHENSIF PERKUATAN DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI UNTUK BERHASIL DALAM PERSAINGAN GLOBAL Oleh : MENTERI PPN/KEPALA.
Berita Resmi Statistik
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Pemerintah Kota Lubuklinggau
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
SOSIALISASI RPJMN DAN RANCANGAN AWAL RKP 2016
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
TRANSPORTASI INDONESIA 2045
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Ir. Didit Okta Pribadi, Msi.
Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si. NIDN:
Ella Ekaristy,S.Pd.
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 2016
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
ORGANISASI DAN TATAKERJA PELABUHAN PERIKANAN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
VISI MISI STRATEGI.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Kementerian Ketenagakerjaan RI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
AKUNTABILITAS KINERJA
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
Industri Berbasis Kelautan, mengapa ?
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
RPJMN Bidang Tata Ruang
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK AKSELERASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS (P2HA) DI KAWASAN HA ANIM Disampaikan dalam Pertemuan KPA Regio Ha Anim Dalam.
UNIVERSITAS HALU OLEO SISTEM TRANSPORTASI LAUT MATA KULIAH MANAJEMEN INFRASTRUKTUR PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA UNIVERSITAS.
FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM RANTAI PASOK DAN LOGISTIK PANGAN Eddy Renaldi Agrilogics UNPAD.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Kejayaan ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya pada abad ke 15 sampai ke 17, dari kerajaan pesisir Sumatera, Kerajaan Mataram.
Transcript presentasi:

TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN FGD OPTIMALISASI TOL LAUT UNTUK STABILISASI HARGA BARANG STRATEGIS TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN Ir. TRI ACHMADI, Ph.D. KEPALA DEPARTEMEN DEPARTEMEN TEKNIK TRANSPORTASI LAUT FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER JAKARTA, 31 MEI 2017 Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Outline Tantangan Membangun Kedaulatan Negara Maritim Rasionalisasi Program TOL LAUT Contoh Perhitungan Subsidi Program TOL LAUT Rekomendasi Penyempurnaan Program TOL LAUT Catatan Penutup Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Tantangan Indonesia sebagai Negara Maritim Tantangan Geografi: Luas Wilayah termasuk wilayah Perairan dan daratan Jumlah Pulau & Panjang Pantai Jumlah dan Lokasi Provinsi Kepulauan di Indonesia Tantangan Demografi: Jumlah Penduduk & Piramida Usia Penduduk Lokasi Sebaran Penduduk (tinggal di 6000- an pulau) Tingkat Pendidikan SDM Tantangan Ekonomi Regional dan Anggaran Pemerintah: Kontribusi PDB menurut wilayah pulau besar Perdagangan antar pulau (IBB dan IBT) Keterbatasan Anggaran Pemerintah untuk membangun sektor maritim Tantangan Infrastruktur Maritim: Industri Manufaktur Maritim Jumlah, sebaran lokasi dan kapasitas Industri Galangan Kapal Nasional Industri Pelayaran Nasional Jumlah, Jenis, Kapasitas dan Umur Armada Kapal Nasional Pelabuhan Laut Nasional Jumlah, Kelas dan Sebaran Lokasi pelabuhan laut Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Tantangan Geografi Perbandingan Wilayah Luas Wilayah: 5,180,053 km² 18.110 Pulau dan 95.181 Km Garis Pantai Daratan: 1,922,570 km² (37.11%) Perairan: 3,257,483 km² (62.89%) WILAYAH PERAIRAN TERLUAS Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Tantangan Geografi Delapan Propinsi Kepulauan  BELUM BERKEMBANG dan perbatasan laut. Membangun dari Pinggiran  Membangun wilayah kepulauan dan perbatasan Propinsi: Kepri Babel NTB NTT Sultra Sulut Maluku Utara Maluku Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Tantangan Demografi Jumlah penduduk usia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja meningkat Apabila jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak dan jumlah lapangan kerja tidak memadai akan terjadi pengganguran Bonus demografi harus disertai dengan tingkat penddikan yang tinggi Tenaga kerja ahli dan berdaya saing  SDM Maritim Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Tantangan Ekonomi Regional dan Anggaran Pemerintah PDRB 2015 Wilayah Jawa dan Sumatera  81.24%  Dominan  Penopang ekonomi nasional Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku  18.76%  Pemerataan Ekonomi Pergerakan Petikemas (Volume) Volume  61%  Dominan  Penopang ekonomi nasional Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku  49%  Pemerataan Ekonomi Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Tantangan Infrastruktur Maritim Galangan Nasional (250 Galangan) Galangan Nasional terpusat di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan)  88% (220 Galangan) Wilayah Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku)  12% (30 Galangan)  Pemerataan industri manufaktur dan infrastruktur maritim Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Rasionalisasi Program TOL LAUT Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Transportasi – Pertumbuhan Ekonomi – Kesejahteraan Rakyat Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Program TOL LAUT dan Nawacita Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara; Membuat Pemerintah tidak absen dengan membagun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor–sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter Bangsa; Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. NAWA CITA PROGRAM TOL LAUT SEBAGAI “TOOLS” PERWUJUDAN KEBERHASILAN PROGRAM NAWACITA Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Korelasi GDP dan Troughput Petikemas Rata – Rata Pertumbuhan Container Troughut 6.49 % Rata – Rata Pertumbuhan GDP 5.64% Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Korelasi GDP, Troughput Petikemas dan Shipcall Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Contoh Kategori Komersialisasi Rute Angkutan Perairan Penggolongan Komersialiasi Rute Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Contoh Model Subsidi Angkutan Laut Spesifikasi Kapal A Tanjung Perak B Makassar C Calabai D Larantuka Rute Komersial Rute Semi Komersial Rute Perintis Alternatif Rute Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Contoh Model Subsidi Angkutan Laut Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Contoh Model Subsidi Angkutan Laut Tanjung Perak B Makassar C Calabai D Larantuka Rute Komersial Rute Semi Komersial Rute Perintis Rekapitulasi Perhitungan Kapal Tol Laut melewati rute Komersil ==> Mengurangi beban Subsidi Pemerintah Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Tantangan 8 (Delapan) Pilar Kebijakan Tol Laut Penyelenggaraan rute Tol Laut yang bersinggungan dengan rute pelayaran eksisting Sumber: Ir. Tri Achmadi, Ph.D, Jurusan Transportasi Laut-ITS

