PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
STANDAR 2.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
Pengenalan Audit Mutu Perguruan Tinggi
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UGM SEBAGAI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Pembiayaan Pembangunan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesi Universitas Sarswati Bali
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Keuangan Universitas Padjadjaran
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Pengertian Anggaran Suatu  rencana  tindakan yang diusulkan oleh manajemen secara terinci yang dinyatakan secara formal dan sistematis (tahapan, asumsi)
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Finalisasi Renstra FK UGM, Indikator Kinerja dan Penyusunan Rencana Operasional Laksono Trisnantoro.
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
Perbendaharaan Negara
Pembiayaan Pembangunan
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Pengendalian Manajemen
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM ( BLU ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
OLEH ; KELOMPOK I NUR ALAM ( ) WENI JHONI ( ) DEWI ( ) ST NUR AISYAH ( ) ANDI ARIMBI MAPPIDEMMANG( )
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

TAHAPAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Perencanaan Penganggaran Penatausahaan Pertanggungjawaban Pemeriksaan

PERENCANAAN Perencanaan jangka panjang Perencanaan jangka menengah Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Perencanaan jangka pendek Rencana Operasional (Renop)

LEMBAGA PERENCANAAN Badan perencanaan dan pengembangan Tupoksi: Koordinasi penyusunan RIP, Renstra Koordinasi rapat kerja tahunan (RKT) dan rapat kerja tengah tahunan (RKTT)

DASAR PERENCANAAN Audit mutu eksternal (BAN PT) Audit mutu internal Analisis SWOT Hasil RKT dan RKTT

PENGANGGARAN Basis anggaran Proses penganggaran Struktur anggaran Output anggaran

BASIS ANGGARAN Untuk sinkronisasi antara pengelolaan keuangan dan perencanaan harus melaksanakan anggaran berbasis kinerja Anggaran berbasis kinerja memiliki karakteristik: Mendasarkan pada RIP, Renstra, Renop Berbasis aktifitas (kinerja melekat pada aktifitas) Mengandung indikator, target dan capaian kinerja Berbasis kejelasan entitas Ajuan keuangan terurai berbasis akuntansi biaya (satuan, jumlah, tarif) Melibatkan komite independen sebagai pereview kelayakan anggaran Mengandung standar satuan harga Mengandung standar beban kerja Mengandung pagu anggaran per entitas

PROSES PENGANGGARAN Rapat kerja tahunan, dengan output: Arah kebijakan umum perguruan tinggi berdasarkan RIP, Renstra, capaian tahun sebelumnya Pagu anggaran untuk masing-masing entitas/unit kerja, meliputi core unit dan supporting unit Standar satuan harga (barang/jasa) yang berlaku

PROSES PENGANGGARAN 2. Perumusan anggaran berbasis kinerja oleh masing-masing unit kerja secara bottom up mendasarkan pada RIP, Renstra, arah kebijakan umum, pagu dan standar satuan harga 3. Evaluasi ajuan anggaran masing-masing unit kerja oleh komite anggaran 4. Penetapan anggaran oleh rektor atau senat universitas

Uraian pendapatan dan atau belanja (kode rekening) STRUKTUR ANGGARAN RIP, Renstra, AKU, Pagu Unit Kegiatan (MAK) Uraian pendapatan dan atau belanja (kode rekening)

STRUKTUR ANGGARAN Pada kegiatan didukung dengan adanya, indikator, target, capaian, output, outcome dan waktu pelaksanaan Pada uraian belanja didukung adanya standar satuan harga Kegiatan meliputi: Kegiatan spesifik unit kerja Dianggarkan oleh unit kerja pengguna Kegiatan bersama Dianggarkan oleh unit kerja pelaksana dan dibebankan pada unit kerja pengguna

OUTPUT ANGGARAN Dokumen anggaran, meliputi: Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Rekap anggaran berbasis fungsi (kegiatan) Berbasis perguruan tinggi Berbasis unit kerja Berbasis sub unit kerja Rekap anggaran berbasis sifat (rekening) Rekap anggaran berbasis fungsi dan sifat

PENATAUSAHAAN Pengajuan pencairan anggaran Perintah pembayaran Proses penatausahaan keuangan di unit kerja

PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN Unit mengajukan surat permintaan pembayaran mendasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan Surat permintaan pembayaran diotorisasi oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada biro keuangan

PERINTAH PEMBAYARAN Biro keuangan menerima surat permintaan pembayaran untuk diverifikasi oleh urusan anggaran di biro keuangan Urusan anggaran biro keuangan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), disampaikan kepada kepala biro keuangan Kepala biro keuangan melakukan verifikasi SPM dan mengajukan ke wakil rektor 2 Wakil rektor 2 mengesahkan SPM untuk dilakukan pembayaran oleh kasir biro keuangan

PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI UNIT KERJA Unit kerja menerima dana dari kasir atas ajuan yang telah dilakukan sebelumnya Unit kerja menditribusikan dana ke sub unit kerja Unit kerja meminta/ menerima pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan unit kerja Unit kerja menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan ke biro keuangan

PERTANGGUNGJAWABAN Biro keuangan menerima pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan dari unit kerja Urusan anggaran memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana Jika pertanggungjawaban penggunaan dana diterima, diteruskan ke urusan akuntansi dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kegiatan ke badan penjaminan mutu

PEMERIKSAAN Pemeriksaan meliputi: Pemeriksaan keuangan oleh pemeriksa independen berdasarkan laporan keuangan Pemeriksaan kinerja oleh badan penjaminan mutu berdasarkan laporan kinerja kegiatan

HAL-HAL PENTING LAIN Aturan-aturan SOP Struktur organisasi Software

ATURAN-ATURAN Meliputi: Pokok-pokok pengelolaan perguruan tinggi Pedoman penyusunan anggaran Pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban Pedoman tentang pemeriksaan Aturan mengenai pagu anggaran

SOP Meliputi: SOP perencanaan SOP penganggaran SOP penatausahaan SOP pertanggungjawaban SOP penyusunan laporan SOP pemeriksaan

STRUKTUR ORGANISASI Pengelola keuangan Pengguna anggaran Pengelola barang Pengguna barang