INDIKATOR KINERJA DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Advertisements

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PEMAHAMAN DAN PENYUSUNAN INDIKTOR KINERJA DAERAH
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Universitas Negeri Semarang
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
OLEH : PATTIRO SEMARANG
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROV. SULAWESI BARAT
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

INDIKATOR KINERJA DAERAH HANIFAH Kasi Pengembangan Pembangunan BP2APD BAPPEDA PROV. JAWA BARAT dalam Rangka Rapat Koordinasi SIPD Provinsi Jawa Barat 2017 Bandung, 19 September2017 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi 1 SISTEMATIKA PAPARAN PENGERTIAN INDIKATOR INDIKATOR DALAM PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 CASCADING INDIKATOR KINERJA DAERAH 1 2 3 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi PENGERTIAN INDIKATOR 1 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Indikator : Pengertian Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Indikator : Pengertian Adalah alat ukur --- alat untuk mengukur “sesuatu”. Contoh: Konsep Indikator Tingkat pendidikan Jenjang pendidikan yang telah dilalui/ditempuh Kepuasan pelanggan Jumlah keluhan pelanggan IKM Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat % balita gizi buruk

Indikator : Pengertian……(lanjutan) Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Indikator : Pengertian……(lanjutan) INDIKATOR KINERJA DAERAH UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA AKHIR PERIODE MASA JABATAN KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ALAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi INDIKATOR DALAM PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 2 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Aspek kesejahteraan masyarakat Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Aspek kesejahteraan masyarakat Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian: Pertumbuhan Pdrb Laju Inflasi Provinsi PDRB Per Kapita Indeks Gini Pemerataan Pendaptan Versi Bank Dunia Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Aspek kesejahteraan masyarakat Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Aspek kesejahteraan masyarakat Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan: Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Pertisipasi Kasar Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Angka Pertisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan: Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk Pertanahan: Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan Ketenagakerjaan: Rasio Penduduk Yang Bekerja

Aspek kesejahteraan masyarakat Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Aspek kesejahteraan masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan: Jumlah Grup Kesenian Jumlah Gedung Pemuda Dan Olahraga: Jumlah Klub Olahraha Jumlah Gedung Olahraga

Aspek pelayanan umum Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan: Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah SD/MI Pendidikan Dasar: Angka Putus Sekolah SMP/Mts Angka Parisipasi Sekolah Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Angka Kelulusan: Rasio Guru/Murid Angka Kelususan SD/MI Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Angka Kelulusan SMP/Mts Pendidikan Menengah: Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan : Angka Melanjutkan Dari SD/MI Ke SMP/Mts Angka Melanjutkan Dari SMP/Mts Ke SMA/SMK/MA Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Fasilitas Pendidikan: Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan SMP/Mts Dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Pendidikan Anak Usia Dini

Aspek pelayanan umum Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Kesehatan: Fokus Layanan Urusan Wajib (lanjutan) Kesehatan: Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Cakupan Penemuan Dan Penanganan TBC Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Cakupan Penemuan Dan Penanganan DBD Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarkat Miskin Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Cakupan Kunjungan Bayu Cakupan Puskesmas Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan Pembantu Puskesmas Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

Aspek pelayanan umum Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib (lanjutan) Pekerjaan Umum: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40KM/Jam) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Panjang ajalan yang memili trotoar & drainase Rasio jaringan irigasi Rasio tempat ibadah per penduduk Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima / bangunan liar Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umu per penduduk Drainase dalam kondisi baik Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Rasio tempat pembuangan sampah per penduduk Rasio rumah layak huni Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Rasio permukiman layak huni Lingkungan permikiman Panjang jalan dilalui roda 4 Jalan penghubung ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (dilalui roda 4)

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib (Lanjutan) Perumahan: Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah Tangga Pengguna Listrik Rumah Tangga Bersanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Rumah Layak Huni Perencanaan Pembangunan: Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Perhubungan: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal Angkutan Darat Kepemilikan KIR Angkutan Umum Lama Pengujian KIR Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Pemasangan Rambu-rambu Penataan Ruang: Rasio Ruang Terbuka Hujau Per Luas Wilayah Rasio Bangunan Ber IMB Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib (Lanjutan) Lingkungan Hidup: Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilaya rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Penegakan hukum lingkungan Pertanahan: Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil: Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi penerapan KTP nasional berbasis NIK

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib (Lanjutan) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial: Sarana sosial seperti panti asuh, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penangan penyandang masalah kesejahteraan sosial