Konsep Evaluasi TOL LAUT Sumber: Ir. Tri Achmadi, Ph.D, Jurusan Transportasi Laut-ITS Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Catatan Penutup Intervensi Optimal Pemerintah melalui Tol Laut Efisiensi Ekonomi VS Pemerataan Ekonomi/ Kesra Usulan Delapan Pilar Kebijakan Tol laut, yaitu: Pilar utama  Infrastruktur Maritim, Industri Maritim, Sarana dan Layanan Tol Laut Pilar Pendukung  SDM, TIK, Regulasi dan Kelembagaan Tol Laut Usulan 3 (tiga) indikator evaluasi TOL LAUT, yakni: (1) Ekonomi (tingkat inflasi dan indeks harga komoditi), (2) Pasar (volume petikemas, kapasitas maksimum dan konektivitas) dan (3) Operasional kapal (load factor dan utilitas kapal) Penyusunan Kebijakan Rencana Strategis dan rencana semua Peraturan (PP, KM) Tol Laut yang mengikutinya guna: Memberikan kepastian hukum bisnis kerjasama pemerintah dan privat di bidang infrastruktur transportasi laut Memberikan jaminan layanan bagi publik dengan basis equal opportunity dengan tingkat layanan yang sesuai. Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD

Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD Catatan Penutup Tantangan Penyelengaraan TOL LAUT Kondisi Geografi Indonesia Persebaran Pulau-Pulau Besar dan Kecil Jangkauan Area Layanan yang Luas Kondisi Imbalance Kargo (Java sentralized) Kondisi Infrastruktur Maritim Saat ini (Pelabuhan, Pelayaran dan Galangan) Pasar Pelayaran Domestik (Petikemas)  HHI is >0.25  Menunjukkan Pasar Pelayaran Domestik (Petikemas) Dijalankan dan Didominasi Hanya oleh Beberapa Perusahaan Pelayaran yang Menguasai Pasar Departemen Teknik Transportasi Laut_Ir Tri Achmadi PhD