Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Trisakti Handayani
Advertisements

MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN
Rasionalisme dalam Kebijakan Publik
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
BAB 10 PERUBAHAN SOSIAL Masyarakat pasti mengalami perubahan, karena masyarakat bersifat dinamis. Selo Soemardjan merumuskan perubahan sosial adl perubahan-perubahan.
SEJARAH, KEBUDAYAAN, IPTEK DAN MASALAH SOSIAL
Implementasi manajemen strategis
PENDIDIKAN DAN PEMBEBASAN DALAM PANDANGAN PAULO FREIRE
 PANDU HIDAYAT  MUFLICHATUN NISAK  FATCHUR ROHMAN  SITI FATIMAH  EKA FRANSISKA
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
TRADISI – TRADISI PERENCANAAN (Planning Tradition) (Sumber : Planning in the Public Domain, John Friedmann 1987 : 87–310) TRADISI-TRADISI PERENCANAAN.
Materi Tutorial Tatap Muka
Dosen. Dr.Dra.SUciati,SH,M.Hum
ISU KEBIJAKAN DAN AGENDA SETTING
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN
Perubahan Struktural dalam pembangunan
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Bobot: 3 Sks
Masyarakat dan perubahan sosial
SRI SULASMIYATI, S.Sos, M.AP
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Materi Tutorial Tatap Muka Pertemuan ke-2
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Cara mengadakan Penelitian
Kebudayaan, Kapital Sosial, dan Korupsi
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
Perencanaan Sumber Daya Hutan
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
Masyarakat dan perubahan sosial
PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Publik & Pertarungan Opini
Endah Purwitasari Universitas Gunadarma
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan.
PELATIHAN KADER DASA (PKD) 2012
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB V
KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
Fungsi Hukum Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat sangat penting mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan.
Welcome to the gate of Sociology
Tantangan Globalisasi Neo-liberal dan Birokrasi kita
PERUBAHAN SOSIAL Muh. Zainul Arifin.
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan Materi Kuliah PS.
Materi Tutorial Tatap Muka Pertemuan ke-2
Partai Politik.
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
WELCOME … KPP students 9/21/2018.
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. I
Materi Kuliah PS Kekuasaan, Wewenang Meti Mediyastuti, S.Sos, M.AP.
KARINA JAYANTI Universitas Gunadarma
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (Fisip – UMA) Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik Bobot: 3 Sks Kelas: Pagi/Malam Program Studi: Ilmu Pemerintahan Dosen Pengampu: Armansyah Matondang S.Sos, M.Si Universitas Medan Area 2015

Policy (kebijakan) Berbicara kebijakan dan analisis kebijakan tidak terlepas dari berbicara bagaimana model dari suatu negara, Demokrasi (Republic, constitutional monarchy), Totaliter (otoritarian,komunisme, absolute monarchy), sosial demokrat, liberal. Kebijakan: Partai politik yang berkuasa (rezim/penguasa) Kebijakan terkait: idiologi adalah pangkal atau titik untuk mengidentifikasi dan menganalisa lahirnya suatu kebijakan publik dari pemerintah/penguasa

Definisi dan pengertian Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak (public) yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target) Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards (penghargaan) dan sanctions (sangsi).

lanjutan Secara instrinsik kebijakan (policy) adalah instrumen teknis, rasional, dan action - oriented (gerakan, tindakan konkrit) untuk menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan publik (Shore dan Wright dalam Marzali:1997:5) Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (blue print for action), yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut (Ervin dalam Marzali: 2000:43). Dalam kalimat antropologis, kebijakan dapat disebut sebagai “model for behavior atau model bagi perilaku”

Target Kebijakan Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman Singkatnya kebijakan merupakan “model for behavior” dalam rangka untuk menciptakan “model for behavior”. Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural.

Lanjutan Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (planned sociocultural change). Seterusnya, secara substansial kebijakan merupakan suatu subjek kajian yang kompleks, dinamis, dan tidak pernah jumud (amorphous).

Lapangan Kajian Kajian kebijakan memiliki wilayah atau lapangan kajian yang sangat luas, seluas masalah-masalah yang perlu ditangani oleh masyarakat. Lapangan kajian kebijakan: pembangunan, ekonomi, politik, administrasi negara dsb. Bidang kehidupan sosial: masalah penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pemukiman liar, hak-hak masyarakat adat, pelanggaran hak azasi manusia, konflik etnik, keagamaan, perambahan hutan, dsb

Institusi pembuat kebijakan Negara, organisasi formal itu didominasi oleh birokrasi pemerintahan. Pada sektor swasta, organisasi ini muncul dalam bentuk korporasi. Seterusnya pada masyarakat luas, organisasi ini dalam bentuk non government organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat.

Policy = Culture Penyusunan kebijakan baru, atau perubahan kebijakan, yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu, misalnya, berarti suatu dorongan bagi perubahan kebudayaan (cultural change). Perubahan kebijakan mendorong orang untuk mengubah perilaku sesuai dengan kebijakan baru. Apabila perubahan itu melibatkan seluruh masyarakat, maka terjadilah perubahan pada cultural behavior. Seterusnya, cultural behavior dalam jangka waktu yang panjang akan terus membawa pengaruh pada perubahan mentalitas, pikiran, nilai dan kepercayaan.

lanjutan Apabila dampak dari perubahan kebijakan sudah sampai pada mentalitas ini, maka kita dapat mengakui tentang adanya perubahan kebudayaan (cultural change). Memainkan dan menggunakan kebijakan publik dalam usaha mengubah pola perilaku masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah cultural engineering atau rekayasa kultural.