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Wajib (Lanjutan) Ketenagakerjaan: Angka pertisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah: Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha mikro dan kecil Penanaman Modal: Jumlah investor beskala naional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian: Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produk kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Kehutanan: Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral: Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pariwisata: Kunjungan wisata Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

ASPEK PELAYANAN UMUM Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Fokus Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan: Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Perindustrian: Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan Industri Cakupan Bina kelompok pengrajin Perdagangan: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Ketransmigrasian: Transmigran swakarsa Kontribusi transmigrasi terhagdap PDRB

ASPEK DAYA SAING DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah Pertanian: Nilai Tukar Petani

ASPEK DAYA SAING DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perhubungan: Rasio panjang jalan per kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas dan jumlah restoran Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel Penataan Ruang: Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Lingkungan Hidup: Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih

ASPEK DAYA SAING DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Komunikasi dan Informatika: Rasio ketersediaan daya listrik Persentasi rumah tangga yang menggunakan listrik Persentasi penduduk yang menggunakan HP/Telepon

ASPEK DAYA SAING DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Angka Kriminalitas Jumlah demo Lama Proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklam usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

ASPEK DAYA SAING DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan: Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio Ketergantungan

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi CASCADING INDIKATOR KINERJA DAERAH 3 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Perumusan Indikator Kinerja PD Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Perumusan Indikator Kinerja PD Prinsip Hasil cascading dari indikator dalam RPJMD Berorientasi Outcome Dalam lingkup TUPOKSI Memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)

LEVEL INDIKATOR KINERJA DAERAH Sukses Perencanaan Sukses Implementasi LEVEL INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKATOR UTAMA (KEPALA DAERAH) INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA ES III INDIKATOR KINERJA ES IV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SELURUH SASARAN MISI RPJMD SASARAN MISI TERKAIT PERANGKAT DAERAH PROGRAM TERKAIT ES III KEGIATAN TERKAIT ES IV KOMOPNEN KEGIATAN TERKAIT INDIVIDU

Perumusan Indikator Kinerja PD Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Perumusan Indikator Kinerja PD Cascading SMART Sasaran RPJMD Indikator Target Outcome Sasaran PD Indikator Target Sesuai TUPOKSI

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi CONTOH NTUK BAPPEDA MISI 3 RPJMD 2013-2018 MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS LAYANAN PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, SERTA MEWUJUDKAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK IKD PEMPROV JABAR/ IKU GUBERNUR MISI 3 INDEK DAYA SAING PROVINSI JAWA BARAT KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN : PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH STRATEGI: MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI BAPPEDA JAWA BARAT: PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT YANG BERKUALITASDAN AKUNTABEL

Perumusan Indikator Renstra SKPD Sukses Perencanaan Sukses Implementasi Perumusan Indikator Renstra SKPD Cascading Sasaran RPJMD Indikator Target Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Pertumbuhan PDRB 20 % Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Cakupan kunjungan bumil K4 70 % Sasaran Dinas Kesehatan Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan komunitas Cakupan kunjungan Bumil K4 70 % Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan Cakupan desa/kelurahan UCI

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi MISI 1 BAPPEDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPELEMENTATIF TUJUAN: MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERUKUR SASARAN 1 MENINGKATKAN KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD INDIKATOR SASARAN PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD STRATEGI 1 Optimalisasi Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD KEBIJAKAN Peningkatan Verifikasi prioritas RKPD Terhadap Prioritas RPJMD INDIKATOR PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD MITRA BIDANG PERENCANA STRATEGI 2 Optimalisasi Penyediaan HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Mendukung Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Penyediaan HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERSENTASE HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN YANG DIGUNAAKAN OLEH BIDANG PERENCANA STRATEGI 3 Optimalisasi Kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD PERSENTASE HASIL Evaluasi RPJMD YANG DIGUNAKAN BIDANG PERENCANA BDANG PERENCANA BP2APD BPEP

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKU) GUBERNUR LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU 1 E-Planning 35 INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG TERTUANG DALAM INDIKATOR MISI RPJMD 2 E- Budgeting 5 E-Sakip PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (IKU KEPALA OPD) INTEGRASI INDIKATOR URUSAN BIDANG YANG TERTUANG DALAM RENSTRA OPD 3 SIKPD 4 E-Monev PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD) INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD Sumber : Ahmad Heryawan,2016

TERIMA KASIH